Sejak Senin (16/11/2026) lalu, halaman depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta mendadak dipenuhi tenda. Tenda-tenda itu didirikan oleh para mitra dan investor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari APGI 3T yang berencana menginap hingga Jumat mendatang.
Mereka memprotes dana pembangunan dapur yang belum cair hingga miliaran rupiah, sekaligus menolak aturan baru dalam SK Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 yang mengubah skema pendanaan menjadi sharing cost atau berbagi beban biaya.
Tidak tanggung-tanggung, mereka menuntut bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono dan meminta negara membeli kembali seluruh aset dapur mereka. Alasannya terdengar cukup menyentuh, yakni khawatir aturan baru itu bakal memaksa mereka mengurangi jumlah relawan serta memotong gaji pekerja di lapangan.
Sekilas, protes ini terlihat seperti perjuangan orang-orang yang ingin menyelamatkan nasib pekerja kecil dan kelancaran program MBG. Namun, kalau kita melihat situasi ini dengan kepala dingin, ada satu hal yang terasa janggal.
Dulu, saat program ini baru diluncurkan, banyak investor berlomba-lomba membangun dapur dengan iming-iming kerja sama proyek negara. Kini, begitu aturan diubah dan margin keuntungan menyusut, para mitra MBG menggelar aksi di kantor BGN sambil menuntut ganti rugi aset.
Dari sini masyarakat akhirnya bisa menilai sendiri, siapa yang sejak awal berniat menjadi pahlawan gizi, dan siapa yang sebenarnya hanya pemburu proyek.
Mentalitas Berbisnis yang Tidak Siap Rugi
Dalam dunia usaha yang sehat, keuntungan dan risiko berjalan beriringan. Ketika para investor ini memutuskan membangun dapur bernilai miliaran rupiah, langkah itu tentu diambil setelah mereka menghitung potensi laba dari anggaran negara. Tidak mungkin seorang pemodal menggelontorkan uang sebesar itu tanpa proyeksi keuntungan yang menggiurkan di depan mata.
Sayangnya, banyak pelaku usaha yang masuk ke proyek pemerintah tidak membawa mentalitas pebisnis sejati, melainkan mentalitas pemburu rente.
Dulu, saat aturan mainnya menguntungkan, mereka dengan senang hati meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tapi begitu aturan berubah dan keuntungan mulai menipis, mereka langsung merengek minta negara ganti rugi dan membeli kembali semua asetnya supaya modal mereka aman.
Desakan agar pemerintah mengambil alih bangunan dan peralatan dapur ini adalah bentuk nyata dari keinginan berbisnis tanpa mau menanggung risiko. Padahal, APBN tidak seperti perusahaan asuransi yang wajib mengganti kerugian setiap kali hitung-hitungan pengusaha meleset.
Jika pola pikir semacam ini terus dibiarkan, uang rakyat hanya akan habis untuk menalangi modal investor, bukan untuk membiayai program nasional yang seharusnya berjalan efektif.
Ribut Soal Tagihan, tetapi Bungkam Soal Keracunan
Keanehan lain dari aksi protes ini adalah betapa nyaringnya suara mereka menagih uang, tetapi nyaris tak terdengar saat kualitas makanan menjadi sorotan.
Selama hampir dua tahun program berjalan, masyarakat berkali-kali dikejutkan oleh berita menu yang jauh dari kata layak hingga kasus keracunan massal yang menimpa para siswa di sekolah. Fakta di lapangan itu membuktikan bahwa standar kebersihan dan pengelolaan dapur masih sangat bermasalah.
Anehnya, ketika anak-anak jatuh sakit akibat makanan yang disajikan, tidak ada satu pun perkumpulan investor yang mendirikan tenda protes untuk menuntut perbaikan sistem keamanan pangan. Nyawa dan kesehatan anak-anak tidak pernah menjadi alasan bagi mereka untuk turun ke jalan.
Amarah besar baru meledak ketika kebijakan pembagian biaya mulai mengancam kantong mereka. Perbedaan sikap yang sangat mencolok ini menunjukkan di mana letak kepedulian mereka yang sebenarnya.
Nasib Relawan yang Dipakai sebagai Tameng
Membawa nama pekerja kecil adalah cara paling mudah untuk mencari simpati publik dalam setiap sengketa proyek. Hal itulah yang terlihat ketika isu pengurangan relawan dan pemotongan gaji dijadikan alasan utama untuk menolak berbagi beban biaya operasional.
Padahal, dalam struktur biaya pengelolaan katering skala besar, pos anggaran terbesar selalu berada pada pengadaan bahan baku, logistik, dan margin keuntungan pengelola.
Menjadikan upah relawan sebagai sasaran pertama pemangkasan membuktikan bahwa para investor tidak rela mengurangi jatah keuntungan mereka sedikit pun. Alih-alih melakukan efisiensi di pos belanja lain, mereka justru menjadikan pekerja lapangan sebagai alat tawar kepada pemerintah.
Masyarakat tentu sudah cukup jeli melihat permainan narasi semacam ini. Empati kepada relawan hanyalah bungkus luar untuk menutupi kepanikan akibat menyusutnya keuntungan bersih.
Selama program makan bergizi ini masih dikelola dengan watak perburuan proyek semata, setiap masalah yang muncul hanya akan bermuara pada tawar-menawar uang, sementara tujuan mulia menyehatkan anak bangsa terus terpinggirkan.
Baca Juga
-
Kantor Bukan Keluarga: Mengapa Batas Profesional Adalah Kunci Kewarasan?
-
Prabowo Tampil Mencolok dengan Jas Abu-abu di Tengah Barisan Pemimpin Dunia, Disengaja?
-
Ratusan Mobil Kopdes Mangkrak: Ironi Proyek Triliunan di Tengah Jerat Pajak
-
Sisyphus The Myth: Drama Sci-Fi dengan Misi Mencegah Kehancuran Dunia
-
Ulasan A Deadbeat's Meal: Belajar Berdamai dengan Kegagalan Lewat Makanan
Artikel Terkait
Kolom
-
Ironis! Ijazah Rakyat Diperiksa Ketat, Ijazah Dewan Dibiarkan Gelap?
-
Jangan Gampang Kemakan Algoritma! Kenali Bedanya Edukasi dan Self-Diagnosis di TikTok
-
Badak Jawa Dipindahkan, Ujung Kulon Diincar Tambang Emas?
-
Gen Z Life: Tidur Dianggap Malas, Sibuk Dianggap Sukses, Ada yang Keliru?
-
Surat untuk Presiden: Merindukan Calon Wakil Presiden Sebagai Sosok Pemimpin Sufi Sederhana
Terkini
-
Kenang Masa Muda, Song Hye Kyo Menyesal Tak Ambil Banyak Tawaran Akting
-
5 Rekomendasi HP 3 Jutaan yang Cocok untuk Kerja dan Aktivitas Berat
-
4 Sunscreen Madecassoside Sembuhkan PIE dan Iritasi, di Bawah Rp100 Ribuan
-
New BIONS untuk Pemula: Pengalaman Pertama Menggunakan Aplikasi Investasi
-
Kisah Hantu Menggemaskan yang Membawa Kehangatan di Musim Dingin