M. Reza Sulaiman | Dini Sukmaningtyas
Presiden Prabowo Subianto (ketiga dari kanan) berfoto bersama para pemimpin ASEAN dan Premier Tiongkok Li Qiang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin, 16 November 2026. (presidenri.go.id)
Dini Sukmaningtyas

Saat menghadiri sebuah acara resmi, kebanyakan orang biasanya memilih warna pakaian yang aman agar terlihat serasi dengan tamu lainnya.

Hal yang sama juga berlaku dalam pertemuan tingkat tinggi antarnegara, di mana para pemimpin umumnya mengenakan jas berwarna gelap seperti hitam atau biru dongker.

Namun, pemandangan berbeda justru terlihat saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-49 ASEAN dan KTT ASEAN-China di Manila, Filipina, pada pertengahan November 2026 lalu.

Dalam sesi foto bersama para kepala negara dan Perdana Menteri China Li Qiang, Prabowo berdiri mencolok mengenakan setelan jas abu-abu terang lengkap dengan peci hitam.

Momen saat Prabowo tampil beda di KTT ASEAN ini terasa makin menarik karena bukan yang pertama kali terjadi. Enam bulan sebelumnya, pada KTT ke-48 ASEAN di Cebu, ia juga sempat mencuri perhatian lewat setelan safari berwarna krem di tengah barisan jas gelap.

Foto-foto pertemuan tersebut langsung memicu diskusi hangat di media sosial, bahkan sering kali lebih ramai dibahas ketimbang isu kabut asap lintas batas yang sempat disinggung di ruang sidang.

Sebagian publik menduga tim protokol melewatkan aturan berpakaian acara tersebut. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, perbedaan gaya ini membuka pertanyaan menarik. Apakah ini murni soal salah dress code, atau justru bagian dari strategi diplomasi yang sengaja dimainkan?

Beda Kebiasaan dan Aturan Resmi Protokol

Untuk menjawab tudingan salah dress code, kita perlu memisahkan antara kebiasaan umum dan aturan tertulis dalam dunia diplomatik.

Di forum resmi antarnegara, aturan berpakaian biasanya hanya menentukan tingkat formalitas, seperti kewajiban memakai setelan jas lengkap atau pakaian nasional. Selama seorang pemimpin memakai jas dan dasi yang rapi, syarat kesopanan tersebut sudah terpenuhi dengan baik.

Pemilihan warna gelap seperti hitam atau biru tua oleh mayoritas pemimpin dunia sebenarnya hanyalah kebiasaan tak tertulis. Warna-warna itu dipilih karena paling aman untuk memunculkan kesan serius dan seragam.

Panduan etiket internasional dari lembaga The Protocol School of Washington mencatat bahwa pelanggaran protokol yang sesungguhnya baru terjadi jika seorang tamu mengabaikan aturan tertulis dari tuan rumah seperti kewajiban memakai pakaian tradisional tertentu atau aturan warna mutlak pada upacara duka.

Pakaian Sebagai Bahasa Politik Tanpa Kata

Jika secara aturan tidak ada yang dilanggar, pilihan gaya yang konsisten berbeda ini patut dibaca sebagai sebuah strategi komunikasi.

Dalam ilmu hubungan internasional, fenomena ini dikenal dengan istilah sartorial diplomacy atau diplomasi busana. Kajian dari DiploFoundation menjelaskan bahwa pakaian kepala negara di panggung dunia bukanlah kebetulan, melainkan alat komunikasi non-verbal untuk mengirim pesan tanpa perlu berbicara.

Banyak pemimpin dunia memakai cara serupa untuk menunjukkan jati diri maupun karakter negaranya. Perdana Menteri India Narendra Modi, misalnya, selalu konsisten mengenakan baju tradisional khas negaranya di tengah pertemuan pemimpin dunia yang berjas ala Barat.

Sementara itu, analisis kebijakan luar negeri dari lembaga riset Australia, Lowy Institute, menyoroti bagaimana pilihan busana non-konvensional sering digunakan untuk memproyeksikan identitas nasional yang kuat sekaligus menantang standar budaya global yang selama ini berpusat pada gaya Barat.

Hal serupa juga terlihat pada perpaduan jas tegas dan peci hitam yang dikenakan Prabowo. Peci hitam menjadi penanda identitas nasional yang sangat kuat di panggung internasional, sekaligus memberi sinyal bahwa Indonesia hadir dengan karakter kepemimpinan yang percaya diri dan tidak sekadar mengikuti arus penyeragaman.

Tarik-Menarik Sorotan Kamera dan Semangat Kebersamaan

Meski sah secara aturan dan kuat secara pesan politik, tampil mencolok di forum kawasan tetap membawa dua dampak yang berbeda.

Dari sisi tampilan media, warna yang kontras otomatis menarik perhatian lensa kamera. Saat puluhan pemimpin berdiri berjajar untuk sesi foto bersama (visual framing), warna terang memastikan figur pemimpin Indonesia langsung terlihat dan tidak tenggelam di kerumunan.

Namun, tradisi diplomasi di Asia Tenggara sangat mengutamakan simbol kebersamaan dan kesetaraan. Tradisi berjabat tangan menyilang saat sesi foto bersama adalah wujud nyata dari semangat kolektif tersebut.

Bagi pengamat yang memegang teguh tradisi diplomasi klasik, keseragaman warna jas dianggap penting agar tidak ada satu pemimpin pun yang terkesan ingin menonjolkan diri secara berlebihan di atas panggung bersama.

Di luar soal keselarasan visual, ada pula tantangan mengenai fokus perhatian publik. Terlalu mencuri perhatian lewat penampilan berisiko membuat masyarakat lebih sibuk memperdebatkan gaya berbusana ketimbang substansi pertemuan yang sedang dibahas.

Pakaian memang bisa menjadi cara cerdas untuk membuka perhatian dunia, tetapi keberhasilan diplomasi tetap diukur dari hasil perundingan nyata yang dibawa pulang untuk kepentingan bangsa.