Program Tak Goyah Dihantam Kritik: Benarkah Suara Publik Tak Mengusik MBG?

Sejak pertama kali dijalankan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak pernah sepi dari sorotan. Program yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan besar pemerintah ini berkali-kali berhadapan dengan beragam masalah, mulai dari kualitas dan keamanan makanan, dugaan keracunan, hingga masalah pelaksanaan di lapangan.

Sorotan terhadap MBG juga merambah ke hal-hal lain, termasuk isu dugaan korupsi dan permainan harga dalam pengadaan bahan pangan. Berbagai kabar tersebut membuat MBG terus menjadi perhatian publik. Sejak awal digulirkan, rasanya selalu ada saja hal yang membuat publik bertanya-tanya tentang bagaimana MBG sebenarnya dijalankan.

Namun, menariknya, derasnya sorotan tersebut tidak membuat MBG kehilangan momentumnya. Program ini tetap berjalan dan terus menjadi bagian penting dari agenda pemerintah. Kritik terus datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga akademisi dan para praktisi, tetapi keberlangsungan program seolah tidak banyak terganggu.

Bahkan, MBG seolah punya jadwalnya sendiri yang sulit mengenal kata libur. Di tengah bencana, program ini tetap menjadi perhatian. Bulan Ramadan pun tidak serta-merta membuatnya berhenti, begitu pula libur sekolah yang sempat memunculkan perdebatan soal keberlanjutan distribusinya.

Tidak heran jika kemudian muncul guyonan di media sosial bahwa MBG mungkin baru akan berhenti saat kiamat tiba. Tentu saja itu hanya lelucon, tetapi lelucon semacam ini menunjukkan satu persepsi yang telanjur terbentuk di tengah publik, bahwa program sebesar MBG begitu sulit dihentikan.

Lantas, apakah derasnya kritik publik benar-benar punya daya untuk mengubah arah MBG?

Kalau Bukan MBG, Mungkin Sudah Heboh Besar

Coba bayangkan sebuah restoran membuat ribuan pelanggannya keracunan. Dampaknya tentu tidak kecil. Konsumen bisa berhenti membeli, reputasi restoran jatuh, pemilik bisa dituntut, izin usaha dapat diperiksa, bahkan restoran berisiko ditutup.

Bahkan pada pedagang kecil, tuduhan soal keamanan makanan bisa membuat urusannya panjang. Kasus penjual es gabus di Kemayoran, misalnya, dulu sempat viral setelah ia dituduh menjual makanan berbahan spons hingga mendapat perlakuan intimidatif dari aparat. Belakangan, hasil pemeriksaan justru menyatakan es gabus tersebut aman dikonsumsi.

Bak langit dan bumi, MBG berada dalam situasi yang berbeda. Jika ribuan penerima mengalami keracunan, mereka tidak bisa begitu saja berhenti menjadi penerima program atau memilih penyedia makanan lain. Berbeda dengan restoran atau pedagang kecil yang bisa langsung kehilangan pelanggan dan menutup bisnis.

Perbandingan ini memang tidak sepenuhnya setara, tetapi menunjukkan hal yang menarik. Ribuan orang keracunan dalam sebuah restoran bisa mengancam keberlangsungan bisnisnya, sementara kejadian serupa pada program pemerintah tidak otomatis membuat program tersebut berhenti berjalan.

Carut Marut Pelaksanaan, Ke Mana Sanksi Hukum?

Kalau melihat banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan MBG, rasanya publik sudah sampai pada tahap kehabisan pertanyaan. Banyak insiden dan kasus yang berkaitan dengan program ini, tapi ujung-ujungnya sering berhenti pada pemeriksaan dan evaluasi.

MBG seperti punya rumus sendiri menghadapi masalah. Entah kenapa, dari sekian banyak hal yang diperiksa, pihak yang benar-benar harus bertanggung jawab justru paling sulit ditemukan.

Dari semua kasus yang sudah terjadi, publik juga ingin tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Sebab kalau memang ada kelalaian hingga berakibat fatal, rasanya tidak cukup kalau pengelola hanya bilang SOP-nya akan dibenahi. Kritik sudah datang, korban terus bermunculan, evaluasi juga berkali-kali dilakukan. Tapi MBG tetap berjalan. Jangan-jangan guyonan bahwa MBG baru berhenti kalau kiamat memang tidak sepenuhnya keliru.