Sekolah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak untuk bertumbuh, belajar memanusiakan manusia, serta merajut persahabatan. Namun, melihat rentetan berita kekerasan yang terus berulang di lingkungan pendidikan kita belakangan ini, institusi sekolah justru kerap berubah menjadi hukum rimba yang kejam: siapa yang kuat dialah yang berkuasa, sedangkan yang lemah dipaksa pasrah menjadi bulan-bulanan. Dari tradisi senioritas yang usang hingga pembentukan geng-geng toksik, perundungan (bullying) di ruang-ruang kelas telah berevolusi menjadi epidemi menakutkan yang merenggut kewarasan mental hingga nyawa generasi muda.
Hal yang paling menyayat hati dari maraknya kasus perundungan bukanlah sekadar kebrutalan para pelakunya, melainkan sikap abai dan penyangkalan sistematis dari pihak sekolah itu sendiri. Setiap kali seorang siswa mengadu karena mengalami intimidasi fisik, pemalakan, atau luka batin, respons klasik yang paling sering keluar dari mulut oknum pendidik adalah kalimat meremehkan: "Ah, itu cuma candaan anak-anak," atau "Namanya juga proses pendewasaan mental." Lebih parah lagi, demi menjaga reputasi "sekolah favorit" agar tidak tercoreng di mata publik, banyak pihak manajemen sekolah justru memilih membungkam korban dan memaksa kasus diselesaikan secara kekeluargaan di bawah meja.
Normalisasi penindasan berkedok "tradisi" dan "candaan" inilah yang menjadi pupuk subur bagi lahirnya geng-geng toksik di sekolah. Ketika senior merasa berhak menekan juniornya tanpa pernah mendapat sanksi tegas, praktik feodal dan hierarki kekerasan otomatis diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Pelaku perundungan tumbuh dengan keyakinan sesat bahwa menindas orang lain adalah cara sah untuk mendapatkan pengakuan dan kekuasaan. Sementara di sisi lain, korban dibiarkan menanggung trauma seumur hidup sendirian, dikucilkan, bahkan sering kali disalahkan karena dianggap terlalu sensitif atau tidak pandai bergaul.
Situasi semakin memburuk karena ekosistem ketakutan ini juga membungkam para siswa lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Banyak rekan sebaya memilih menjadi penonton pasif (bystander) atau bahkan ikut menertawakan korban demi mengamankan posisi mereka agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Budaya tutup mulut yang mengakar kuat di kalangan siswa membuat pelaku merasa kebal hukum dan semakin leluasa beraksi, sementara korban terjebak dalam kesunyian yang mematikan karena merasa tidak ada satu pun teman yang berpihak kepadanya.
Kegagalan ini tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada institusi sekolah semata. Keluarga sebagai madrasah pertama bagi seorang anak juga kerap kali gagap dan ikut andil dalam melanggengkan rantai penindasan ini. Banyak orang tua yang begitu sibuk mengejar urusan materi hingga abai memantau perubahan perilaku anak di rumah. Ketika anak mereka ketahuan menjadi pelaku perundungan, tidak sedikit orang tua yang justru membela mati-matian, menyalahkan korban, bahkan menggunakan pengaruh kekuasaan atau uang untuk membebaskan anaknya dari jerat tanggung jawab. Sikap permisif dan pembelaan buta semacam inilah yang pelan-pelan mematikan nurani anak, mencetak generasi baru yang terbiasa menindas tanpa rasa bersalah.
Di era media sosial yang serba cepat hari ini, kekerasan di sekolah bahkan kian brutal karena sering kali direkam, disebarluaskan, dan dijadikan konten hiburan untuk memamerkan dominasi. Rasa malu dan belas kasih seolah menguap begitu saja demi mengejar sensasi dan validasi dari lingkungan pergaulan yang sakit. Ironisnya, regulasi antikekerasan di satuan pendidikan yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sering kali hanya berhenti sebagai spanduk seremonial di gerbang sekolah, tumpul ketika berhadapan dengan praktik nyata di lapangan.
Sudah saatnya kita berhenti memaklumi segala bentuk perundungan atas nama usia remaja atau kenakalan biasa. Pendidikan yang gagal menanamkan empati dan rasa aman adalah pendidikan yang cacat secara moral. Sekolah harus berani bersikap tegas dalam memutus mata rantai senioritas toksik dengan menjatuhkan sanksi yang mendidik tanpa pandang bulu, sekaligus mereformasi fungsi guru Bimbingan Konseling (BK). Ruang BK tidak boleh lagi dipersepsikan sebatas "kantor polisi sekolah" yang menghakimi siswa bermasalah, melainkan harus bertransformasi menjadi ruang aman yang profesional untuk mendampingi pemulihan psikologis korban secara berkelanjutan.
Tidak ada prestasi akademik setinggi langit pun yang sebanding dengan hancurnya masa depan dan kesehatan mental seorang anak akibat kekerasan. Jika sekolah dan keluarga terus menutup mata serta menganggap tangisan korban sekadar angin lalu, bersiaplah menyaksikan lahirnya generasi masa depan yang kering nurani, gemar menindas, dan menganggap kekerasan sebagai bahasa sehari-hari.
Baca Juga
-
Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah
-
Iklan KPR yang Menipu: Potret Kejamnya Jurang Harga Rumah dan Gaji Pekerja Muda
-
Paylater Bukan Uang Tambahan! Sadari Jebakan Utang Ganda Sebelum Mental Morat-marit
-
Pejabat Hobi Minta Maaf: Ketika "Khilaf" Jadi Benteng Impunitas
-
Kelas Menengah Makin Megap-Megap, Dikejar Pajak tapi Miskin Fasilitas Publik
Artikel Terkait
Kolom
-
Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah
-
Iklan KPR yang Menipu: Potret Kejamnya Jurang Harga Rumah dan Gaji Pekerja Muda
-
Luar Negeri Tak Selalu Indah, tapi Apakah Indonesia Sudah Cukup Layak?
-
Breadcrumbing dalam Hubungan: Diberi Harapan, tapi Bukan Kepastian
-
Uang Berputar di Atas, Rakyat Kehabisan Daya Beli di Bawah
Terkini
-
Sinopsis Give Me Some Sugah: Angkat Kisah Nyata Pertemuan Ibu dan Anak yang Terpisah Puluhan Tahun
-
Bikin PIH Pudar! 4 Serum Tranexamic Acid untuk Mahasiswa di Bawah Rp80 Ribu
-
Melalui LDKO, Himaikom Universitas Pamulang Viktor Siapkan Generasi Penerus Organisasi
-
Menyelami Urusan Perempuan Sehari-hari Lewat Buku Fikih Muslimah
-
Ulasan One the Woman: Komedi Pertukaran Identitas yang Segar dan Menghibur