Kelas Menengah Makin Megap-Megap, Dikejar Pajak tapi Miskin Fasilitas Publik

Menjadi warga negara yang taat pajak di negeri ini rasanya mirip seperti memelihara sapi perah: diperas tenaganya, disedot dananya hingga kering, tetapi diabaikan begitu saja saat meminta hak dasarnya. Nyaris tidak ada hari tanpa berita penambahan jenis pungutan baru atau perluasan objek pajak. Dari urusan belanja harian, kendaraan bermotor, hingga transaksi digital, negara seolah selalu punya seribu satu cara kreatif untuk merogoh dompet rakyatnya. Namun, begitu kita melangkah keluar rumah dan menuntut fasilitas publik yang layak sebagai timbal balik atas kontribusi tersebut, yang menyambut justru pemandangan infrastruktur yang memprihatinkan dan pelayanan yang setengah hati.

Fenomena ini mencerminkan mentalitas penguasa yang makin mirip debt collector jalanan: garang, agresif, dan tanpa ampun menagih setoran setiap jatuh tempo, tetapi mendadak amnesia dan pelit setengah mati ketika tiba gilirannya memenuhi kewajiban. Tengok saja bagaimana kondisi jalan raya di berbagai daerah yang berlubang layaknya kubangan, sekolah-sekolah negeri dengan plafon yang nyaris ambruk menimpa murid, hingga transportasi massal yang compang-camping dan jauh dari kata manusiawi. Padahal, pada setiap liter BBM yang dibeli rakyat dan setiap lembar struk belanja yang dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tersimpan harapan akan kenyamanan hidup bernegara.

Yang membuat darah mendidih, beban fiskal yang brutal ini justru ditimpakan paling berat kepada rakyat kecil dan kelas menengah yang napas ekonominya sudah megap-megap. Sistem pungutan kita kian mengarah pada model regresif: konsumsi barang pokok dan kebutuhan harian rakyat kecil diganjar tarif pajak yang sama tinggi, sementara para pemilik modal besar dan korporasi raksasa kerap mendapat karpet merah berupa tax holiday atau celah keringanan fiskal yang memanjakan.

Kelas menengah pada akhirnya diperas dari dua sisi. Di satu sisi, mereka dianggap terlalu "mampu" untuk menerima bantuan sosial pemerintah. Di sisi lain, mereka tidak cukup kaya untuk mengamankan aset dari gerusan inflasi dan pajak yang kian mencekik. Tabungan tergerus, ruang untuk merencanakan masa depan makin menyempit, sekadar demi menambal kas negara yang bocor di sana-sini akibat pengelolaan anggaran yang amburadul dan sarat pemborosan seremonial.

Lalu, ke mana sebenarnya alur uang pajak kita pergi? Pertanyaan mendasar ini kerap dijawab pemerintah dengan jargon-jargon pembangunan makro yang muluk-muluk dan deretan angka pertumbuhan di atas kertas. Namun, bagi pekerja harian yang harus merelakan velg kendaraannya bengkok akibat lubang jalan, atau orang tua yang terpaksa melakukan patungan demi memperbaiki atap sekolah anak mereka, angka-angka statistik itu terdengar seperti ejekan yang kejam. Negara begitu cekatan berutang dan memungut pajak dengan dalih kesejahteraan umum, tetapi gagap dan lamban dalam mengeksekusi pelayanan dasar.

Ketika kontribusi finansial warga negara tidak berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang diterima, pada titik itulah kontrak sosial antara rakyat dan negara mengalami keretakan serius. Warga dipaksa membayar harga "kelas utama", tetapi secara sistematis dipaksa menerima pelayanan "kelas tiga". Normalisasi ketimpangan ini tidak boleh terus dibiarkan atas nama kesetiaan bernegara. Membayar pajak memang kewajiban konstitusional, tetapi transparansi pengelolaannya dan penyediaan fasilitas publik yang layak adalah hak mutlak rakyat yang tidak dapat ditawar.

Sudah saatnya negara berhenti memperlakukan rakyatnya sekadar sebagai mesin pencetak kas otomatis yang disedot setiap musim anggaran. Jika pemerintah terus menuntut ketaatan fiskal tingkat tinggi dari warga negaranya, sudah sepatutnya negara memberikan imbal balik berupa infrastruktur berstandar paripurna dan jaminan sosial yang nyata.

Kesabaran fiskal masyarakat tentu ada batasnya. Jangan sampai rasa frustrasi yang menumpuk akibat jalanan rusak, layanan kesehatan yang rumit, dan biaya hidup yang kian membumbung tinggi berubah menjadi krisis kepercayaan yang masif. Sebab, ketika rakyat mulai lelah menanggung beban pungutan tanpa kepastian imbalan, mereka tidak hanya akan mempertanyakan ke mana uang pajak itu pergi, tetapi juga mempertanyakan legitimasi pengelola anggaran itu sendiri.