Menko Pangan Bicara Sampah: Membakar Food Waste Bikin Rugi Dua Kali?

Di panggung New York Climate Week 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membawa alarm keras: Indonesia sedang berada dalam kedaruratan sampah. Solusi utama yang ditawarkan kepada investor global adalah skema waste-to-energy (WtE)—mengubah tumpukan sampah menjadi energi listrik.

Langkah berburu investasi hijau ini jelas patut diapresiasi. Namun, jika kita membedah isi tempat pemrosesan akhir (TPA) di tanah air, ada paradoks besar yang terlewatkan. Mengapa seorang Menko Pangan memilih membakar sampah, padahal mayoritas gunungan sampah kita justru berisi sisa makanan yang bisa menyelamatkan piring kita esok hari?

Kebiasaan Meniru Solusi Impor

Teknologi waste-to-energy berbasis insinerator (termal) memang terdengar canggih dan futuristik. Negara-negara Eropa sukses menggunakannya karena karakteristik sampah mereka dominan berupa sampah anorganik yang kering dan bernilai kalor tinggi.

Masalahnya, karakteristik sampah Indonesia sangat berbeda. Lebih dari 50 persen sampah domestik kita adalah sampah organik (food waste dan sisa dapur) yang sangat basah dengan kadar air tinggi. Memaksa membakar sisa sayur dan nasi basah dalam mesin insinerator ibarat memasak air dengan kayu basah: butuh energi tambahan yang sangat besar hanya untuk mengeringkannya.

Hasilnya? Efisiensi energi merosot, biaya operasional membengkak, dan proyek WtE rawan menjadi proyek mangkrak baru di daerah.

Kerugian Ganda: Energi Boros, Nutrisi Tanah Musnah

Ketika kita memfokuskan investasi hijau hanya pada teknologi pembakaran termal, kita sebenarnya sedang mengalami kerugian ganda (double loss).

Pertama, rugi secara ekonomi karena efisiensi pembangkit listrik yang dihasilkan relatif kecil dibanding biaya investasinya. Kedua—dan ini yang paling ironis bagi sektor pangan—kita memutus siklus hara tanah secara paksa.

Sisa makanan yang dibakar berubah menjadi abu dan emisi, padahal zat organik tersebut sangat dibutuhkan oleh tanah pertanian Indonesia yang kian kritis akibat penggunaan pupuk kimia berlebih selama puluhan tahun. Membakar sampah organik berarti membuang potensi bahan baku pupuk dan pakan ternak secara cuma-cuma.

Menghubungkan Sampah ke Piring Petani

Sebagai pemangku kebijakan di sektor pangan, arah investasi yang didorong pemerintah seharusnya lebih presisi. Alih-alih menjual narasi pembakaran energi, Indonesia butuh investasi hijau yang membangun industri pengolahan sampah organik terpadu.

Ada dua jalan solutif yang jauh lebih masuk akal secara ekonomi dan ekologi:

1. Pupuk Organik Terstandar: Pengolahan sampah organik skala industri menjadi kompos berkualitas tinggi untuk mengembalikan kesuburan tanah sawah nasional.
2. Protein Pakan Alternatif (Black Soldier Fly / BSF): Budidaya larva BSF yang memanfaatkan food waste sebagai pakan utama. Larva ini merupakan sumber protein tinggi untuk pakan unggas dan ikan, yang selama ini bahan bakunya masih banyak diimpor.

Insentif Daerah: Kunci Integrasi Kebijakan

Agar solusi ini tidak berhenti di atas kertas, butuh integrasi kebijakan yang nyata antara Kementerian Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah.

Pemerintah pusat bisa menerapkan sistem insentif yang konkret. Daerah yang berhasil mengolah sampah organiknya dari sumber dan menekan volume sampah ke TPA dapat diberikan insentif berupa penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian atau kuota pupuk subsidi yang lebih besar. Dengan begitu, daerah memiliki motivasi ekonomi yang jelas untuk mengelola sampah organik secara mandiri.

Pada akhirnya, kedaruratan sampah tidak akan selesai hanya dengan memindahkan gunungan sampah ke dalam mesin pembakar canggih. Jika Menko Pangan serius ingin menyelesaikan masalah ini, kuncinya bukan mencari teknologi paling mahal, melainkan teknologi yang paling cocok dengan karakter sampah kita.

Apakah kita akan terus membakar sisa makanan kita menjadi asap, atau memberanikan diri mengembalikannya menjadi nutrisi bagi tanah negeri sendiri?