Mengurai Symbolic Immortality dan Obsesi Prabowo Menciptakan Program Baru

Jika diperhatikan, ada satu hal yang cukup menonjol dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni kecenderungan untuk menciptakan banyak program dan institusi baru.

Sebut saja Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Terintegrasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Danantara, hingga yang terbaru Universitas Republik Indonesia (URI).

Berbagai gagasan tersebut hadir dalam waktu yang relatif singkat dan perlahan membentuk identitas pemerintahan Prabowo.

Tentu, hal ini bukan berarti setiap program dibuat semata-mata demi ambisi pribadi. Namun, pola tersebut tetap menarik untuk diamati.

Pola tersebut mengingatkan saya pada konsep symbolic immortality. Secara sederhana, symbolic immortality adalah keinginan manusia untuk tetap “hidup” melalui sesuatu yang ditinggalkan setelah dirinya tidak lagi ada. Berikut penjelasan lengkapnya.

Symbolic Immortality dan Keinginan untuk Tetap Dikenang

Mengutip Stanford Medicine, symbolic immortality adalah keinginan manusia untuk membuat sesuatu yang dapat terus hidup, dikenang, atau diwariskan setelah kematiannya.

Artinya, seseorang ingin tetap hadir melalui gagasan, karya, nilai, hubungan, atau berbagai hal yang pernah diciptakan dan diwariskan kepada orang lain.

Dalam konteks politik, konsep ini dapat dikaitkan dengan keinginan seorang pemimpin untuk meninggalkan legacy. Program dan institusi yang dibangun selama masa kekuasaan dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa namanya tetap diingat, bahkan setelah ia tidak lagi memegang jabatan.

Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo yang dipenuhi berbagai proyek, institusi, dan program baru menarik untuk dibaca melalui sudut pandang tersebut.

Membangun legacy sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Setiap pemimpin tentu ingin meninggalkan sesuatu yang baik bagi negaranya.

Masalahnya, ada kecenderungan untuk mengukur legacy dari seberapa banyak hal baru dan besar yang dapat ditinggalkan seorang pemimpin selama masa pemerintahannya.

Tidak Semua Warisan Harus Berupa Sesuatu yang Baru

Legacy tidak selalu harus berupa sesuatu yang benar-benar baru. Memperbaiki sistem yang sudah ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuat institusi yang telah berjalan menjadi lebih baik juga dapat menjadi warisan yang bertahan lama.

Misalnya, dengan meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan yang sudah berjalan, menegakkan hukum secara adil, mengurangi korupsi, memperbaiki layanan publik, dan memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih layak juga merupakan warisan yang jauh lebih penting.

Membangun institusi baru mungkin lebih mudah dikenali sebagai pencapaian karena memiliki bentuk dan nama yang jelas.

Sebaliknya, memperbaiki sistem yang sudah berjalan membutuhkan proses panjang, konsistensi, dan keberanian untuk membenahi berbagai persoalan yang mungkin sudah mengakar selama bertahun-tahun.

Hasilnya pun tidak bisa langsung diklaim sebagai pencapaian satu orang karena perubahan tersebut merupakan proses yang berlangsung secara bertahap.

Namun, justru perubahan semacam itu yang sering kali memiliki dampak paling nyata bagi masyarakat. Meski tidak ada bangunan atau institusi baru yang bisa dijadikan simbol pencapaian, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh banyak orang.

Warisan yang Harus Menjadi Milik Bersama

Membuat program baru berarti menambah tanggung jawab baru bagi negara. Keberlanjutan program setelah pemerintahan berganti harus dipikirkan sejak awal, termasuk dasar yang menopangnya, kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut, kemampuan untuk merawatnya, hingga kesanggupan anggaran negara membiayainya dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, legacy yang hidup seharusnya bukan hanya sesuatu yang dibangun oleh seorang pemimpin, tetapi sesuatu yang dapat dimiliki dan dirawat oleh banyak orang.

Seorang pemimpin memang berhak memiliki ambisi untuk dikenang. Namun, ambisi tersebut tidak boleh membuat negara menjadi kanvas pribadi.

Program dan institusi yang dibangun menggunakan uang publik harus memiliki alasan yang lebih kuat daripada sekadar keinginan untuk meninggalkan jejak.

Ambisi tersebut mungkin hanya satu orang, tetapi yang harus membiayai, menjalankan, merawat, dan menanggung konsekuensinya adalah seluruh rakyat.