Sekolah Kekurangan Guru, Honorer Dibiarkan: Siapa yang Bertanggungjawab?

Sekolah negeri saja masih menghadapi persoalan kekurangan guru. Di sejumlah daerah, guru harus mengajar lebih dari satu kelas, menangani beberapa mata pelajaran, atau merangkap tugas administratif demi memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Sementara itu, sekolah swasta juga harus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik agar proses pembelajaran tidak terhenti. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: jika sekolah membutuhkan guru, mengapa pemenuhan tenaga pendidik justru bisa berlangsung begitu lambat?

Kehadiran guru honorer tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Dalam banyak situasi, mereka menjadi tenaga yang mengisi kekosongan ketika sekolah membutuhkan pengajar, tetapi pengangkatan atau penempatan guru melalui mekanisme pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan secara cepat.

Ironisnya, orang-orang yang membantu menjaga keberlangsungan pendidikan justru kerap menghadapi ketidakpastian status kerja dan kesejahteraan. Mereka dibutuhkan untuk mengajar, tetapi belum tentu memperoleh perlindungan dan penghasilan yang sebanding dengan tanggung jawabnya. Ketika sekolah membutuhkan guru untuk hari ini, sementara birokrasi baru menjanjikan penyelesaian di kemudian hari, siapa yang menanggung akibatnya?

Kekurangan guru tidak selalu terjadi karena tidak ada orang yang bersedia mengajar. Persoalannya juga berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik, kebutuhan setiap sekolah, proses rekrutmen, keterbatasan anggaran, serta ketidaksesuaian antara jumlah guru yang tersedia dan jumlah yang dibutuhkan.

Sekolah di wilayah tertentu bisa mengalami kekurangan guru, sementara daerah lain memiliki komposisi tenaga pendidik yang berbeda. Ada pula sekolah yang membutuhkan guru dengan kompetensi khusus, tetapi tidak segera mendapatkan tenaga yang sesuai.

Dalam situasi seperti itu, guru honorer sering menjadi jalan keluar agar siswa tetap memperoleh pembelajaran. Mereka mengisi ruang yang belum terpenuhi oleh sistem pengadaan dan penempatan tenaga pendidik. Karena itu, membicarakan guru honorer semata-mata sebagai persoalan status kepegawaian justru mengabaikan konteks yang lebih besar. Keberadaan mereka juga menunjukkan adanya kebutuhan nyata yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sistem.

Tentu, kondisi setiap sekolah berbeda. Tidak semua guru honorer direkrut karena kekurangan tenaga pendidik, dan tidak semua pengangkatan dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan anggaran serta kebutuhan jangka panjang. Namun, kebutuhan sekolah harus menjadi dasar perencanaan yang nyata, bukan sekadar angka dalam dokumen administrasi.

Ada anggapan bahwa keberadaan sekolah swasta membuat persoalan pendidikan menjadi urusan masing-masing yayasan. Padahal, sekolah swasta turut menampung siswa dan memperluas kapasitas pendidikan ketika daya tampung sekolah negeri terbatas atau pilihan pendidikan masyarakat beragam.

Sebagian didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat, pilihan kurikulum, pendekatan pendidikan, atau latar belakang keagamaan. Meski demikian, kontribusinya dalam menampung peserta didik tetap membuat keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah swasta relevan dalam pembicaraan mengenai akses pendidikan.

Guru di sekolah swasta juga membutuhkan penghasilan layak, kepastian kerja, dan kesempatan meningkatkan kompetensi. Kemampuan setiap yayasan tentu berbeda, sehingga persoalan kesejahteraan guru swasta tidak dapat disamaratakan. Namun, keterbatasan kapasitas lembaga tidak boleh membuat kesejahteraan pendidik terus-menerus diabaikan.

Pendidikan merupakan layanan yang kepentingannya melampaui batas antara sekolah negeri dan swasta. Ketika proses belajar terganggu karena kekurangan tenaga pengajar, siswa yang paling terdampak adalah mereka yang kehilangan kesempatan belajar secara optimal.

Pemerintah memiliki tanggung jawab merencanakan kebutuhan guru, membuka rekrutmen sesuai kemampuan anggaran, dan memastikan distribusi tenaga pendidik berjalan berdasarkan kebutuhan sekolah. Proses tersebut memang memerlukan perhitungan yang cermat, tetapi kecermatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan kekosongan berlangsung tanpa solusi.

Jika pengajuan kebutuhan guru membutuhkan waktu panjang, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pemantauan yang transparan, menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kekurangan, dan memberikan kepastian mengenai tindak lanjutnya. Sekolah juga perlu memperoleh informasi yang jelas agar dapat menyusun rencana pembelajaran tanpa terus bergantung pada ketidakpastian.

Di sisi lain, penyelesaian masalah tidak cukup dengan merekrut sebanyak mungkin guru tanpa perencanaan. Pemerintah harus memperhatikan kompetensi, pemerataan penempatan, kesinambungan anggaran, serta perlindungan bagi tenaga pendidik yang sudah bekerja. Guru honorer tidak seharusnya menjadi solusi permanen bagi masalah perencanaan yang tidak kunjung selesai.

Kita sering menyebut guru sebagai pilar pendidikan, tetapi penghormatan terhadap profesi ini harus terlihat dalam kebijakan, bukan berhenti pada slogan. Guru membutuhkan penghasilan yang layak, kepastian status, perlindungan kerja, dan sistem yang memungkinkan mereka fokus mengajar.

Jika sekolah kekurangan guru, persoalannya tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta tenaga pendidik yang ada bekerja lebih keras. Jika guru honorer terus dibutuhkan, status dan kesejahteraan mereka harus ditangani melalui kebijakan yang jelas.

Kekurangan guru bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian. Ini menyangkut hak siswa memperoleh pendidikan yang layak dan hak guru menjalankan profesinya dengan bermartabat. Jangan terus meminta sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan tenaga yang tidak mencukupi, lalu membiarkan guru honorer menanggung ketidakpastian akibat lambatnya penyelesaian. Jika pendidikan adalah prioritas, pemenuhan kebutuhan guru harus menjadi bagian nyata dari prioritas itu.