Mengkritisi Organisasi Istri-Istri dan Pelanggengan Budaya Patriarki

Terasa janggal ketika kedudukan seorang perempuan di lingkungan sosial ditentukan bukan oleh kapasitas, pendidikan, atau pencapaiannya sendiri, melainkan oleh pangkat dan jabatan suaminya. Fenomena perkumpulan istri-istri berdasarkan kedudukan suami di institusi tertentu mungkin selama ini dianggap sebagai tradisi, bentuk solidaritas, atau bagian dari kehidupan organisasi. Namun, di balik praktik tersebut, tersimpan persoalan yang layak dikritisi: mengapa perempuan harus memiliki hierarki sosial berdasarkan karier laki-laki yang dinikahinya?

Saya pernah mendengar cerita menarik dari seorang tante yang tergabung dalam Persit. Dalam sebuah percakapan, ia menyarankan agar saya mencari suami dari kalangan tentara atau polisi seperti suaminya. Alasannya cukup mengejutkan. Menurut ceritanya, meskipun pendidikannya hanya sampai SMP, ia bisa memberikan perintah kepada istri bawahan suaminya yang memiliki gelar sarjana, bahkan magister.

Bagaimana mungkin seseorang merasa bangga karena memiliki kewenangan sosial atas perempuan lain bukan berdasarkan kompetensi atau tanggung jawab profesional, melainkan karena posisi suaminya? Lebih ironis lagi, pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan seolah kehilangan relevansi ketika berhadapan dengan hierarki jabatan laki-laki.

Organisasi seperti Persit, Bhayangkari, dan perkumpulan serupa memiliki sejarah, fungsi, serta kegiatan sosial yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Banyak anggotanya terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, pendidikan, pemberdayaan keluarga, hingga aktivitas sosial masyarakat. Keberadaan organisasi tersebut tidak otomatis bermasalah. Namun, persoalan muncul ketika struktur kepangkatan suami ikut menentukan posisi, penghormatan, dan relasi kuasa di antara para istri.

Dalam situasi semacam ini, perempuan seolah tidak hadir sebagai individu yang memiliki identitas sendiri. Mereka lebih dahulu dikenali sebagai istri seorang pejabat, perwira, atau anggota institusi dengan pangkat tertentu. Kedudukan sosialnya menjadi semacam perpanjangan dari karier suami. Akibatnya, perempuan dengan pendidikan tinggi, pengalaman profesional, dan pencapaian pribadi bisa ditempatkan di bawah perempuan lain hanya karena suaminya memiliki pangkat lebih rendah.

Tentu, seseorang yang memiliki jabatan organisasi dapat menjalankan tanggung jawab sesuai struktur yang berlaku. Namun, tanggung jawab organisasi berbeda dengan superioritas pribadi. Menjadi istri pejabat tidak otomatis membuat seseorang lebih cerdas, lebih kompeten, atau lebih pantas dihormati daripada perempuan lainnya.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana budaya patriarki dapat bertahan melalui mekanisme yang tampak biasa. Laki-laki memperoleh kedudukan melalui karier dan pangkat, sementara perempuan mendapatkan posisi sosial melalui hubungan perkawinan. Dengan kata lain, laki-laki dinilai berdasarkan apa yang mereka capai, sedangkan perempuan dinilai berdasarkan siapa yang mereka nikahi.

Persoalan ini semakin rumit ketika hierarki tersebut dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan. Kekuasaan untuk mengatur perempuan lain menjadi simbol prestise, bukan tanggung jawab yang harus dijalankan secara proporsional.

Padahal, solidaritas perempuan seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, bukan reproduksi hierarki yang membuat sebagian perempuan merasa lebih tinggi daripada perempuan lainnya. Organisasi perempuan semestinya menjadi ruang untuk mengembangkan kapasitas, memperluas jaringan, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Bukan tempat untuk mengukur harga diri berdasarkan pangkat suami.

Kita perlu membedakan antara menghormati struktur organisasi dan menempatkan perempuan dalam hierarki sosial yang tidak relevan dengan kapasitas pribadinya. Jika seorang anggota memiliki tanggung jawab kepengurusan, kewenangannya harus dijalankan berdasarkan aturan dan fungsi organisasi, bukan digunakan untuk membangun superioritas personal.

Perempuan yang memiliki gelar S2 tidak otomatis lebih baik daripada perempuan lulusan SMP. Namun, perempuan lulusan SMP juga tidak otomatis berhak memerintah perempuan lain hanya karena suaminya memiliki pangkat lebih tinggi. Pendidikan memang bukan satu-satunya ukuran kualitas manusia, tetapi pangkat suami jelas bukan ukuran kualitas seorang istri.

Pada akhirnya, yang perlu dipertanyakan bukan keberadaan organisasi istri-istri itu sendiri, melainkan nilai yang direproduksi di dalamnya. Mengapa perempuan harus berlomba mendapatkan kedudukan melalui perkawinan? Mengapa pencapaian pribadi bisa menjadi tidak berarti ketika berhadapan dengan jabatan suami? Dan mengapa kekuasaan atas perempuan lain justru dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan?

Perempuan seharusnya tidak perlu menikahi seseorang dengan pangkat tertentu hanya untuk mendapatkan posisi terhormat di masyarakat. Mereka berhak dihargai karena dirinya sendiri, bukan karena seragam, jabatan, atau tanda pangkat yang dikenakan suaminya. Sebab, perempuan bukan jabatan tambahan dalam karier laki-laki. Mereka adalah individu yang memiliki martabat, kapasitas, dan identitas sendiri.