DPR Musikal Terbukti Nyata: Saat Isu Karhutla Kalah Tajam dari Drama Medsos

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi bahan perbincangan warganet meski sudah terjadi sejak pertengahan Agustus lalu. Meskipun tren pada jumlah titik panas karhutla menurun, sekarang justru kondisinya jauh lebih parah. Area lahan gambut yang terbakar menjadi salah satu faktor penyebab karhutla tak pernah padam.

Terlebih lagi, api yang merambat di dalam lapisan tanah menimbulkan bara api yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hal ini diibaratkan saat manusia melihat amarah seseorang tampak mereda, padahal dirinya masih menyimpan dendam mendalam di lubuk hati.

Karhutla memang rawan terjadi di Indonesia karena pemicu risikonya meningkat saat musim kemarau tiba. Walaupun demikian, iklim dan cuaca tidak begitu berpotensi besar memicu adanya karhutla. Sebab keserakahan manusia yang membakar hutanlah menjadi faktor utama. Itulah manusia serakah yang memanfaatkan situasi hanya untuk meraih kekayaan. Mereka menelantarkan makhluk hidup tak bersalah bahkan membunuhnya secara perlahan-lahan.

Peristiwa karhutla sebetulnya sempat disinggung melalui drama musikal berjudul “DPR” yang diunggah oleh Andovi da Lopez dan Jovial da Lopez di kanal YouTube miliknya pada lima tahun lalu. Unggahan yang telah menembus 8 juta penonton ini pada akhirnya terbukti benar-benar terjadi di era rezim saat ini.

Judul lagu “Manusia Setengah Dewa” yang diputar dalam musikal tersebut menjadi sorotan publik karena beberapa liriknya yang mungkin berhubungan dengan sikap pemerintah saat ini:

“Hilangnya hutan Papua (bodo amat!)—kebakaran hutan Kalimantan (bodo amat!)—kebakaran hutan Riau (bodo amat!)—perubahan iklim negeri kita (bodo amat!). Alihkan—pindahkan—perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna.”

Melalui lirik ini dapat didefinisikan bahwa potensi karhutla cenderung tidak menjadi perhatian utama pemerintah karena rakyat dianggap lebih sibuk dengan gosip atau drama di media sosial (medsos). Masalah nyata seperti isu perubahan iklim atau karhutla sering kali terlewatkan atau bisa jadi pula sengaja dialihkan kepada isu lain yang dampaknya tidak begitu krusial.

Pemerintah juga dinilai lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dengan menjalin hubungan bersama perusahaan-perusahaan besar yang dianggap menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, sektor industri yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, minyak, batu bara, hingga sawit diuntungkan karena pihaknya mudah mendapatkan izin operasional tanpa harus mengurusi regulasi yang berbelit-belit.

Selain itu, sama halnya dengan para politisi yang meraih keuntungan karena telah bekerja sama dengan perusahaan terkait. Alih-alih negara menyediakan lapangan kerja, mereka justru memanfaatkan sistem dengan berbuat jahat demi mengamankan posisi dan kepentingannya terjaga.

Jika proses ini benar-benar terjadi di negara kita, dampak yang akan terjadi adalah aktivitas eksploitasi sumber daya alam akan makin meningkat, hak-hak rakyat terus-menerus diabaikan, serta fokus yang diterima hanya mengejar investasi dan lapangan kerja. Padahal keuntungan ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya tidak akan pernah sebanding dengan kerusakan ekologis yang dialami.

Ironisnya, sudah kurang lebih dari dua bulan pemerintah tidak gerak cepat mengambil langkah untuk mengatasi karhutla di negeri ini, baik dari segi pencegahan maupun penanggulangannya. Lebih parahnya, sebanyak 174.694 warga tercatat oleh Kementerian Kesehatan RI terkena ISPA akibat bencana ini. Kemudian asap karhutla yang menyebar menimbulkan dampak pada kualitas udara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun ikut memburuk.

Berbagai dampak yang timbul tanpa disertai langkah preventif dari presiden dan pembantunya (menteri) justru memunculkan pertanyaan besar: Ada apa di balik bencana ini hingga negara lain ingin membantu pun seolah-olah dihalangi dan pemerintah tak kunjung menyatakan karhutla ini sebagai bencana nasional?