Kemiskinan Turun di Statistik, Naik di Kehidupan Nyata?

Mengentaskan kemiskinan bukanlah perlombaan untuk sekadar menurunkan persentase penduduk miskin. Sebab di balik satu angka statistik terdapat manusia yang harus makan, membayar tempat tinggal, menyekolahkan anak, berobat ketika sakit, mencari pekerjaan, dan menghadapi biaya hidup yang terus berubah.

Persentase kemiskinan memang penting. Pemerintah membutuhkan statistik untuk mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi dan apakah kebijakan yang dijalankan memberikan hasil. Tetapi persoalan muncul ketika angka tersebut diperlakukan sebagai tujuan akhir. Kemiskinan tidak otomatis hilang hanya karena seseorang secara statistik sudah berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Bayangkan sebuah keluarga yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Mereka mungkin tidak lagi masuk kategori miskin secara statistik setelah pendapatannya meningkat sedikit. Namun, jika pendapatan tersebut tetap tidak cukup untuk menghadapi biaya sekolah, sewa rumah, transportasi, kesehatan, atau keadaan darurat, apakah kita benar-benar bisa mengatakan bahwa keluarga tersebut sudah sejahtera?

Di sinilah kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan perspektif yang lebih luas. Garis kemiskinan diperlukan sebagai alat ukur. Namun, garis tersebut bukan tembok yang secara ajaib memisahkan orang miskin dari orang sejahtera. Di sekitar garis itu terdapat kelompok masyarakat yang sangat rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan ketika kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, terkena bencana, atau menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Artinya, keluar dari garis kemiskinan tidak selalu berarti keluar dari kerentanan. Masalah berikutnya adalah kualitas pekerjaan.

Seseorang dapat bekerja delapan jam sehari, bahkan lebih, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup apabila upahnya rendah dan pekerjaannya tidak memiliki kepastian. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang harus ditanyakan adalah: pekerjaan seperti apa yang tersedia? Apakah upahnya layak? Apakah pekerja memperoleh perlindungan sosial? Apakah pekerjaan tersebut memiliki kepastian pendapatan? Apakah pekerja memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan dan produktivitas?

Jika seseorang berpindah dari pengangguran menjadi pekerja miskin, kita memang telah mengubah status ekonominya, tetapi belum menyelesaikan persoalan kesejahteraannya.

Pendidikan juga demikian. Memberikan akses sekolah merupakan langkah penting, tetapi akses saja tidak cukup. Anak dari keluarga miskin membutuhkan pendidikan yang berkualitas agar pendidikan benar-benar menjadi jalan mobilitas sosial. Jika kualitas sekolah sangat berbeda berdasarkan lokasi dan kemampuan ekonomi keluarga, maka pendidikan justru dapat mempertahankan ketimpangan. Hal serupa berlaku untuk kesehatan.

Keluarga miskin dapat menerima bantuan kesehatan, tetapi apabila mereka harus kehilangan penghasilan karena sakit atau menanggung biaya transportasi untuk mendapatkan layanan kesehatan, maka persoalannya tidak selesai hanya karena biaya tindakan medis tertentu ditanggung. Karena itu, pengentasan kemiskinan seharusnya dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak, bukan sekadar memindahkan seseorang dari sisi kiri ke sisi kanan sebuah garis statistik. Pemerintah juga perlu berhati-hati agar program sosial tidak hanya dirancang untuk menghasilkan angka yang terlihat bagus dalam laporan.

Program bantuan memang penting untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun bantuan seharusnya berjalan bersama kebijakan yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdiri sendiri: pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, kesehatan yang terjangkau, akses modal, infrastruktur, perlindungan sosial, serta lingkungan ekonomi yang memungkinkan usaha kecil berkembang. Ukuran keberhasilan juga perlu diperluas.

Selain persentase penduduk miskin, kita perlu melihat seberapa jauh masyarakat berada dari garis kemiskinan, tingkat kerentanan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, daya beli riil, kondisi perumahan, akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan keluarga menghadapi guncangan ekonomi. Sebab ada perbedaan besar antara tidak miskin secara statistik dan hidup dengan aman secara ekonomi.

Pemerintah tentu berhak menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebagai sebuah pencapaian. Setelah angka itu turun, apakah kehidupan benar-benar membaik? Apakah keluarga memiliki makanan yang cukup dan bergizi? Apakah anak-anak dapat belajar tanpa membebani orang tua? Apakah orang tua mampu berobat tanpa takut kehilangan seluruh tabungan? Apakah pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar dari hasil pekerjaannya? Apakah keluarga memiliki sedikit ruang untuk menabung dan menghadapi keadaan darurat? Jika jawabannya belum, pekerjaan pengentasan kemiskinan belum selesai.

Statistik adalah alat untuk memahami realitas, bukan pengganti realitas. Angka kemiskinan yang turun patut diapresiasi apabila memang mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat. Tetapi angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti bekerja ketika jutaan keluarga masih hidup dalam kondisi rentan.

Kemiskinan bukan sekadar persoalan siapa yang berada di bawah garis. Kemiskinan adalah persoalan tentang seberapa besar kemampuan seseorang untuk hidup layak, aman, sehat, produktif, dan memiliki masa depan. Karena itu, tujuan kebijakan seharusnya bukan sekadar membuat persentase kemiskinan terlihat semakin kecil. Tujuannya adalah membuat semakin sedikit orang yang hidup dalam ketidakpastian.

Mengentaskan kemiskinan bukan perlombaan menurunkan angka. Ia adalah pekerjaan panjang untuk memastikan manusia benar-benar keluar dari kehidupan yang serba kekurangan dan memiliki kesempatan untuk hidup lebih bermartabat.