Seruan Taat Pajak di Akhir Tahun: APBN Butuh Tambalan, Rakyat Jadi Tumpuan

Kementerian Keuangan Suahasil Nazara baru-baru ini mengumumkan bahwa setoran pajak hingga Oktober 2026 baru terkumpul Rp1.796,8 triliun atau setara 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.

Artinya, pemerintah masih harus mengejar kekurangan sebesar Rp514 triliun hanya dalam waktu dua bulan, yakni periode November hingga Desember.

Di tengah waktu yang sangat mepet itu, Suahasil secara terbuka memohon dukungan masyarakat agar patuh membayar pajak demi membiayai belanja negara.

"Ini dipakai untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak," tutur Suahasil, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Sayangnya, permintaan tersebut justru menyulut kemarahan warganet di media sosial. Bagi masyarakat yang daya belinya sedang terjepit, seruan taat pajak di akhir tahun itu terdengar seperti upaya pemerintah melempar beban kekurangan kas negara kepada rakyat kecil.

Rakyat merasa kembali dijadikan tumpuan utama untuk menambal lubang APBN, sementara belanja birokrasi dan berbagai program besar pemerintah terlihat jalan terus tanpa ada tanda-tanda pengereman.

Lantas, adilkah meminta rakyat menambal defisit ratusan triliun rupiah ketika pemerintah sendiri belum menunjukkan contoh untuk berhemat?

Kalau Kas Negara Bocor, Kenapa Bukan Pejabat yang Berhemat Duluan?

Kalau dilihat dari akarnya, kepanikan pemerintah mengejar target ratusan triliun di ujung tahun ini sebenarnya agak janggal. Pemerintah selalu bilang kalau pajak itu sumber utama pembangunan.

Itu memang benar, tapi masalahnya uang itu kok rasanya cuma disedot dari dompet rakyat biasa, sementara pemborosan di kantor-kantor pemerintahan dibiarkan begitu saja tanpa ada niat serius untuk memotongnya.

Coba kita lihat kenyataannya. Tiap kali keuangan negara mulai krisis, cara paling cepat yang dipilih pemerintah adalah dengan menaikkan target atau memaksa warga untuk bayar pajak.

Jarang sekali kita dengar ada pejabat yang mau ikhlas memangkas anggaran buat acara seremonial, studi banding ke luar negeri, atau fasilitas mewah mereka (bahkan, konsumsi rapat saja air minumnya harus merek premium).

Padahal, kalau mau adil, contoh hidup hemat itu harusnya dimulai dari para pejabat di atas, bukan malah menuntut rakyat biasa untuk ikut mengencangkan ikat pinggang.

Beban Hidup yang Makin Berat untuk Kelas Menengah dan UMKM

Sekarang kita lihat kondisi nyata di lapangan. Bagi para karyawan atau pedagang kecil yang sedang berjuang mencari nafkah, urusan pajak ini rasanya sudah seperti beban yang berlapis-lapis.

Bagi pekerja kantoran, gaji sudah otomatis dipotong pajak penghasilan tiap bulan sebelum sempat diapa-apakan. Saat beli kebutuhan sehari-hari atau belanja online, masih kena lagi tambahan pajak pertambahan nilai (PPN). Harga barang makin mahal, tapi potongan-potongan itu datang terus tanpa henti.

Belum lagi bagi pelaku usaha kecil yang baru mulai bangkit. Mereka masih harus pusing mengurus aturan pajak yang makin rumit. Di saat mereka sedang jungkir balik mencari uang sekadar untuk modal usaha dan bayar pegawai, tiba-tiba datang tuntutan supaya target setoran negara digenjot habis-habisan dalam waktu singkat.

Kalau pajak terus ditarik secara paksa tanpa peduli daya beli masyarakat sedang turun, yang ada bukan keuangan negara yang beres, tapi rakyat yang makin kesulitan.

Proyek Besar Terus Jalan, Giliran Defisit Rakyat Disuruh Nombok

Satu hal lagi yang membuat publik makin geram adalah sikap pemerintah yang terkesan keras kepala soal urusan belanja. Di saat uang negara sedang tipis dan kekurangan anggaran makin besar, berbagai program atau proyek besar tetap saja dipaksakan jalan terus.

Pemerintah seperti gengsi untuk sekadar mengerem atau menghentikan sementara program-program yang biayanya mahal tapi manfaat nyatanya tidak terlihat.

Sering kali, program-program pemerintah ini justru membuat usaha kecil di bawah kesulitan karena pasar mereka terganggu.

Alih-alih memberikan bantuan nyata untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, uang negara malah habis untuk mengurus program yang kaku. Begitu hasilnya tidak sesuai harapan dan kas negara bolong, ujung-ujungnya rakyat lagi yang diminta menutupi kekurangannya.

Negara tidak akan kekurangan dana pembangunan jika para pejabat berhenti menghamburkan uang anggaran untuk fasilitas dan hal-hal yang tidak penting.

Selama fasilitas mewah birokrasi terus dipertahankan di saat rakyat kesulitan, imbauan taat pajak hanya akan terdengar seperti ejekan bagi orang-orang yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.