Tak Kunjung Sejahtera, Siapa yang Sebenarnya Menikmati Kekayaan Alam Papua?

Dulu, saya pernah berpikir bahwa Papua mungkin lebih baik merdeka saja. Sudah terlalu lama wilayah ini menjadi bagian dari Indonesia, tetapi persoalan ketimpangan pembangunan, keterbatasan fasilitas publik, dan ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam masih terus menjadi perbincangan. Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan potensi tersebut.

Namun, pandangan itu mulai berubah setelah mendengar cerita beberapa teman yang pernah tinggal di Papua. Mereka menceritakan persoalan yang tidak sesederhana ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada persoalan tata kelola pemerintahan, distribusi anggaran, kapasitas birokrasi, hingga penyimpangan dalam penggunaan dana pembangunan.

Saya kemudian menyadari bahwa persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan membicarakan kemerdekaan atau mempertahankan integrasi. Ada persoalan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu: siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan Papua, dan mengapa anggaran pembangunan yang besar belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan masyarakat?

Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari pertambangan, hutan, hingga potensi perikanan dan perkebunan. Namun, kekayaan sumber daya alam tidak otomatis membuat masyarakat di sekitarnya hidup sejahtera. Selama bertahun-tahun, persoalan distribusi manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam menjadi salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat Papua.

Aktivitas ekonomi berskala besar memang dapat menghasilkan penerimaan negara, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaat tersebut perlu dilihat dari siapa yang memperoleh keuntungan, seberapa besar masyarakat lokal terlibat, serta bagaimana dampak sosial dan lingkungannya dikelola.

Pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah produksi tambang. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, pekerjaan layak, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Ketika kekayaan alam terus dieksploitasi, tetapi masyarakat sekitar masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, wajar jika muncul pertanyaan mengenai keadilan distribusi hasil pembangunan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan anggaran. Pemerintah telah memberikan Papua kewenangan khusus melalui kebijakan otonomi khusus (Otsus), termasuk dukungan pendanaan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Besarnya dukungan fiskal tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan Papua sebenarnya telah menjadi perhatian negara. Namun, ketersediaan anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program.

Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di wilayah Papua masih jauh di atas angka nasional. Papua Pegunungan bahkan mencatat tingkat kemiskinan sebesar 30,03 persen, sementara Papua Tengah mencapai 28,9 persen. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan nasional pada periode yang sama sebesar 8,47 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar. Tentu, kondisi geografis Papua yang luas, sulit dijangkau, dan memiliki karakteristik wilayah berbeda turut memengaruhi biaya serta efektivitas pembangunan. Karena itu, tidak adil jika seluruh persoalan hanya dibebankan kepada satu pihak. Namun, pemerintah daerah juga tidak bisa terus berlindung di balik alasan geografis ketika persoalan tata kelola anggaran belum diselesaikan.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah efektivitas penggunaan dana Otsus. Pada Juli 2026, KPK mengungkap bahwa perencanaan anggaran senilai Rp691,65 miliar pada lima sektor pembangunan di Provinsi Papua dinilai tidak efektif untuk tahun anggaran 2025. KPK juga menyoroti persoalan berulang dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang serta jasa.

Sementara itu, BPK mencatat bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Provinsi Papua hingga semester II 2025 baru mencapai 64,05 persen, masih di bawah target 80 persen. Temuan tersebut tidak berarti seluruh pemerintah daerah Papua melakukan penyimpangan. Namun, data ini menunjukkan bahwa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas anggaran masih membutuhkan pembenahan serius.

Ironisnya, masyarakatlah yang paling dirugikan ketika anggaran tidak direncanakan dengan baik. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki sekolah, membangun fasilitas kesehatan, membuka akses transportasi, dan meningkatkan ekonomi masyarakat berisiko tidak menghasilkan manfaat optimal. Karena itu, memberikan anggaran besar tanpa memastikan mekanisme pengawasan yang kuat hanya akan membuat persoalan pembangunan terus berulang.

Saya mulai memahami bahwa persoalan Papua tidak sesederhana memilih antara merdeka atau tetap menjadi bagian Indonesia. Bahkan, menganggap Papua belum siap merdeka hanya berdasarkan cerita tentang buruknya tata kelola pemerintahan juga merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-buru.

Kemampuan mengelola pemerintahan bukan sesuatu yang melekat pada identitas suatu bangsa. Ia dibentuk melalui institusi yang kuat, pendidikan, pengalaman politik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, tetap berada dalam Indonesia juga tidak otomatis menjamin keadilan apabila ketimpangan, konflik, persoalan hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam tidak diselesaikan.

Ada risiko jika persoalan Papua hanya dilihat melalui dua pilihan ekstrem: mempertahankan integrasi tanpa evaluasi atau menganggap kemerdekaan sebagai jawaban otomatis atas seluruh masalah. Keduanya mengabaikan pertanyaan yang jauh lebih penting mengenai bagaimana rakyat Papua memperoleh kendali, perlindungan, dan manfaat yang adil dari kekayaan tanahnya sendiri.

Papua tidak membutuhkan sekadar janji pembangunan atau tambahan anggaran di atas kertas. Papua membutuhkan tata kelola pemerintahan yang bersih, distribusi kekayaan yang adil, perlindungan masyarakat adat, serta pembangunan yang benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.

Jangan sampai Papua terus menjadi tanah yang kaya sumber daya, tetapi masyarakatnya harus terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar. Kekayaan alam seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, bukan sekadar angka penerimaan yang dibanggakan dalam laporan pembangunan.