Menyoal Standar BPS, Kerja Satu Jam Seminggu Bukan Jaminan Pekerjaan Layak

Bayangkan seseorang yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu, entah membantu tetangga menjaga warung, mengerjakan pesanan kecil, atau menawarkan jasa sederhana. Meski penghasilannya tidak seberapa, dalam statistik ketenagakerjaan, ia sudah terhitung sebagai penduduk bekerja bukan pengangguran.

Gambaran ini belakangan ramai dibahas menyusul penjelasan BPS mengenai standar minimal satu jam kerja dalam seminggu. Banyak orang mempertanyakan bagaimana aktivitas sesingkat itu bisa dikategorikan bukan pengangguran. Pertanyaan ini tentu muncul, terutama di tengah tantangan mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi yang masih menuntut banyak penyesuaian.

Dalam menghitung jumlah penduduk bekerja, BPS menggunakan acuan waktu satu minggu terakhir. Seseorang tercatat bekerja apabila melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan minimal satu jam dalam periode tersebut. Aturan ini tercantum dalam metadata variabel status bekerja BPS yang merujuk pada International Conference of Labour Statisticians (ICLS) 2018.

Aturan ini pun mengikuti standar internasional. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memakai batas waktu satu jam dalam kerangka statistik ketenagakerjaan mereka. Dengan ukuran ini, beragam bentuk pekerjaan, termasuk sektor informal tetap bisa terekam dalam data pasar kerja.

Di sinilah pentingnya memahami pembagian kategori ketenagakerjaan. BPS membagi penduduk bekerja menjadi pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah penganggur. Pekerja penuh umumnya bekerja minimal 35 jam dalam seminggu, sedangkan pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam dan tidak sedang mencari pekerjaan tambahan.

Sementara itu, setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah 35 jam seminggu, tetapi masih aktif mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Kategori ini penting karena menunjukkan adanya kelompok yang sudah tercatat bekerja, namun masih membutuhkan jam kerja lebih banyak.

Status bekerja tersebut secara statistik memang belum menggambarkan kesejahteraan ekonomi seseorang secara utuh. Seseorang bisa saja tercatat bekerja satu jam dalam seminggu dengan penghasilan terbatas, sementara di sisi lain, ada pula pekerja berjam kerja panjang yang masih berhadapan dengan upah rendah, kontrak tidak pasti, dan minimnya jaminan sosial.

Kualitas pekerjaan memang mencakup banyak hal. Melalui konsep decent work, ILO memasukkan unsur pendapatan yang adil, keamanan kerja, perlindungan sosial, kondisi lingkungan kerja, hingga peluang pengembangan diri. Artinya, sekadar memiliki pekerjaan belum tentu menjamin kehidupan ekonomi seseorang sudah aman.

Data BPS per Agustus 2026 bisa menjadi gambaran nyata untuk melihat situasi ini. Dalam rilis pada Kamis (5/10/2026), BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,75 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang dari total 155,37 juta angkatan kerja.

Di periode yang sama, BPS juga mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,42 juta. Akan tetapi, angka ini hanya merepresentasikan pendapatan buruh, karyawan, dan pegawai, sehingga belum tentu mencerminkan penghasilan seluruh penduduk bekerja, terutama pekerja mandiri maupun mereka yang berada di sektor informal.

Karena itu, membaca kondisi ketenagakerjaan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada data tersebut. Kita perlu melihat tingkat setengah pengangguran, pekerja paruh waktu, distribusi upah, jam kerja, serta proporsi pekerja formal dan informal. Indikator-indikator tersebut membantu memperlihatkan persoalan yang tidak tertangkap melalui angka statistik itu saja.

Pada intinya, seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu memang terhitung sebagai penduduk bekerja menurut aturan statistik. Namun, hal utama yang perlu dilihat adalah kecukupan penghasilannya, kepastian kerja yang dimiliki, serta adanya perlindungan jika sewaktu-waktu ia kehilangan pekerjaan.

Berbagai hal tersebut tentu tidak terjawab hanya lewat data pengangguran. Pekerjaan bukan sekadar deretan angka dalam tabel, melainkan sarana bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, angka pengangguran yang rendah perlu tetap diimbangi dengan upaya memastikan bahwa lapangan kerja yang tersedia benar-benar mampu memberikan kehidupan yang layak.