Dulu, ketika membawa uang Rp100 ribu ke pasar rasanya sudah cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus. Kita bisa dapat beras, telur, sayur, bumbu, mungkin masih bisa ditambah lauk untuk makan hari itu. Sekarang, nominal yang sama terasa cepat sekali habis dan kita cuma bisa membawa pulang beberapa item saja.
Kenaikan harga memang sering dianggap sebagai hal yang wajar dalam kondisi ekonomi. Namun, jika hampir semua kebutuhan pokok ikut naik sementara pendapatan tetap, belanja yang dulu terasa biasa saja kini harus dilakukan dengan lebih banyak pertimbangan.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah justru tengah mendorong program besar untuk mencapai swasembada pangan. Produksi dalam negeri diperkuat, lahan dioptimalkan, cadangan diperbesar, dan berbagai kebijakan diarahkan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pangan.
Lantas, jika swasembada pangan terus didorong, mengapa harga bahan pokok justru masih terasa semakin mahal?
Swasembada Pangan, Tapi Harga-harga Tak Kunjung Aman
Pemerintah punya sederet capaian untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju swasembada pangan. Program ini tidak hanya diarahkan untuk mengejar peningkatan produksi, tetapi juga membenahi rantai pangan dari hulu hingga hilir.
Mengutip situs resmi BRMP Pertanian, pemerintah mengambil alih kendali distribusi pupuk agar lebih tersedia dan terjangkau bagi petani, mengoptimalkan lahan untuk produksi, serta memperkuat cadangan pangan nasional. Presiden Prabowo bahkan menyebut kedaulatan pangan sebagai salah satu pilar utama kemandirian bangsa.
Sejumlah capaian kemudian dijadikan dasar optimisme tersebut. Produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024.
Selain itu, produksi jagung juga naik 6,74 persen menjadi 16,16 juta ton. Di sisi lain, stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat pada awal 2026 mencapai 12,53 juta ton.
Pemerintah pun menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras dan menargetkan komoditas pangan strategis lainnya menyusul dan pemerintah optimist swasembada pangan secara menyeluruh bisa tercapai dalam tiga tahun ke depan.
Namun, sayangnya, masyarakat tidak hidup dari angka produksi atau jumlah ton beras yang tersimpan di gudang. Masyarakat hidup dari apa yang bisa mereka beli di pasar. Kalau harga kebutuhan pokok terasa semakin mahal, capaian produksi yang tinggi belum otomatis menjawab masalah yang mereka hadapi setiap hari.
Ironis kalau negara sibuk merayakan pangan yang melimpah, sementara rakyat sibuk menghitung pangan mana yang masih sanggup dibeli.
Negara Bicara Ketahanan Pangan, Rakyat Sibuk Menghitung Isi Dompet
Presiden Prabowo menyebut kedaulatan pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa. Pemerintah juga menegaskan bahwa tujuan pembangunan sektor pangan bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan harga tetap terjangkau bagi seluruh rakyat.
Kalau keterjangkauan harga memang bagian dari tujuan swasembada, persoalan daya beli tidak bisa ditempatkan sebagai urusan yang terpisah dari keberhasilan program tersebut.
Sebab, apa artinya masyarakat tinggal di negara yang punya cadangan beras tinggi jika untuk membeli kebutuhan makan saja mereka harus semakin selektif?
Pangan boleh tersedia, tetapi kalau harganya membuat orang harus mengurangi lauk, apakah itu sudah cukup disebut ketahanan pangan?
Jangan Puas Dulu dengan Angka-angka
Angka produksi yang meningkat memang patut diapresiasi. Begitu pula dengan cadangan pangan yang semakin kuat. Namun, angka-angka tersebut seharusnya menjadi awal untuk melihat apakah kebijakan pangan sudah berjalan sesuai tujuan atau belum.
Pemerintah sendiri menargetkan ekosistem pangan yang adil, berpihak kepada petani, sekaligus mampu menjaga keterjangkauan harga. Ada banyak kepentingan yang harus bertemu dalam satu sistem, dari petani yang menghasilkan pangan sampai masyarakat yang mengonsumsinya.
Oleh karena itu, keberhasilan swasembada seharusnya tidak membuat pemerintah kebal terhadap kritik tentang harga pangan. Justru capaian yang besar perlu diikuti tuntutan yang lebih besar pula agar manfaatnya tidak berhenti di tingkat produksi.
Capaian produksi boleh menjadi alasan untuk optimis, tetapi jangan sampai membuat pemerintah terlalu cepat berpuas diri. Rakyat tidak sedang menunggu seremoni keberhasilan. Mereka sedang menunggu kebijakan yang membuat hidup terasa lebih ringan.
Baca Juga
-
Korps Kadet RI di Sekolah: Perlukah Bela Negara Jadi Ekstrakurikuler?
-
I Hate Going to Work: Realita Dunia Kantor yang Dikemas dalam Komedi Satir
-
Katanya Lowongan Kerja Banyak, Kenapa Cari Kerja Tetap Susah?
-
Feed yang Membentuk Isi Dompet: Efek Budaya Flexing pada Perilaku Konsumsi
-
Bos-bos Kecil di Negeri Besar: Potret Gagal Negara Membuka Lapangan Kerja
Artikel Terkait
-
Kenapa Harga Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu? Ini Cerita dari Pasar
-
IHSG Masih Betah di Zona Merah, Saham GOTO ARB Lagi
-
Sinyal Kenaikan Harga BBM Pertamax Cs di Bulan Oktober 2026
-
Buruan Antre, Harga Emas Antam Lagi Diobral Jadi Rp2,58 Juta/Gram
-
Harga Pangan 29 September: Cabai Rawit Merah Tembus Rp109 Ribu, Naik 13,72 Persen
Kolom
-
Pungutan Liar kepada UMKM Bukan Tradisi yang Harus Dimaklumi
-
Anggaran Habis, Program Mati: Ada yang Salah dengan Cara Pemerintah Bekerja
-
Kasus Lapas Mewah: Perlakuan Istimewa yang Buat Hilangnya Marwah Pembinaan
-
Rakyat Dipuji Tangguh, Negara Lupa Membenahi yang Rapuh
-
Gen Z Wajib Tahu: Kapan Tren 'Bed Rotting' Jadi Bentuk Self-Care, Kapan Jadi Tanda Depresi?
Terkini
-
Pipi Auto Fresh! 6 Blush On Nuansa Mauve yang Elegan untuk Daily Makeup
-
Bye Kusam dan Lelah di Siang Hari! 4 Spray Serum Vitamin C Bikin Glowing
-
Review Film The Scout: Karakternya Menarik Kendati Emosinya Tertahan
-
The Impossible Heir: Ketika Ambisi Membuat Kita Kehilangan Diri Sendiri
-
Jerawat dan Bekasnya Hempas! 4 Serum Azeclair Alternatif Kulit Berjerawat