Ilusi Kerja Keras di Balik Sirkus Makan Gratis

Tahun 2026 ini, linimasa media sosial kita seolah menjadi etalase keputusasaan massal. Jika Anda sering scrolling TikTok atau X (Twitter), Anda pasti familier dengan tren fresh graduate yang membagikan kisah struggle mereka mencari kerja. Di layar, kita melihat anak-anak muda dengan IPK cumlaude, portofolio organisasi berderet, dan sertifikat magang di mana-mana, namun berujung curhat sambil menangis karena lamarannya ditolak untuk yang keseratus kalinya.

Ada yang salah dengan sistem kita. Selama bertahun-tahun, sejak duduk di bangku SD, kita terus dijejali doktrin manis: "Siapa yang berusaha, dia pasti berhasil. Kalau kamu belum sukses, berarti kerja kerasmu kurang."

Namun, sebuah tulisan dari Indra Dwi Prasetyo yang lewat di linimasa saya beberapa waktu lalu dengan telak menampar kesadaran saya. Ia menggugat kalimat sakti "kerja keras pasti berhasil" dan menguliti ilusi meritokrasi di negeri ini. Sebagai seseorang yang lahir, besar, dan menyelesaikan pendidikan S1 di Kalimantan, setiap kata dalam tulisannya terasa seperti sedang menelanjangi realitas hidup saya sendiri.

Mari kita bahas dari sudut pandang yang sering kali sengaja dikaburkan oleh sistem: Garis start kita tidak pernah sama.

Ilusi Meritokrasi: Bertanding di Arena Curang

Dalam sosiologi, Pierre Bourdieu mencetuskan konsep "Modal Sosial" dan "Modal Budaya". Bourdieu mengingatkan bahwa kesuksesan seseorang tidak murni karena otak yang cerdas atau keringat yang bercucuran, melainkan sangat bergantung pada seberapa banyak "modal tak kasat mata" yang diwariskan kepadanya.

Narasi "kerja keras" seolah bertindak sebagai penghapus dosa bagi ketimpangan struktural. Ia membuat hierarki sosial terlihat adil, mengasumsikan bahwa gelar S1 secara otomatis menyetarakan kompetensi semua orang. Padahal, ia menyembunyikan fakta pahit bahwa banyak anak daerah di Indonesia tidak punya kapital yang bisa dicairkan saat mereka lulus.

Kapital itu wujudnya berupa nama besar kampus "Top 3" di Pulau Jawa, privilege informasi dari orang tua yang melek peluang, hingga jejaring alumni kuat yang siap membukakan "pintu belakang". Di kampus-kampus elit, mahasiswa tidak hanya disuapi ilmu, tapi didistribusikan modalitas. Lalu pasca-lulus, sistem memaksa anak-anak daerah dengan akses seadanya ini untuk berkompetisi di arena yang sama dengan lulusan elit tadi, dengan dalih "kompetisi terbuka".

Saya merasakannya betul. Menyelesaikan S1 Psikologi di daerah memberikan saya ruang belajar, tapi ketika lulus, jurang akses itu menganga lebar. I was completely lost. Anak-anak daerah yang mayoritas sandwich generation harus langsung memutar otak agar dapur terus mengepul, sementara teman-teman ber-privilege bisa tenang mengambil gap year untuk eksplorasi diri.

Dari kacamata psikologi, sistem yang timpang ini menciptakan internalized failure (rasa gagal yang diinternalisasi). Saat kita bekerja dua kali lipat lebih keras namun kalah oleh mereka yang punya "koneksi", kita berbisik pada diri sendiri: "Kamu yang kurang pintar, usahamu kurang keras." Padahal, bukan kita yang kurang mampu. Arenanya yang tidak adil.

Sirkus Kebijakan: Perut Kenyang, Otak Kosong

Ketimpangan akses yang brutal ini idealnya dijembatani oleh negara melalui pendidikan yang inklusif dan merata. Namun, realitas politik kita justru mempertontonkan sirkus yang berbeda.

Beberapa hari lalu, lini masa media sosial saya disapa oleh sebuah klip wawancara dari Tempo.com. Dr. Sukidi, seorang pemikir keislaman dan kebinekaan lulusan Harvard University, hadir sebagai narasumber dalam episode bertajuk "Matinya Intelektualisme". Dengan nada bicara yang tenang namun menembus tulang, ia melontarkan sebuah observasi yang membuat saya dan mungkin banyak akademisi lainnya terdiam.

Beliau menyoroti satu hal yang selama ini tabu diucapkan keras-keras: "Saya tidak melihat bahwa Presiden tumbuh secara intelektual... Padahal ya, dia banyak baca buku. Tapi itu tidak menandakan dia mempunyai satu pertumbuhan secara intelektual."

Pernyataan itu tidak berhenti pada kritik personal. Bapak Sukidi menariknya pada krisis fundamental bangsa ini, yaitu pendidikan. Ia menyebutkan realitas pahit bahwa kita tertinggal jauh di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM), bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Akibatnya? Human capital kita di pasar kerja global tak lebih dari sekadar unskilled labor (tenaga kerja tidak terampil).

Namun, bagian paling menohok dari wawancara itu adalah ketika ia menyinggung program primadona pemerintah saat ini: Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan lugas, Bapak Sukidi menyatakan bahwa tidak ada teori di dunia mana pun yang membuktikan MBG berkorelasi langsung dengan kemakmuran suatu bangsa jika aspek kecerdasan dan pendidikannya diabaikan.

Sebagai mahasiswa magister Psikologi yang setiap hari bergulat dengan teori perkembangan manusia, observasi ini memicu letupan sarkasme di kepala saya. Kita seolah sedang menonton sebuah sirkus kebijakan di mana pemerintah lebih sibuk memastikan perut rakyatnya penuh, sambil pelan-pelan membiarkan isi kepalanya kosong.

Mari kita bicara data, karena tanpa data, kritik hanyalah keluhan pinggir jalan. Jika kita membedah prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rasanya sulit untuk tidak tersenyum sinis. Dari deretan program prioritas yang dicanangkan, Makan Bergizi Gratis (MBG) bertengger pongah di posisi puncak dengan alokasi triliunan rupiah. Sementara itu, nasib anggaran pendidikan, riset, dan beasiswa? Terengah-engah di urutan bawah, seolah menjadi anak tiri di rumahnya sendiri.

Dari kacamata Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, pemerintah tampaknya sangat terobsesi pada kebutuhan fisiologis dasar (makanan). Tentu, asupan gizi itu penting. Seng memengaruhi kognisi, dan protein membangun sel otak. Tapi pertanyaan psikologisnya adalah: Untuk apa kita membangun sel otak yang sehat jika ekosistem untuk melatih otak itu sendiri tidak didanai?

Ini seperti membelikan anak Anda smartphone dengan prosesor tercanggih dan baterai paling awet, lalu menolak membelikan paket data internet atau meng-install aplikasi apa pun di dalamnya. Kuat, bertahan lama, tapi tidak bisa digunakan untuk fungsi tingkat tinggi.

Mungkin, hanya mungkin, ada "kepentingan tak kasat mata" di balik kebijakan ini. Sebab, rakyat yang perutnya kenyang cenderung lebih mudah diatur dan disuruh bersyukur, sementara rakyat yang otaknya dipertajam lewat pendidikan tinggi cenderung lebih berisik, kritis, dan sering mempertanyakan kebijakan negara. Apakah kita sedang mencetak generasi yang sehat secara fisik hanya untuk menjadi buruh kasar (unskilled labor) berupah murah di negeri sendiri? Jawabannya saya kembalikan pada nurani Anda.

Menunggu Beasiswa di Tengah Kematian Intelektual

Di saat APBN tersedot habis untuk membagikan makan siang, ada realitas lain di akar rumput yang jauh dari sorotan kamera. Saat tulisan ini dibuat, saya bersama ribuan anak muda dari seluruh penjuru daerah sedang duduk di depan layar laptop, me-refresh portal pendaftaran Beasiswa Unggulan dengan jantung berdebar.

Bagi saya yang datang dari daerah dengan segala keterbatasan modal struktural, beasiswa ini bukan sekadar bantuan dana. Ini adalah satu-satunya tali penolong untuk bisa bertahan di program S2 Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Di sinilah letak ironi yang membuat saya muak pada narasi klise: "Kerja keras pasti berhasil."

Seperti yang pernah saya tulis sebelumnya, narasi meritokrasi adalah ilusi bagi kita yang tidak punya privilege. Kita disuruh bekerja keras, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dengan janji bahwa gelar dan ilmu akan mengubah nasib. Tapi bagaimana kita mau bekerja keras di arena yang sejak awal tidak memihak kita?

Pendidikan adalah gerbang mobilitas sosial. Namun, ketika pemerintah meletakkan pendidikan di dasar prioritas APBN demi program populis bernama MBG, pesan yang tersirat sangatlah jelas: Negara tidak sedang berinvestasi pada kecerdasanmu.

Rasanya seperti dikhianati oleh sistem. Kita, anak-anak daerah, berusaha mati-matian menaikkan kapasitas diri, membaca puluhan jurnal, menulis tesis, dan berharap kelak bisa menjadi pakar yang kembali ke akar rumput untuk mencerdaskan bangsa. Tapi di saat yang sama, kita seperti dibodohi oleh pimpinan negeri sendiri. Kita dipaksa mengemis-ngemis akses beasiswa yang kuotanya semakin mencekik karena uang negara dialihkan untuk makan siang massal.

Mengapa Kita Butuh Pakar, Bukan Sekadar Otot?

Dalam psikologi kognitif dan sosiologi pendidikan, ada konsep bernama Intellectual Capital (Modal Intelektual). Sebagaimana dicatat Hanushek & Woessmann (2015), kemakmuran bangsa tidak diukur dari seberapa banyak jumlah penduduk yang bebas stunting, melainkan seberapa banyak inovasi, riset, dan pemecahan masalah yang bisa dihasilkan oleh warganya.

Ketika Sukidi menyinggung penguasaan bahasa Inggris dan STEM, ia sedang berbicara tentang bahasa universal untuk mengakses knowledge economy (ekonomi berbasis pengetahuan). Jika lulusan kita hanya mentok di level SMP atau SMA dengan skill pas-pasan, lalu untuk apa jargon "Indonesia Emas 2045"? Emas dari mana? Kalaupun ada emasnya, yang menambang dan menjadi insinyurnya pasti tenaga kerja asing, sementara kita hanya kebagian posisi kuli panggulnya karena kita cuma punya modal "perut kenyang dan fisik kuat".

Saya menolak untuk menyerah pada sistem yang memuakkan ini. Saya tetap ingin menjadi pakar. Saya ingin turun ke akar rumput, membagikan ilmu yang saya punya dan memperbaiki mentalitas serta kapasitas masyarakat dari bawah.

Tapi jujur saja, memulai perubahan dari akar rumput itu seperti mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan pistol air jika negara sendiri tidak memberikan support system pada sektor pendidikannya. Bagaimana guru, dosen, dan peneliti bisa berinovasi kalau UKT (Uang Kuliah Tunggal) dibiarkan meroket dan dana riset disunat?

Mungkin, pemerintah memang tidak berniat menumbuhkan kita secara intelektual. Mungkin, negara lebih menyukai rakyat yang cukup makan dan pandai berjoget di TikTok daripada rakyat yang membaca buku filsafat, mempertanyakan APBN, atau menulis esai kritis.

Tapi justru di situlah letak perlawanan kita.

Untuk kamu yang saat ini sedang cemas menunggu pengumuman Beasiswa Unggulan, LPDP, atau sedang pusing memikirkan cara membayar UKT semester depan: Teruslah belajar. Teruslah sekolah tinggi-tinggi.

Bukan karena negara memfasilitasi kita, karena jelas mereka punya prioritas lain, tapi karena kecerdasan adalah satu-satunya senjata yang tidak bisa direnggut oleh rezim mana pun. Mari kita jadikan rasa frustrasi ini sebagai bahan bakar untuk mendidik diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Jika mereka berpikir bisa membodohi kita dengan program populis, mari kita buktikan bahwa isi kepala kita terlalu mahal untuk dibeli sekadar dengan sepiring makan siang gratis.