Ironi Kursi Pejabat: Cukup Pintar Bicara, Keahlian Nomor Dua

Kita semua pasti pernah berada di situasi ini: melihat pejabat gagap menjawab pertanyaan mendasar, lalu langsung membatin, "Kok orang seperti ini bisa jadi pejabat, ya?".

Fenomena orang yang dinilai kurang kompeten tetapi berhasil menduduki jabatan strategis seolah menjadi rahasia umum yang terus berulang di panggung birokrasi dan politik kita.

Sebagai masyarakat yang dituntut serbaprofesional di dunia kerja seperti harus melewati beberapa tes dan wawancara, melihat fenomena ini tentu memicu rasa geram. Lantas, mengapa ruang pengambil kebijakan justru sering diisi oleh mereka yang kapasitasnya dipertanyakan?

Modal Tenar Mengalahkan Modal Pintar

Di alam demokrasi kita saat ini, modal utama untuk meraih kekuasaan sering kali bukan kecerdasan akademis atau keahlian teknis, melainkan sejauh mana seseorang bisa diterima (akseptabilitas) dan dikenal luas (popularitas). Di panggung politik ini, modal utama untuk menang bukan lagi visi-misi yang rumit.

Akibatnya, kursi pejabat lebih ramah kepada mereka yang sekadar pintar bicara, punya keluarga terkenal, atau wajahnya sering lewat di media sosial. Orang-orang yang benar-benar ahli justru sering kalah langkah karena mereka cenderung bicara data dan realita pahit yang kurang disukai massa.

Menurut saya pribadi, kita sebagai masyarakat juga punya andil. Jujur saja, kita sering kali lebih mudah terbuai oleh gimik politik yang receh atau joget-joget viral di media sosial, ketimbang meluangkan waktu membaca dokumen visi-misi yang berbobot. Kita mendambakan pemimpin pintar, tetapi di bilik suara, jemari kita sering memilih yang paling sering muncul di FYP.

Saat Cari Muka Lebih Aman ketimbang Unjuk Prestasi

Faktor lain adalah budaya birokrasi itu sendiri. Dalam banyak kasus penunjukan jabatan, kompetensi sering kali kalah telak oleh aspek loyalitas. Bagi seorang pemimpin, menunjuk bawahan yang "kurang pintar tetapi penurut" kadang dinilai jauh lebih aman daripada mengangkat orang yang "sangat cerdas tetapi vokal dan kritis."

Orang yang kurang kompeten cenderung lebih mudah dikendalikan dan jarang mempertanyakan instruksi. Budaya yes-man (atau sering disebut budaya "asal bapak senang") inilah yang memelihara ekosistem di mana kompetensi dianggap ancaman, sementara kepatuhan buta dihargai sebagai prestasi. Ketika ekosistem ini dirawat, pejabat yang lahir hanyalah mereka yang pandai membebek, bukan memimpin.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Mungkin ada yang berargumen, "Kan ada staf ahli di belakang mereka?" Betul, pejabat didampingi oleh tim pemikir. Namun keputusan akhir dan tanda tangan penentu tetap berada di tangan sang pejabat.

Jika pejabat tidak memiliki kemampuan analisis yang cukup, mereka tidak akan mampu membedakan mana saran staf ahli yang objektif dan mana yang sarat kepentingan terselubung. Dampaknya nyata: anggaran habis untuk program seremonial, pelayanan publik lambat, dan kebijakan yang dikeluarkan justru membingungkan masyarakat.

Saya pribadi merasa argumen "bisa mengandalkan staf ahli" ini adalah alasan paling malas untuk memaklumi kebodohan terstruktur. Menaruh orang yang tidak tahu apa-apa di atas pimpinan sama saja membiarkan orang yang tidak bisa menyetir membawa bus penuh penumpang, hanya karena dia punya asisten yang memegang peta. Pada akhirnya, rem dan setir tetap dipegang si sopir yang buta arah.

Memutus Rantai Ketidakkompetenan

Langkah konkret harus dimulai dari pembenahan sistem. Transparansi dalam proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) harus dibuka ke publik, bukan sekadar formalitas. Kita perlu mendorong penerapan sistem meritokrasi yang radikal, di mana kenaikan jabatan mutlak didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak.

Sebagai masyarakat, peran kita adalah menaikkan standar tuntutan. Mulailah menilai calon pemimpin dari konsistensi sikap dan penguasaan mereka terhadap isu publik, bukan dari senyuman di baliho. Selama kita masih menoleransi standar yang rendah, selama itu pula kursi pejabat akan terus diisi oleh mereka yang sekadar "beruntung", bukan mereka yang benar-benar mampu.

Jadi, bagaimana menurutmu, Sobat Yoursay? Apakah kamu sudah siap menaikkan standar dan jadi penonton yang kritis, atau masih mau memaklumi panggung sirkus politik ini terus berjalan?