Uang Koruptor Kian Sulit Bersembunyi: RUU Perampasan Aset Masuk Fase Kritis

Setelah bertahun-tahun dinantikan, RUU Perampasan Aset akhirnya memasuki pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Namun, mampukah regulasi ini menjadi senjata efektif memberantas korupsi sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat?

Selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia kerap menghadapi persoalan yang sama, pelaku dapat dijatuhi hukuman, tetapi pengembalian uang dan kekayaan hasil kejahatan tidak selalu berjalan sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Akibatnya, masyarakat masih mempertanyakan efektivitas penegakan hukum ketika aset hasil tindak pidana tetap sulit dipulihkan.

Di tengah persoalan tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Regulasi yang telah lama diperjuangkan ini diharapkan mampu memperkuat upaya negara mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Memasuki November 2026, perkembangan RUU ini menunjukkan kemajuan penting. DPR dan pemerintah telah memulai pembahasan substansi setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Meski demikian, perjalanan menuju pengesahan masih membutuhkan pembahasan serius, terutama menyangkut mekanisme perampasan, pembuktian, dan perlindungan hak masyarakat.

Pembahasan sudah berjalan, perkembangan RUU Perampasan Aset pada November 2026 bukan lagi sekadar wacana di ruang sidang. Komisi III DPR bersama pemerintah telah memulai rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas substansi rancangan undang-undang ini.

DPR dan Pemerintah Mulai Membahas RUU Perampasan Aset

Perkembangan penting terjadi pada 5 November 2026. Komisi III DPR RI secara resmi menerima DIM RUU Perampasan Aset dari pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Penyerahan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah RUU Perampasan Aset ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.

Tidak hanya menerima dokumen, DPR dan pemerintah juga mulai membahas substansi rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah menyerahkan sebanyak 397 DIM yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselaraskan sebelum rancangan regulasi dapat diselesaikan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahkan menyampaikan harapan agar pembahasan dapat dipercepat sehingga RUU tersebut bisa diselesaikan pada November 2026. Sebelumnya, DPR menargetkan penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.

Namun, perlu dipahami bahwa penyerahan DIM dan dimulainya pembahasan bukan berarti RUU sudah disahkan menjadi undang-undang. Masyarakat masih perlu mengikuti proses pembahasan hingga persetujuan bersama dan pengesahan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Judul, Korupsi Menjadi Perhatian Utama

Hal menarik lainnya muncul dalam rapat pembahasan pada 5 November 2026. DPR dan pemerintah menyepakati perubahan judul RUU menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pemberantasan korupsi menjadi perhatian utama, tanpa menutup kemungkinan penerapan mekanisme perampasan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana lainnya. Dalam pembahasan tersebut, DPR juga menyinggung kemungkinan cakupan tindak pidana lain, termasuk penipuan investasi bodong dan persoalan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Hal ini menjadi penting karena persoalan kejahatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara. Masyarakat biasa juga dapat menjadi korban ketika uang hasil kerja keras mereka hilang akibat penipuan atau praktik investasi ilegal. Dengan demikian, RUU ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan aset negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan.

Mengapa Perampasan Aset Penting dalam Pemberantasan Korupsi?

Selama ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Negara juga perlu memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku.

Sebagai contoh, seseorang melakukan korupsi dengan menggunakan uang negara untuk membeli rumah, kendaraan mewah, atau aset lainnya atas nama pihak berbeda. Ketika perkara terungkap, proses pelacakan dan pembuktian kepemilikan aset dapat menjadi persoalan tersendiri.

Di sinilah mekanisme perampasan aset memiliki peran penting. Negara membutuhkan instrumen hukum yang mampu menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana sesuai prosedur hukum.

Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada hasil kejahatan yang diperoleh. Meski demikian, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau ketidaksesuaian jumlah kekayaan seseorang. Harus ada dasar hukum, bukti yang memadai, dan mekanisme pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perampasan Tanpa Putusan Pidana, Bagaimana Batasannya?

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam pembahasan RUU ini adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset melalui proses hukum tanpa harus selalu didahului putusan pemidanaan terhadap pemilik atau pihak yang menguasainya.

Mekanisme ini berbeda dengan Conviction Based Asset Forfeiture (CBF), yang mensyaratkan adanya putusan pidana sebagai dasar perampasan aset. NCB dapat menjadi instrumen penting dalam keadaan tertentu. Misalnya, ketika tersangka meninggal dunia atau melarikan diri sehingga proses pidana tidak dapat diselesaikan, sementara terdapat bukti yang cukup mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Namun, mekanisme tersebut juga memiliki risiko apabila tidak dirumuskan secara hati-hati. Bayangkan seseorang memiliki harta yang diperoleh secara sah, tetapi asetnya diduga berkaitan dengan tindak pidana karena berada dalam penguasaan pihak lain. Tanpa prosedur pembuktian dan kesempatan membela diri, orang tersebut berpotensi kehilangan hak atas kekayaannya.

Karena itu, RUU ini harus mengatur secara tegas standar pembuktian, kewenangan aparat, pemeriksaan pengadilan, hak keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah. Efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum.

Jangan Sampai Menjadi Alat Kekuasaan

Di balik dukungan terhadap RUU Perampasan Aset, terdapat satu persoalan yang tidak boleh diabaikan ialah bagaimana memastikan kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang?

Perhatian ini juga muncul dalam pembahasan DPR bersama akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa pada 4 November 2026. Aspirasi yang berkembang menekankan bahwa perampasan aset harus memiliki batas kewenangan dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kewenangan merampas harta merupakan tindakan serius karena menyangkut hak kepemilikan seseorang yang dilindungi hukum.

Oleh sebab itu, aturan pelaksanaannya perlu memastikan bahwa aparat tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan politik, tekanan terhadap pihak tertentu, ataupun tindakan yang tidak didukung bukti.

Transparansi juga menjadi bagian penting. Publik perlu mengetahui bagaimana aset diidentifikasi, bagaimana proses pengadilan berlangsung, ke mana hasil perampasan disalurkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan.

Undang-undang yang kuat bukan hanya undang-undang yang memberikan kewenangan besar kepada negara, melainkan juga yang mampu membatasi kewenangan tersebut agar tidak melanggar hak warga negara.

Korban Kejahatan Ekonomi Jangan Sampai Terlupakan

Satu hal yang menarik dari perkembangan pembahasan pada November ini adalah perhatian terhadap pengembalian aset kepada korban tindak pidana ekonomi.

Dalam pemberitaan DPR pada 6 November 2026, Ketua Komisi III Habiburokhman menyoroti pentingnya pengaturan pengembalian aset kepada korban, khususnya korban penipuan investasi dan investasi bodong.

Hal ini patut mendapat perhatian karena korban kejahatan ekonomi sering kali menghadapi persoalan panjang setelah kehilangan uangnya. Tidak sedikit masyarakat yang harus kehilangan tabungan, menjual harta benda, bahkan terjerat utang akibat tergiur investasi yang ternyata bermasalah.

Jika aset hasil kejahatan berhasil ditemukan dan dirampas, mekanisme pengembaliannya kepada korban perlu diatur secara jelas.

Jangan sampai negara berhasil mengamankan aset, tetapi masyarakat yang menjadi korban justru tidak memperoleh kepastian mengenai hak pemulihannya. Dengan demikian, pembahasan RUU ini harus memperhatikan dua kepentingan sekaligus, yaitu pemulihan kerugian negara dan pemulihan hak korban.

Apa yang Perlu Diperhatikan Masyarakat?

Di tengah perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, masyarakat perlu bersikap kritis dan tidak mudah menerima informasi yang belum terverifikasi.

Ada beberapa hal praktis yang dapat dilakukan, Pertama, ikuti perkembangan pembahasan melalui sumber resmi DPR RI, pemerintah, dan lembaga hukum yang berwenang. Pastikan informasi yang dibaca berasal dari dokumen atau pernyataan yang dapat diperiksa.

Kedua, pahami perbedaan antara aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan aset yang telah terbukti memenuhi dasar hukum untuk dirampas. Keduanya tidak boleh disamakan.

Ketiga, bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan atau investasi ilegal, simpan bukti transaksi, perjanjian, komunikasi, serta dokumen pendukung lainnya. Laporkan dugaan tindak pidana kepada aparat berwenang melalui saluran resmi.

Keempat, awasi substansi pembahasan, bukan hanya target pengesahannya. Perhatikan apakah rancangan aturan telah memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga, akses terhadap proses peradilan, dan kepastian pengembalian aset kepada korban.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar undang-undang yang dihasilkan tidak hanya cepat disahkan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Jangan Hanya Cepat Disahkan, Harus Benar-Benar Berkeadilan

Perkembangan RUU Perampasan Aset hingga 9 November 2026 menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Penyerahan 397 DIM oleh pemerintah, dimulainya pembahasan bersama DPR, serta perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi bagian penting dari proses legislasi.

Namun, perjalanan menuju pengesahan belum selesai. Masih terdapat persoalan mendasar mengenai mekanisme perampasan, standar pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga, pengawasan kewenangan aparat, dan pengembalian aset kepada korban.

Indonesia memang membutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Akan tetapi, semangat memberantas korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan dan hak warga negara.

Pada akhirnya, keberhasilan RUU ini tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat DPR dan pemerintah mengesahkannya. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah undang-undang tersebut benar-benar mampu mengembalikan hasil kejahatan, melindungi korban, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Sebab, hukum yang baik bukan hanya mampu mengambil kembali harta hasil kejahatan, tetapi juga memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan haknya akibat kekuasaan yang tidak terkendali.