Aturan Diubah Demi Cawapres: Luka Kepercayaan Publik terhadap MK

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang berlangsung secara berkala. Ia juga membutuhkan aturan yang adil, lembaga yang independen, dan pejabat publik yang bersedia tunduk pada prinsip etik. Tanpa ketiganya, demokrasi mungkin tetap berjalan secara prosedural, tetapi perlahan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Kontroversi perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada 2023 menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga negara dapat terguncang. Peristiwa ini bukan semata-mata tentang seorang calon wakil presiden (cawapres) yang belum berusia 40 tahun. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana sebuah aturan berubah melalui putusan lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi.

Sebelumnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Namun, pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah pemaknaan ketentuan tersebut. Syarat usia 40 tahun tetap berlaku, tetapi dibuka pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. 

Putusan itu kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang ketika itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta, untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Secara hukum, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Namun, kewenangan besar tersebut semestinya dijalankan dengan kehati-hatian yang jauh lebih besar. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat. Ketika lembaga yang memiliki kewenangan menentukan konstitusionalitas aturan justru memunculkan kontroversi dalam proses pengambilan keputusannya, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana independensi dan imparsialitas lembaga itu dijaga.

Kecurigaan publik semakin menguat karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Anwar merupakan paman Gibran melalui perkawinan. Dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan seperti ini, pengunduran diri hakim dari pemeriksaan perkara seharusnya menjadi pertimbangan penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses peradilan. Namun, Anwar tetap terlibat dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90 tersebut.

Persoalan itu tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. MKMK menilai ia melanggar sejumlah prinsip dalam kode etik hakim konstitusi, termasuk ketidakberpihakan, integritas, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Salah satu persoalan utamanya adalah kegagalannya mengundurkan diri dari proses pemeriksaan perkara yang memiliki potensi benturan kepentingan. 

Sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Anwar tidak diberhentikan sebagai hakim konstitusi, tetapi dilarang mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan MK selama masa jabatannya dan tidak diperkenankan menangani perkara perselisihan hasil pemilu serta pilkada yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 

Ada satu hal penting yang tidak boleh dicampuradukkan: putusan etik MKMK tidak otomatis membatalkan Putusan Nomor 90. MKMK sendiri menyatakan tidak berwenang menilai atau membatalkan putusan MK. Artinya, pelanggaran etik hakim dan keberlakuan putusan hukum merupakan dua persoalan berbeda. 

Justru di situlah persoalan kepercayaan publik menjadi semakin rumit. Sebuah putusan tetap berlaku, sementara salah satu hakim yang terlibat dalam pengambilannya dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Secara hukum, keduanya dapat berjalan berdampingan.

Namun, secara moral dan kelembagaan, situasi tersebut meninggalkan pertanyaan yang sulit diabaikan: bagaimana masyarakat dapat percaya pada proses peradilan jika prinsip ketidakberpihakan saja tidak dijaga oleh mereka yang bertugas menegakkannya?

Kita tidak perlu menuduh bahwa seluruh proses hukum telah diatur untuk menguntungkan seseorang. Namun, hubungan keluarga, proses pengambilan keputusan, dan putusan etik MKMK merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya persoalan tata kelola lembaga peradilan.

Demokrasi tidak boleh berubah menjadi ruang tempat aturan dapat dipersempit atau diperluas sesuai kebutuhan kekuasaan. Hukum seharusnya menjadi pagar yang membatasi kekuasaan, bukan pintu yang dapat dibuka ketika seseorang membutuhkan jalan masuk.

Persoalan ini bukan sekadar tentang usia seorang calon wakil presiden. Ini tentang kepercayaan terhadap hukum. Sebab, ketika penjaga konstitusi sendiri tersandung persoalan etik, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang hakim, melainkan keyakinan masyarakat bahwa hukum berlaku setara bagi semua orang.