Sekar Anindyah Lamase | Dini Sukmaningtyas
Ilustrasi AI ruangan Wakil Presiden Indonesia (Gemini AI)
Dini Sukmaningtyas

Posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan sejak Kamis, 12 November 2026, setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Situasi ini juga diwarnai pengumpulan tanda tangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Namun, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan untuk membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyatakan mundur.

Selama kekosongan jabatan, pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tanpa penunjukan pejabat sementara.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden harus mengusulkan dua calon wapres kepada MPR untuk dipilih. Sementara itu, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong.

Sambil menunggu Presiden mengusulkan nama calon dan MPR menggelar sidang pemilihan, masyarakat tentu tidak ingin hanya menjadi penonton yang sibuk menebak-nebak.

Sebagai pihak yang merasakan langsung dampak setiap kebijakan, rakyat juga berhak menitipkan standar kerja untuk calon pejabat tinggi negara.

Anggap saja tulisan ini sebagai surat terbuka untuk Istana agar suara masyarakat ikut didengar sebelum keputusan diambil. Mumpung proses pemilihan belum selesai, ini kriteria wapres yang diinginkan rakyat agar pemerintahan ke depan berjalan lebih baik.

Administrasi yang Beres Tanpa Drama Hukum

Hal paling dasar yang perlu dipastikan sejak awal adalah kelengkapan berkas pencalonan yang sah tanpa celah. Untuk posisi setinggi wakil presiden, urusan seperti ini seharusnya tidak perlu lagi memicu perdebatan panjang soal keabsahan dokumen atau gonta-ganti tafsir aturan.

Dari pengalaman yang ada, calon pengganti ke depan harus punya rekam jejak administrasi yang benar-benar jelas, bukan sekadar meloloskan syarat lewat perubahan aturan yang mendadak.

Bukan Sekadar Ban Serep di Acara Seremonial

Di saat negara perlu berhemat, masyarakat mengharapkan wakil presiden yang punya peran kerja nyata, bukan cuma hadir sebagai pendamping seremonial di acara resmi.

Rasanya sayang jika anggaran besar hanya terpakai untuk meresmikan acara, membuka perlombaan, atau menyampaikan sambutan yang isinya itu-itu saja.

Wakil presiden berikutnya idealnya ikut membereskan urusan teknis yang tersendat di berbagai kementerian, sehingga perannya benar-benar terasa membantu jalannya pemerintahan.

Paham Harga Kebutuhan Pokok dan Realita Ekonomi Masyarakat

Angka pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan sering tidak sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, wakil presiden berikutnya perlu memiliki empati terhadap realita hidup warga di lapangan.

Ia harus mengerti kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan telur, serta merasakan beratnya cicilan dan biaya perjalanan kerja setiap hari. Pemahaman yang membumi ini penting agar kebijakan pemerintah tidak terkesan mengabaikan kesulitan rakyat.

Tahan Kritik Tanpa Perlu Mengandalkan Pasukan Buzzer

Sebagai pejabat negara yang digaji dari uang pajak, menerima kritik dari masyarakat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, publik mengharapkan sosok yang bijak dalam merespons berbagai masukan maupun pertanyaan di media sosial.

Alih-alih memakai buzzer untuk membela diri dan membelokkan isu, wakil presiden ke depan perlu membuktikan kinerjanya lewat fakta dan hasil nyata. Pemimpin yang matang dalam berdemokrasi akan tetap tenang saat mendengar keluhan rakyatnya.

Komitmen Menuntaskan Masa Bakti Sampai Akhir

Menggelar pemilihan ulang di MPR jelas memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Oleh sebab itu, wakil presiden terpilih ke depan perlu memiliki komitmen kuat untuk bertahan dan bekerja hingga masa jabatannya tuntas pada 2029. Jabatan ini bukan sekadar batu loncatan untuk mencari pamor politik pribadi, tetapi tanggung jawab besar yang harus dijalankan sampai garis akhir.

Loyal kepada Kepentingan Publik, Bukan Titipan Partai

Walau proses pemilihannya sarat dengan dinamika politik, calon yang terpilih nanti wajib melepaskan atribut kepentingannya setelah resmi menjabat.

Masyarakat mengharapkan sosok yang berani berpihak pada kepentingan orang banyak, meski keputusannya terasa berat bagi lingkaran koalisi.

Pengabdian seorang wakil presiden seharusnya difokuskan pada aturan konstitusi dan kemakmuran warga negara, bukan sekadar memenuhi agenda balas budi politik.

Itulah kriteria wakil presiden yang diinginkan rakyat sebagai pegangan dasar sebelum keputusan diambil. Jika dilihat kembali, syarat-syarat tersebut bukanlah tuntutan yang terlalu tinggi.

Untuk melamar pekerjaan biasa saja, seseorang harus melampirkan dokumen yang sah, memahami rincian kerjanya, dan sanggup bekerja sampai masa kontrak habis. Oleh karena itu, wajar sekali apabila rakyat menginginkan standar minimal serupa bagi calon wakil presiden.

Surat terbuka ini memang tidak punya kekuatan hukum untuk memengaruhi keputusan politik di ruang sidang. Namun, masyarakat tentu berhak berharap bahwa dalam memilih pemimpin, akal sehat dan kepatutan masih mendapat tempat yang layak di atas kepentingan kelompok.