Saat Buzzer Lupa Bahwa Suara Rakyat Adalah Suara Nurani

Linimasa media sosial kita belakangan ini kerap menyuguhkan pemandangan yang memprihatinkan sekaligus menguji akal sehat. Setiap kali kebijakan publik dikritik tajam akibat dampaknya yang mencekik masyarakat kecil, serbuan akun-akun digital—yang akrab disapa buzzer—serentak bergerak tanpa kendali.

Alih-alih merespons substansi kritik dengan data atau simpati sosial, mereka justru sibuk memoles citra rezim, menyerang karakter para pengkritik, hingga melabeli setiap keresahan warga sebagai propaganda politik musuh. Di tangan para pendengung bayaran ini, kebenaran diputarbalikkan demi mengamankan tahta kekuasaan.

Fenomena ini mencerminkan ironi moral yang sangat nyata di tengah iklim demokrasi modern. Kehadiran teknologi informasi yang seharusnya menjadi ruang merdeka bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi justru dibajak oleh industri pencitraan politik.

Tugas dasar seorang warga negara yang sadar politik adalah berdiri bersama penderitaan rakyat, mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan menjadi penyeimbang ketika kebijakan negara melenceng dari mandat konstitusi. Akan tetapi, yang dilakukan oleh para buzzer pengabdi kuasa justru sebaliknya: mereka berlindung di balik tembok kekuasaan, bersorak atas narasi semu, dan menjadikan penghambaan politik sebagai mata pencaharian harian.

Industri manipulasi persepsi ini bekerja dengan cara melumpuhkan nalar kritis publik melalui banjir informasi palsu dan pengalihan isu secara masif. Ketika diskursus publik dibanjiri oleh tagar rekayasa dan pembunuhan karakter pengkritik, diskusi yang substantif mengenai kesejahteraan rakyat perlahan lenyap. Akibatnya, masyarakat luas dipaksa mengkonsumsi kebohongan yang diulang-ulang hingga dianggap sebagai kebenaran baru—sebuah realitas era post-truth yang amat berbahaya bagi keberlangsungan negara hukum.

Sikap membabi-buta dalam membela pemerintah demi nominal rupiah ini menandai matinya kepekaan nurani. Saat harga kebutuhan pokok melambung tinggi, beban pajak kian mencekik warga, atau hak-hak dasar kelas pekerja diabaikan, para pendengung ini tetap sibuk memproduksi citra manis yang berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

Mereka lupa—atau sengaja berpura-pura lupa—bahwa kekuasaan bersifat sementara dan akan silih berganti. Sementara itu, rakyat yang mereka cemooh adalah pemilik sah kedaulatan negeri ini. Menjual integritas demi membela penguasa hingga kehilangan rasa malu adalah bentuk pengkhianatan intelektual yang paling nyata di ruang publik.

Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan sorak-sorai pujian palsu dari barisan penjilat digital. Demokrasi membutuhkan ruang perdebatan yang jujur, kritik yang tajam, dan pemangku kebijakan yang mau mendengarkan keluh kesah rakyatnya dengan rendah hati.

Ketika penguasa mulai merasa nyaman dikelilingi oleh pujian semu hasil rekayasa algoritma, saat itulah jurang pemisah antara pemerintah dan realitas rakyat bawah semakin menganga lebar. Penguasa yang terisolasi di dalam ruang gema (echo chamber) buatan para buzzer akan kehilangan kepekaan sosial. Mereka memimpin dengan ilusi popularitas, tanpa menyadari bahwa penderitaan rakyat di akar rumput telah mencapai titik jenuh yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan sosial.

Sudah saatnya masyarakat semakin jeli memilah dan mengenali mana suara nurani yang murni memperjuangkan kebenaran, dan mana suara bayaran yang digerakkan oleh pesanan kekuasaan. Bagi para pendengung yang memilih menghabiskan energinya untuk membela kebijakan yang menindas rakyat demi sesuap nasi, ingatlah bahwa jejak digital tidak akan pernah terhapus. Kekuasaan bisa berganti dalam hitungan tahun, tetapi rekam jejak integritas moral di hadapan publik akan membekas selamanya.

Pada akhirnya, sejarah selalu mencatat dengan adil: pihak mana yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan dan pihak mana yang memilih menjadi patron penguasa. Suara rakyat tidak bisa dibeli dengan narasi buatan atau dibungkam oleh serbuan akun-akun bayaran. Sebab, sejatinya, tugas utama akal sehat dan pena kita adalah tetap berdiri tegak menyuarakan kebenaran bersama rakyat, bukan menjadi pembela tunduk bagi mereka yang sedang berkuasa di atas singgasana.