Target Pajak Makin Tinggi, Siapa yang Sebenarnya Menanggung Bebannya?

Aparatur pajak (AR/account representative) dibebani target penerimaan negara, sementara wajib pajak (WP), terutama pelaku usaha, harus berjuang meningkatkan omzet agar mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Keduanya sama-sama menghadapi tekanan, tetapi sering kali seolah ditempatkan pada dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, AR dituntut mengejar target penerimaan yang ditetapkan oleh pimpinan. Capaian kinerja menjadi ukuran keberhasilan, sementara tekanan untuk memenuhi target terus berjalan.

Di sisi lain, wajib pajak tidak serta-merta memiliki kemampuan membayar pajak hanya karena pemerintah menetapkan target penerimaan yang tinggi. Mereka harus menghadapi biaya operasional, persaingan usaha, daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian ekonomi. Persoalannya, mengapa mereka justru harus saling berhadapan?

Penerimaan pajak memang menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan negara. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik. Karena itu, mengejar penerimaan pajak merupakan bagian penting dari tugas pemerintah. Namun, target penerimaan negara tidak boleh dipahami sebagai angka yang harus dicapai dengan segala cara. Pajak memiliki aturan, mekanisme, dan prinsip keadilan yang harus dihormati. Kewajiban pajak harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, bukan sekadar kebutuhan mengejar angka penerimaan.

Ketika target terus dinaikkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha, tekanan tersebut berpotensi merembet hingga ke tingkat pelaksana. AR yang berhadapan langsung dengan wajib pajak bisa menjadi pihak yang menerima konsekuensi dari target yang ditentukan di tingkat pimpinan.

Sementara itu, wajib pajak juga bukan mesin pencetak uang. Pengusaha kecil dan menengah harus memutar modal, membayar karyawan, membeli bahan baku, menanggung biaya operasional, dan mempertahankan usahanya agar tetap berjalan. Meningkatkan omzet bukan perkara semudah membalikkan telapak tangan.

Bahkan, omzet yang meningkat belum tentu berarti keuntungan bersih ikut meningkat. Ada biaya produksi dan berbagai pengeluaran yang harus diperhitungkan. Karena itu, pendekatan perpajakan perlu memahami kondisi riil usaha, bukan semata-mata melihat potensi penerimaan di atas kertas.

Account representative sebenarnya memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara otoritas pajak dan wajib pajak. Mereka bukan sekadar petugas penagih, melainkan juga memiliki fungsi pengawasan, edukasi, konsultasi, dan pelayanan perpajakan. Sayangnya, ketika tekanan target terlalu dominan, hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dapat berubah menjadi hubungan yang penuh kecurigaan. AR merasa dikejar pimpinan, sedangkan wajib pajak merasa terus didesak memenuhi kewajiban di tengah kondisi usaha yang belum tentu stabil.

Padahal, keduanya tidak selalu memiliki kepentingan yang bertentangan. AR membutuhkan penerimaan pajak yang sehat dan berkelanjutan. Wajib pajak membutuhkan kepastian hukum, pelayanan yang baik, serta lingkungan usaha yang memungkinkan mereka berkembang. Karena itu, persoalan utamanya tidak semestinya diarahkan kepada petugas lapangan ataupun masyarakat yang menjalankan kewajiban perpajakan. Evaluasi justru perlu dilakukan terhadap sistem penetapan target, kualitas komunikasi kebijakan, dan cara pimpinan menerjemahkan ambisi penerimaan menjadi kinerja di lapangan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi pejabat publik. Pernyataan mengenai pajak dan target penerimaan bukan perkara sepele karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, bahkan aparatur yang menjalankan kebijakan. Pejabat yang berbicara mengenai keuangan negara seharusnya memiliki pemahaman memadai, menyampaikan data secara utuh, dan mempertimbangkan dampak pernyataannya. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan kesalahpahaman, memperkeruh hubungan antara AR dan wajib pajak, atau menciptakan kesan bahwa masyarakat adalah pihak yang selalu kurang berkontribusi.

Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak, tetapi penerimaan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui kepercayaan. Masyarakat akan lebih bersedia memenuhi kewajibannya ketika merasa diperlakukan adil dan melihat manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan. Pada akhirnya, AR dan wajib pajak sama-sama manusia yang sedang berjuang dalam sistem dengan tanggung jawab masing-masing. Jangan biarkan keduanya terus dibenturkan hanya demi memenuhi angka yang ditetapkan dari atas.

Target boleh tinggi, tetapi kebijakan harus tetap realistis. Pajak boleh dikejar, tetapi kepercayaan jangan sampai dikorbankan. Sebab, negara tidak akan memiliki penerimaan yang kuat jika orang-orang yang menopangnya justru terus dibuat saling berhadapan. Semoga hari-hari berikutnya membawa kabar baik, bukan hanya bagi mereka yang mengejar target penerimaan, tetapi juga bagi mereka yang berjuang mempertahankan usaha dan memenuhi kewajiban pajaknya.