Bagi generasi milenial dan Gen Z hari ini, memiliki rumah tapak di perkotaan bukan lagi sekadar impian yang bisa dicapai dengan kerja keras dan rajin menabung. Ia telah berubah menjadi sebuah mitos modern—sesuatu yang sering dibicarakan, dijanjikan dalam brosur pemasaran, tetapi mustahil disentuh oleh tangan mereka yang bergaji pas-pasan.
Di tengah gempuran iklan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bertebaran di linimasa dengan jargon "cicilan ringan mulai dari dua jutaan", jutaan anak muda hanya bisa mengelus dada sambil menelan ludah. Di balik manisnya janji promosi bank, terbentang jurang pemisah yang teramat kejam antara harga properti dan realitas isi dompet mereka.
Bagaimana tidak masuk akal? Harga tanah dan rumah di kota-kota besar meroket secara ugal-ugalan setiap tahunnya, melesat jauh meninggalkan kurva kenaikan gaji pekerja muda yang praktis jalan di tempat. Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) setiap tahun paling-paling hanya cukup untuk menyesuaikan inflasi harga beras dan telur, sama sekali tidak pernah sanggup mengejar lonjakan harga properti yang naiknya bisa ratusan juta dalam semalam. Alhasil, membeli rumah di radius kerja perkotaan kini resmi menjadi kemewahan eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang berdompet tebal atau mereka yang lahir dari jalur privilese keluarga.
Ketimpangan ini menciptakan siklus keputusasaan yang sistemik. Ketika anak muda berani mendatangi pameran properti atau berkonsultasi dengan pihak bank, mereka langsung dihadapkan pada tembok birokrasi finansial yang dingin: syarat uang muka (down payment) yang kian berat, rasio cicilan yang menyedot lebih dari separuh pendapatan bulanan, hingga jangka waktu utang yang mencekik leher sampai 20 atau 30 tahun lamanya.
Bayangkan, seorang pekerja muda harus menghabiskan sepertiga hingga separuh usia produktifnya hanya untuk menyetor cicilan kepada bank, sembari hidup dalam bayang-bayang kecemasan: jika sewaktu-waktu terkena PHK, rumah impian tersebut sekadar tinggal nama dan disita.
Di tengah himpitan ekonomi yang nyata ini, generasi muda justru kerap menjadi sasaran penghakiman generasi sebelumnya. Muncul narasi yang menyederhanakan masalah bahwa milenial dan Gen Z sulit membeli rumah semata-mata karena gaya hidup konsumtif—terlalu sering membeli kopi kekinian, berlangganan layanan hiburan, atau gemar berlibur.
Padahal, jika dihitung menggunakan matematika sederhana, menghentikan kebiasaan membeli kopi setiap hari selama bertahun-tahun pun tetap tidak akan sanggup menutupi selisih lonjakan harga tanah perkotaan yang melaju belasan hingga puluhan persen per tahun. Menyalahkan selera konsumsi anak muda sama saja dengan menutup mata terhadap ketimpangan struktur upah dan harga aset yang sudah terlampau timpang.
Ironisnya, alih-alih menghadirkan kebijakan intervensi pasar yang berpihak pada warga, negara kerap merespons krisis perumahan ini dengan solusi seremonial yang jauh dari akar masalah. Subsidi perumahan sering kali jatuh pada skema KPR komersial yang lokasinya terpencil tanpa dukungan transportasi publik yang layak, sementara spekulan tanah membiarkan ribuan hektare lahan di perkotaan menganggur sebagai objek investasi mati.
Ruang-ruang strategis kota disulap menjadi apartemen mewah dan kawasan komersial tertutup, sedangkan kaum muda pekerja disingkirkan ke pinggiran kota—memaksa mereka menghabiskan waktu berjam-jam dan energi mental di jalan raya demi mengejar tempat bekerja.
Akibat dari tekanan struktural ini, orientasi hidup anak muda pun mulai bergeser secara radikal. Jangan heran jika hari ini banyak generasi muda yang secara sadar memilih menyerah mengejar kepemilikan rumah tapak. Mereka lebih memilih menyewa indekos atau kontrakan layak di dekat kantor, menikmati hidup secukupnya (living in the present), atau mengalokasikan dana untuk menjaga kewarasan mental (healing) demi meredakan stres harian. Buat apa memaksakan diri menanggung cicilan KPR 30 tahun jika untuk memenuhi kebutuhan harian dan menyisihkan dana darurat saja sudah megap-megap?
Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata terhadap darurat perumahan kaum muda ini. Negara tidak boleh membiarkan pasar properti berjalan liar tanpa kendali, di mana tanah dan tempat tinggal diperlakukan murni sebagai komoditas spekulasi pemodal besar, sementara warga negaranya sendiri perlahan tersingkir dari kota tempat mereka bekerja. Kebijakan nyata seperti penerapan pajak progresif bagi tanah-tanah telantar di perkotaan serta penyediaan hunian sewa jangka panjang milik publik (public housing) yang terintegrasi dengan transportasi massal harus segera diwujudkan.
Jika krisis keterjangkauan papan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi nyata, jangan kaget apabila generasi masa depan kita tumbuh menjadi kaum nomaden di negeri sendiri—menumpang hidup di kontrakan sempit, tanpa aset, dan hanya bisa mengenang rumah sebagai brosur iklan digital di layar ponsel pintar mereka.
Baca Juga
-
Paylater Bukan Uang Tambahan! Sadari Jebakan Utang Ganda Sebelum Mental Morat-marit
-
Pejabat Hobi Minta Maaf: Ketika "Khilaf" Jadi Benteng Impunitas
-
Kelas Menengah Makin Megap-Megap, Dikejar Pajak tapi Miskin Fasilitas Publik
-
Budaya 'Ewuh Pakewuh' yang Bikin Kantong Jebol: Kenapa Kita Susah Menolak Ajakan Nongkrong?
-
Fakta Miris Pelemahan Rupiah: Dari Pakan Ternak hingga Obat-obatan, Semua Kena Imbasnya
Artikel Terkait
-
8 Cara Ampuh Mengusir Lalat di Rumah dengan Cepat Tanpa Perlu Insektisida
-
Punya Gaji tapi KPR Ditolak? Ini Tantangan Gen Z Saat Ingin Punya Rumah
-
Doctor X: Mafia in White, Saat Keahlian Medis Berhadapan dengan Korupsi Rumah Sakit
-
Bareskrim Siapkan Konferensi Pers, Temuan dari Rumah Posko Makar Irjen Eko Hadi Segera Dibuka!
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Kolom
-
Luar Negeri Tak Selalu Indah, tapi Apakah Indonesia Sudah Cukup Layak?
-
Breadcrumbing dalam Hubungan: Diberi Harapan, tapi Bukan Kepastian
-
Uang Berputar di Atas, Rakyat Kehabisan Daya Beli di Bawah
-
Scroll Terus, Berpikir Belakangan: Benarkah Kita Mengalami Brain Rot?
-
Demokrasi dan Teknokrasi, Tidak Mengabaikan Kondisi Masyarakat Saat Ini
Terkini
-
Puncak Makrifat Jawa: Ketika Kekecewaan Hidup Menjadi Jalan Menemukan Diri
-
Bentuk Apresiasi, Sutradara Film The King's Warden Beri Bonus Rp29 Miliar!
-
Sinopsis The Hunchback, Soul of Paris Tayang 27 November di Netflix
-
Suddenly I Became a Princess: Kasih Sayang Ayah Jadi Kunci Bertahan Hidup
-
Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: Saat Makanan Sederhana Jadi Penyelamat Hidup