Menyoal Gerakan Rimpang, Dari Spontan Menuju Pengorganisiran Berkelanjutan

Sepanjang Oktober hingga November 2026, gelombang demonstrasi mewarnai berbagai daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, aksi pada 20 dan 28 Oktober terus berlanjut hingga Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) kemarin. Rangkaian aksi ini menunjukkan bahwa eskalasi protes tidak pernah surut. Akan tetapi, pekerjaan rumah yang sesungguhnya justru dimulai setelah massa membubarkan diri, yakni memastikan setiap tuntutan tetap dikawal.

Situasi ini membuat perdebatan seputar gerakan rimpang dan gerakan terorganisir kembali relevan. Pada 2025 lalu, sejumlah penulis di IndoPROGRESS sempat mendiskusikan watak gerakan sosial yang cair dan spontan ini. Diskusi tersebut menyentuh satu persoalan tentang bagaimana cara mengubah energi perlawanan menjadi perubahan nyata yang bertahan lama.

Istilah gerakan rimpang sendiri meminjam metafora rhizome dari Deleuze dan Guattari, yang menggambarkan jaringan yang tumbuh menyebar tanpa pusat komando tunggal. Dalam praktiknya, model gerakan seperti ini tidak memerlukan keanggotaan formal. 

Hanya dengan bermodalkan media sosial, siapa pun bisa menyebarkan kampanye, membangun solidaritas, lalu turun ke jalan. Pendekatan ini tentu berbeda dengan gerakan terorganisir yang bertumpu pada struktur yang jelas, pembagian kerja, kepemimpinan, serta agenda jangka panjang.

Keduanya memang kerap dipertentangkan. Pendukung gerakan cair ini menilai organisasi formal rentan menjadi kaku, hierarkis, dan lamban. Sebaliknya, pendukung pengorganisiran menganggap gerakan spontan mudah kehilangan arah serta sulit menjaga keberlanjutan. Padahal, masing-masing memiliki fungsi tersendiri yang tidak selalu bisa saling menggantikan.

Gerakan rimpang, misalnya, mampu membuka pintu partisipasi politik bagi mereka yang sebelumnya jauh dari dunia advokasi. Seseorang bisa saja tergerak hanya karena melihat poster di media sosial, ajakan teman, atau isu yang bersentuhan langsung dengan kesehariannya. 

Keterlibatan semacam ini tentu patut dirawat. Selain mempertemukan warga dengan persoalan yang sama, ruang ini juga membuka peluang tumbuhnya kesadaran politik yang pada akhirnya menjadi medium pintu masuk pertama sebelum seseorang mengenal jalur advokasi maupun organisasi masyarakat sipil secara terstruktur.

Kendati demikian, spontanitas saja tentu tidak cukup untuk menjaga nafas perjuangan. Sebuah aksi memang bisa diikuti banyak orang dengan poster yang tersebar luas dan tagar yang ramai diperbincangkan. 

Akan tetapi, begitu momentumnya berlalu, aksi lanjutannya seperti konsolidasi, advokasi, dokumentasi, hingga regenerasi sering kali menghadapi tantangan. Setiap tuntutan tetap membutuhkan pengawalan, dan pengalaman gerakan pun perlu terus diwariskan.

Terkait hal ini, Abdil Mughis Mudhoffir dalam tulisannya berjudul “Bahaya Laten Gerakan Rimpang” di IndoPROGRESS menyoroti gerakan yang mudah menjalar tetapi lekas kehilangan tenaga. Menurutnya, mobilisasi tanpa strategi jangka panjang berisiko hanya menjadi perayaan perlawanan tanpa kemampuan mengubah perimbangan kekuasaan. Artinya, kemarahan publik perlu diterjemahkan menjadi kerja-kerja politik yang lebih terarah.

Oleh karena itu, mereka yang baru bergabung melalui gerakan rimpang perlu terus dirawat. Pendidikan politik berperan penting untuk membantu menghubungkan persoalan sehari-hari dengan struktur sosial yang lebih luas. Melalui diskusi, refleksi, relasi yang berkelanjutan, penyusunan agenda kolektif, pembagian tanggung jawab, serta kaderisasi, partisipasi yang awalnya sesaat dapat bertumbuh menjadi kapasitas bersama.

Dalam tulisan berjudul “Rizomatik sebagai Taktik?” F. Fildzah Izzati dan Rio Apinino menekankan pentingnya pengorganisiran yang terstruktur. Di sisi lain, Dodi Faedlulloh lewat tulisannya “Gerakan Rimpang dan Rekoneksi Politik Kelas” mengingatkan juga bahwa jaringan cair tetap dapat berperan sebagai pintu masuk menuju pengorganisiran tersebut.

Di saat yang sama, organisasi struktural juga perlu terus berbenah. Struktur yang ada semestinya membantu pembagian kerja secara efektif, alih-alih memelihara senioritas atau menutup diri dari gagasan baru. 

Terlebih lagi, Jo Freeman dalam esainya “The Tyranny of Structurelessness” mengingatkan bahwa kelompok tanpa struktur formal pun tetap berpotensi melahirkan kuasa informal yang tidak transparan. Karena itu, setiap organisasi perlu membangun mekanisme kerja yang demokratis.

Pada akhirnya, gerakan rimpang dan organisasi struktural tidak harus saling meniadakan. Yang satu berfungsi membuka ruang partisipasi, sementara yang lain merawat kesinambungan. Gerakan rimpang dapat menjadi langkah awal yang baik, asalkan organisasi mampu menyambut wajah-wajah baru dan mengolah energi spontan tersebut menjadi kekuatan kolektif yang sadar, setara, serta berkelanjutan.