Rp11 Triliun untuk Rekening Massal: Kebijakan Publik Kehilangan Prioritas?

Dalam situasi fiskal yang sedang menghadapi tekanan, setiap rupiah anggaran semestinya diperlakukan seperti uang yang benar-benar terbatas. Karena itu, ketika muncul polemik mengenai rencana pembukaan rekening secara massal dengan biaya mencapai Rp11 triliun, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya bisa atau tidak dilakukan, melainkan seberapa mendesak kebijakan ini? 

Anggaran negara selalu memiliki konsekuensi pilihan. Uang yang dialokasikan untuk satu program tidak dapat digunakan untuk program lain pada saat yang sama. Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata besar atau kecilnya angka Rp11 triliun, melainkan apakah manfaat kebijakan tersebut cukup besar dan cukup mendesak untuk ditempatkan di atas kebutuhan publik lainnya.

Di tengah kondisi fiskal yang sulit, urgensi menjadi ukuran penting. Pembukaan rekening secara massal mungkin memiliki tujuan administratif, inklusi keuangan, atau mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Jika memang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tentu ada manfaat yang dapat dibicarakan. Tetapi manfaat potensial tidak otomatis membuat sebuah program menjadi prioritas. Kebijakan publik bukan hanya tentang apa yang bisa dilakukan, tetapi tentang apa yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Di sinilah polemik Rp11 triliun menjadi menarik. Angka tersebut bukan sekadar nominal dalam dokumen anggaran. Ia adalah gambaran tentang bagaimana pemerintah menentukan prioritas ketika sumber daya terbatas. Jika fiskal sedang lapang, pemerintah mungkin memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan berbagai program sekaligus.

Namun ketika ruang fiskal menyempit, standar penilaiannya seharusnya semakin ketat. Program yang tidak mendesak perlu diuji kembali: apakah harus dilakukan sekarang, apakah skalanya harus sebesar itu, dan apakah ada cara yang jauh lebih murah untuk mencapai tujuan yang sama? Pertanyaan semacam ini bukan berarti menolak inklusi keuangan. Justru sebaliknya, ia menuntut agar kebijakan inklusi keuangan dirancang secara lebih efektif.

Misalnya, sebelum membuka rekening secara massal, pemerintah perlu menjelaskan siapa penerima manfaatnya, berapa banyak masyarakat yang benar-benar belum memiliki akses rekening, bagaimana rekening tersebut akan digunakan, siapa yang menanggung biaya administrasi, dan apa indikator keberhasilan programnya.

Jangan sampai rekening berhasil dibuka, tetapi kemudian tidak digunakan. Sebab inklusi keuangan bukan sekadar persoalan berapa banyak rekening yang tercatat aktif dalam sistem. Rekening baru memiliki makna ketika masyarakat dapat menggunakannya untuk menerima penghasilan, menyimpan uang, melakukan pembayaran, memperoleh layanan keuangan, atau mengakses program ekonomi secara aman dan terjangkau.

Jika sebagian rekening hanya menjadi angka statistik, maka Rp11 triliun berisiko menghasilkan pencapaian administratif tanpa dampak sosial yang sebanding. Di sisi lain, transparansi juga menjadi sangat penting. Pemerintah perlu membuka rincian biaya dan mekanisme pengadaan secara jelas agar publik dapat menilai apakah angka Rp11 triliun memang proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan untuk menjelaskan dasar perhitungannya.

Dalam kondisi fiskal yang ketat, pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa sebuah program memiliki manfaat. Pemerintah perlu menunjukkan mengapa program itu lebih mendesak dibandingkan kebutuhan lain. Sebab negara memiliki daftar kebutuhan yang panjang: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, hingga pelayanan publik. Semua membutuhkan anggaran. Karena itu, setiap keputusan belanja sebenarnya adalah keputusan mengenai siapa yang diprioritaskan dan persoalan mana yang dianggap paling mendesak.

Rp11 triliun mungkin terlihat kecil dibandingkan keseluruhan APBN. Namun dalam kebijakan publik, ukuran anggaran tidak boleh hanya dilihat secara absolut. Yang lebih penting adalah nilai manfaat yang dihasilkan dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Jika tujuan yang sama dapat dicapai dengan anggaran lebih rendah, pilihan tersebut patut dipertimbangkan. Jika program memang penting tetapi belum mendesak, penjadwalan ulang juga bukan sesuatu yang tabu.

Pada akhirnya, polemik rekening massal ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan angka Rp11 triliun. Ketika uang negara terbatas, mengapa kebijakan ini harus menjadi prioritas sekarang? Karena dalam situasi fiskal yang sulit, kemampuan pemerintah bukan hanya diuji dari keberaniannya membelanjakan uang. Kemampuan memilih mana yang benar-benar perlu dibelanjakan justru merupakan bentuk tanggung jawab yang lebih penting.