Gegap gempita pembatalan diskusi buku Memburu Muhammad karya Feby Indirani di Pekan Sastra Bogor kembali memperlihatkan wajah ruang publik digital kita yang rawan menyala. Begitu kata "Memburu" disandingkan dengan nama agung Sang Nabi, gelombang amarah langsung membanjiri media sosial. Doksing, teror pesan singkat, hingga desakan pembatalan acara meletus bahkan sebelum ruang dialog sempat dibuka.
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang terlupakan di tengah riuhnya amukan massa: berapa banyak dari mereka yang berteriak menolak sebenarnya sudah membaca buku tersebut secara utuh?
Menghakimi Sampul di Era Informasi Dangkal
Fenomena penolakan buku ini mengungkap penyakit akut literasi digital kita: budaya headline-centric atau penghakiman berbasis potongan konten. Sebagaimana disinggung oleh Inayah Wulandari Wahid dan akademisi Nadirsyah Hosen, tuduhan penistaan agama dalam kasus ini lahir dari kekeliruan membaca yang amat mendasar.
Dalam kumpulan cerpen tersebut, sosok yang "memburu" sejatinya adalah Abu Jahal yang hadir di zaman modern, meratapi betapa berbedanya perilaku umat yang mengaku mencintai Nabi dengan karakter Sang Nabi yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah autokritik dan refleksi sosial, bukan bentuk penistaan.
Sayangnya, algoritma media sosial tidak menyukai kedalaman narasi. Yang cepat tular adalah provokasi, potongan tangkapan layar tanpa konteks, dan emosi yang meletup-letup. Wacana publik yang seharusnya menjadi ajang pembedahan karya sastra dan kritik intelektual seketika bergeser menjadi ajang penghakiman judul. Kita seolah mendadak lupa cara mengaji isi dan hanya sibuk menghakimi kulit luar.
Darurat Tabayyun Digital di Ruang Publik
Dalam tradisi Islam, kita mengenal konsep tabayyun—sebuah perintah luhur untuk meneliti, mengonfirmasi, dan memverifikasi suatu kabar sebelum menjatuhkan prasangka atau tindakan. Namun ironisnya, prinsip yang amat religius ini justru sering kali gugur ketika berhadapan dengan riak-riak kemarahan di dunia maya.
Alih-alih mengedepankan tabayyun, kemarahan kolektif kerap diproduksi secara instan. Ketika prasangka sudah mendahului pembacaan, karya sastra dibungkam dan ruang kritis dikunci rapat-rapat. Jika setiap karya yang memantik ketidaknyamanan langsung diberi label penistaan tanpa diuji substansinya, lambat laun kita sedang membunuh daya pikir dan kreativitas anak bangsa.
Mengganti Penghakiman Massal dengan Mediasi Kultural
Kita tidak bisa membiarkan ruang publik terus-menerus disandera oleh budaya cancel culture dan intimidasi digital. Harus ada jalan keluar yang bersolusi dan bermartabat.
Pertama, kita membutuhkan mekanisme Mediasi Moderasi Kebudayaan. Sebelum sebuah isu kebudayaan meledak menjadi penolakan massal di jalanan atau media sosial, perlu dibangun ruang pra-diskusi tertutup yang memfasilitasi dialog antara penulis, penerbit, kritikus sastra, dan perwakilan masyarakat. Ruang ini menjadi wadah tabayyun resmi agar klarifikasi dapat disampaikan secara adem sebelum penilaian publik terlanjur liar.
Kedua, menggemakan kembali gerakan Literasi Slow Reading. Di tengah gempuran arus informasi yang serba cepat, masyarakat perlu dilatih untuk mengendapkan informasi. Membaca karya sastra—terutama yang bertema sensitif—membutuhkan ketenangan jiwa dan ketelitian berpikir, bukan sikap impulsif yang dipicu jempol di layar HP.
Menurunkan Suara, Membuka Buku
Mencintai agama dan junjungan tentu adalah hal yang mulia. Namun, cara kita membela keyakinan juga mencerminkan kadar keimanan dan akhlak yang kita miliki. Mendengarkan penjelasan tidak akan mengurangi kadar iman, dan membaca buku hingga selesai tidak akan melunturkan rasa cinta kita kepada Nabi.
Mungkin ini saatnya kita menurunkan volume suara dan mulai membuka halaman bukunya. Pada akhirnya, mari kita bertanya pada diri sendiri secara jujur: saat kita berang dan ingin memberangus sebuah karya, apakah kita sedang benar-benar membela kehormatan agama, atau sekadar memanjakan ego dan prasangka kita yang malas membaca?
Baca Juga
-
Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?
-
Kursi Panas Wakil Presiden: Istana Butuh 'Devils Advocate'
-
Menjinakkan Algoritma: Mengapa 'Indonesia Gelap' Krisis Perhatian?
-
Euforia Kirim PMI ke Jepang: Awas Jebakan "Pengangguran Terdidik" di Masa Depan!
-
Menormalisasi Political Exit: Ketika Mundur Bukan Berarti Kalah
Artikel Terkait
-
Pengguna Internet RI Tembus 231 Juta, Kita Makin Produktif atau Cuma Jadi Pasar 'Empuk' Asing?
-
Melawan Hoaks dengan Kreativitas, Anak Muda Diasah Jadi Warga Digital yang Bijak
-
Gandeng Komdigi, Pemprov DKI Siapkan Duta Antihoaks di Sekolah-Sekolah Jakarta
-
Literasi Digital Indonesia: Jago Scroll, Gampang Terkecoh
-
Bahaya Deepfake AI: Dari Manipulasi Wajah Sultan hingga Krisis Kepercayaan
Kolom
-
Badak Jawa Dipindahkan, Ujung Kulon Diincar Tambang Emas?
-
Gen Z Life: Tidur Dianggap Malas, Sibuk Dianggap Sukses, Ada yang Keliru?
-
Surat untuk Presiden: Merindukan Calon Wakil Presiden Sebagai Sosok Pemimpin Sufi Sederhana
-
Tren Menunda Nikah: Gen Z Pilih Investasi Leher ke Atas Ketimbang Pelaminan
-
Saat Ayah Ada tapi Minim Peran: Bukan Sekadar Fatherless, Ini Father Hunger
Terkini
-
Riset Membuktikan! Daun Beluntas Terbukti Ilmiah Ampuh Basmi Bakteri Bau Badan
-
Sinopsis 3 Body Problem Season 2: Upaya Manusia Bertahan Hidup di Tengah Invasi Alien
-
Duduki Posisi Kelima, Jung Ho Yeon Masuk Daftar Calon Bond Girl Versi Vogue
-
Anti-Kendur! 5 Firming Cream Korea Ini Bikin Wajah Kencang dan Kenyal
-
Kepulangan yang Terlalu Awal