Pemerintah hampir selalu punya alasan untuk menjalankan sebuah program. Ada masalah yang harus diselesaikan, masyarakat yang harus dibantu, atau target pembangunan yang harus dikejar. Anggaran kemudian disiapkan, program diluncurkan, dan dana negara dikucurkan. Namun, setelah uang itu dibelanjakan, apa yang tersisa? Anggaran negara pada dasarnya berasal dari masyarakat. Ada pajak, penerimaan negara, dan berbagai sumber pendapatan lain yang kemudian dikembalikan dalam bentuk pelayanan maupun program pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan program pemerintah seharusnya tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang terserap atau berapa banyak kegiatan yang terlaksana.
Yang lebih penting adalah apa dampaknya bagi masyarakat setelah program selesai. Selama ini, perdebatan tentang anggaran sering terjebak pada persoalan besar-kecilnya nominal. Padahal, anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan program yang efektif. Sebaliknya, anggaran yang relatif terbatas dapat memberikan dampak panjang jika dirancang dengan tepat. Di sinilah pemerintah perlu semakin serius memikirkan konsep program berkelanjutan.
Program berkelanjutan bukan berarti pemerintah harus membuat kegiatan yang berlangsung selamanya. Maksudnya adalah program dirancang agar manfaatnya tidak langsung hilang setelah anggaran tahunan selesai digunakan. Ada hasil yang bisa dipelihara, dikembangkan, atau bahkan menghasilkan sumber daya baru. Misalnya, daripada hanya memberikan bantuan yang habis dikonsumsi, pemerintah dapat mengembangkan program yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Pelatihan keterampilan, akses permodalan yang tepat sasaran, pendampingan usaha, penguatan rantai produksi, hingga akses pasar dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Namun, program semacam ini tentu tidak cukup hanya dengan membagikan bantuan atau mengadakan pelatihan.
Pemerintah perlu memastikan ada target yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur, pendampingan, evaluasi, dan mekanisme penghentian atau perbaikan ketika program tidak mencapai tujuan. Inilah yang sering terlupakan. Sebuah program bisa saja terlihat sukses ketika dilihat dari jumlah peserta, jumlah bantuan yang disalurkan, atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi indikator tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat benar-benar berubah.
Seribu orang mengikuti pelatihan bukan berarti seribu orang memperoleh pekerjaan. Ribuan produk dibagikan bukan berarti ekonomi masyarakat otomatis tumbuh. Anggaran terserap 100 persen juga bukan bukti bahwa manfaat program mencapai 100 persen. Karena itu, pemerintah perlu berani mengubah cara berpikir dari berapa banyak uang yang dibelanjakan menjadi berapa besar nilai yang dihasilkan dari uang yang dibelanjakan.
Bahkan, jika memungkinkan, sebagian program publik dapat dirancang agar memiliki mekanisme yang membuat manfaat ekonominya terus berputar. Bukan berarti setiap program pemerintah harus mencari keuntungan layaknya perusahaan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur memiliki tujuan publik yang tidak selalu dapat diukur dengan keuntungan finansial. Tetapi untuk program yang memang memiliki potensi ekonomi, pemerintah dapat memikirkan model yang memungkinkan penerima manfaat menjadi semakin mandiri sehingga ketergantungan terhadap anggaran negara berkurang.
Pendekatan ini juga membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi program yang tidak efektif. Jangan sampai sebuah program terus mendapatkan anggaran hanya karena sudah berjalan bertahun-tahun. Usia program bukan bukti keberhasilan. Program pemerintah seharusnya memiliki siklus yang jelas: dirancang, diuji, diukur, dievaluasi, diperbaiki, diperluas jika terbukti efektif, atau dihentikan jika tidak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya.
Pembangunan bukan perlombaan menghabiskan anggaran. Negara tidak mendapatkan medali karena mampu membelanjakan uang paling cepat. Yang seharusnya dikejar adalah perubahan yang bertahan lama. Jika satu rupiah uang negara bisa menghasilkan manfaat yang terus berkembang, maka nilai rupiah tersebut jauh lebih besar daripada sekadar angka dalam laporan penyerapan anggaran. Sudah waktunya pemerintah tidak hanya membuat program yang selesai ketika anggaran habis, tetapi program yang manfaatnya tetap hidup bahkan setelah anggaran tersebut berhenti mengalir.
Baca Juga
-
Uang Negara Bukan Cek Kosong: Pelajaran dari Putusan MK soal APBN
-
Ketika Nasihat Mindfulness Bertemu Realitas yang Tidak Setara
-
Masih Dianggap Tabu, Padahal Marital Rape Diatur dalam Hukum Indonesia
-
Keracunan MBG: Antara Kelalaian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Pidana
-
Semangat Muda: Ketika Tan Malaka Membaca Indonesia dari Pertarungan Kelas
Artikel Terkait
-
Belanja Negara Tembus Rp 4.000 T di 2027, Pemerintah-DPR Akan Genjot Pajak-PNBP
-
Uang Negara Bukan Cek Kosong: Pelajaran dari Putusan MK soal APBN
-
Target 48 Juta Keluarga Terdaftar Perlinsos Digital, Pemerintah Butuh 2,4 Juta Agen
-
RI Butuh Investasi, Suahasil Mulai Andalkan Danantara Tahun Depan
-
Kemensos Siapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat untuk Masyarakat
Kolom
-
Jangan Tunggu Burnout: Pentingnya Ambil Ruang Jeda Sebagai Kebiasaan Rutin
-
Akun Cenblu Menjamur di X, tapi Kenapa Kontennya Justru Makin Tak Bermutu?
-
Dari Sebentar Saja Jadi Berjam-jam: Jebakan Doomscrolling Sebelum Tidur?
-
Uang Negara Bukan Cek Kosong: Pelajaran dari Putusan MK soal APBN
-
Centang Biru Mati dan Slow Reply: Menjaga Batasan atau Ruang Manipulasi Chat?
Terkini
-
Sinopsis 'Okaeri, Hatsukoi', Drama Terbaru Higuchi Kouhei dan Hayashi Meari
-
Sinopsis Live Long and Prosper, Dracin Fantasi yang Dibintangi Dylan Wang
-
Bukan Cuma Murah, 5 HP Xiaomi Ini Cocok untuk Dipakai Jangka Panjang
-
Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung Dipastikan Bintangi The Queen of Taming
-
Review Novel Resign!: Saat Keluar dari Kantor Jadi Sebuah Taruhan