BPS Catat Ekonomi Tumbuh 5,47%: Mengapa Dapur Rakyat Justru Makin Tercekik?

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka manis. Ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 tumbuh sebesar 5,47 persen, naik dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,29 persen. Lonjakan ini didorong oleh derasnya belanja pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka ini langsung dirayakan sebagai bukti bahwa ekonomi kita sedang sehat-sehat saja. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Kabar bagus di berita itu sangat kontras dengan keluhan warga yang pusing menghadapi harga pangan yang terus naik.

Angka pertumbuhan yang tinggi terasa tidak ada artinya ketika pengangguran masih tinggi dan banyak orang terpaksa bekerja di sektor informal demi bertahan hidup. Lantas, mengapa dapur rakyat justru makin tercekik di saat angka ekonomi negara diklaim meroket tinggi?

Doping Belanja Negara dan Ilusi PDB

Selama ini kita sering salah mengira angka Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran mutlak kesehatan negara. Padahal, lonjakan kemarin bukan karena daya beli warga yang memang sedang kuat. Kenaikan itu sebagian besar disokong oleh kucuran uang negara yang jor-joran, mulai dari belanja birokrasi sampai program makan gratis yang menghabiskan ratusan triliun rupiah.

Secara pencatatan, guyuran dana ini otomatis mendongkrak grafik ekonomi seketika. Ibarat orang sakit yang dikasih obat pereda nyeri dosis tinggi, fisiknya kelihatan segar bugar di atas laporan medis. Tapi itu cuma trik instan yang tidak benar-benar menyembuhkan penyakit aslinya.

Pertumbuhan yang cuma mengandalkan kas negara itu punya batas. Begitu anggaran mulai seret atau ada kebijakan penghematan, mesin ekonominya langsung megap-megap. Alih-alih punya ekonomi yang mandiri, kita malah sibuk merayakan angka rekayasa yang rapuh.

Ketika Harga Pangan dan Isi Dompet Rakyat Tak Sejalan

Sekarang coba kita tengok kenyataan yang dihadapi rakyat setiap hari di pasar tradisional. Bagi rakyat kecil, suksesnya sebuah negara itu bukan urusan persentase makro yang muluk-muluk. Ukurannya sebenarnya simple, apakah uang belanja hari ini cukup buat beli beras, cabai, dan lauk tanpa harus berutang?

Faktanya, harga bahan pangan terus merangkak naik, jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji atau pendapatan. Begitu harga kebutuhan pokok naik terus, daya beli masyarakat langsung ambruk tanpa ampun. Uang seratus ribu rupiah yang tadinya bisa buat bawa pulang banyak belanjaan, sekarang cepat sekali habis hanya untuk membeli bahan-bahan dapur yang paling dasar.

Kondisi inilah yang bikin rasa frustrasi menyebar di mana-mana. Pemerintah memang boleh bangga mengumumkan bahwa inflasi terkendali secara umum. Tapi pasar riil punya aturannya sendiri.

Menjamurnya Sektor Informal dan Celah Kesetaraan

Dampak paling parah dari pertumbuhan yang timpang ini kelihatan jelas dari susahnya mencari pekerjaan yang layak. Lapangan kerja formal yang memberi kepastian gaji dan jaminan sosial makin langka.

Akhirnya, jutaan orang terpaksa banting setir masuk ke sektor informal demi menyambung hidup, mulai dari jadi pedagang keliling, pengemudi ojek online, sampai buruh serabutan.

Begitu sektor informal mendominasi, kerentanan sosial otomatis naik drastis. Pekerja di sektor ini hidup tanpa jaring pengaman, tanpa tunjangan hari tua, dan tanpa penghasilan bulanan yang pasti. Mereka adalah kelompok paling rapuh yang paling menderita setiap kali harga kebutuhan pokok naik.

Jadi, sudah saatnya kita berhenti silau dengan angka pertumbuhan makro yang kosong makna kalau distribusinya tidak merata. Ekonomi yang sehat itu seharusnya dilihat dari seberapa banyak rakyat yang hidupnya tenang dari kecemasan finansial, bukan dari seberapa indah grafik yang dipamerkan.