Setiap kali musim hujan tiba dan deru air bah memorak-porandakan perkampungan warga, naskah sandiwara para pejabat selalu sama: menyalahkan "cuaca ekstrem" dan berlindung di balik frasa "takdir Tuhan".
Rumah-rumah tersapu lumpur dalam hitungan menit. Nyawa melayang tanpa sempat menyelamatkan diri, sementara harta benda rata dengan tanah.
Di saat yang sama, para pemangku kebijakan sibuk menengadahkan tangan seolah bencana ini murni amukan alam yang turun dari langit tanpa bisa dicegah. Padahal, jika kita mau sedikit jujur membuka mata, apa yang sedang melanda negeri ini bukanlah semata-mata murka alam, melainkan buah pahit dari keserakahan manusia yang dilegalkan oleh stempel izin kekuasaan.
Sangatlah mudah bagi pemerintah untuk menunjuk hidung curah hujan tinggi sebagai kambing hitam. Namun, hujan deras tidak pernah tiba-tiba menjelma menjadi banjir bandang mematikan jika di hulu sana bukit-bukit hijau tidak dibabat habis, hutan adat tidak diratakan dengan buldoser, dan tanah-tanah resapan tidak dialihfungsikan secara ugal-ugalan menjadi perkebunan monokultur skala raksasa serta lubang-lubang tambang yang menganga.
Mengubah hutan lebat demi memuaskan nafsu investasi, lalu berpura-pura panik saat air bah datang, merupakan puncak dari kemunafikan ekologis.
Pemberian izin konsesi tambang dan sawit dengan harga murah oleh para pejabat kepada para cukong korporasi telah mengubah bentang alam Indonesia menjadi zona merah yang rapuh. Perusahaan-perusahaan mengeruk perut bumi tanpa ampun, meraup keuntungan sebesar-besarnya, lalu meninggalkan lubang-lubang maut dan tanah yang kehilangan daya cengkeramnya.
Di hilir, masyarakat adat, petani kecil, dan warga bantaran sungai yang tidak pernah menikmati secercah pun hasil tambang tersebut mendadak harus menanggung risiko paling fatal. Mereka kehilangan ruang hidup, sementara para penjarah alam aman di balik meja pendingin ruangan yang sejuk.
Yang membuat hati kian geram adalah bagaimana agama dan takdir kerap diseret-seret untuk menutup-nutupi kebobolan tata ruang ini. Bencana ekologis akibat kerakusan korporasi selalu dibungkus dengan narasi "ujian Tuhan" agar publik ikhlas menerima nasib dan melupakan akar masalahnya. Padahal, jelas-jelas kerusakan ini diciptakan oleh tangan-tangan manusia yang serakah di balik meja birokrasi.
Jangan jadikan Tuhan sebagai kambing hitam atas kehancuran lingkungan yang sengaja dirancang oleh tanda tangan pejabat yang doyan suap dan dompet pengusaha yang tak pernah kenyang.
Lebih ironis lagi ketika musim kemarau atau pascabencana tiba, panggung-panggung seremonial reboisasi mendadak digelar.
Para pejabat turun dari mobil mewah mengenakan pakaian lapangan, menanam beberapa bibit pohon di depan sorotan kamera, lalu merasa masalah telah selesai. Padahal, hutan hujan tropis yang menyimpan ribuan ekosistem tidak bisa digantikan oleh seremoni penanaman pohon yang sifatnya kosmetik belaka.
Janji-janji rehabilitasi itu sering kali hanya menjadi proyek baru untuk mencuci uang dan memperkaya segelintir elite lewat anggaran pemulihan fiktif.
Kelalaian sistemik ini tidak boleh terus-menerus dinormalisasi sebagai risiko hidup berdampingan dengan alam. Bencana akibat keserakahan korporasi dapat dicegah jika penegakan hukum lingkungan dijalankan tanpa kompromi.
Pemerintah harus berani mencabut izin perusahaan-perusahaan nakal yang merusak ekosistem hulu, mengaudit ulang seluruh dokumen AMDAL fiktif, dan menyeret para perusak lingkungan ke meja pengadilan. Negara tidak boleh tunduk pada kekuatan modal yang menggadaikan keselamatan masa depan bangsa demi angka-angka pertumbuhan ekonomi semu.
Bumi dan rakyat di akar rumput tidak butuh air mata buaya dari penguasa. Yang mereka butuhkan adalah ketegasan moral dan keberpihakan nyata. Sebab, jika hutan-hutan terakhir kita terus dibiarkan punah demi memuaskan dahsyatnya nafsu oligarki, maka cepat atau lambat, bukan hanya rumah-rumah warga yang tenggelam ke dalam lumpur, tetapi juga kewarasan dan masa depan peradaban negeri ini.
Baca Juga
-
Langit Aceh Kembali Gelap: Sampai Kapan Penanganan Bencana Cuma Berputar di Pola Reaksi Darurat?
-
Spanduk dan Baliho Pejabat: Ketika Wajah Pribadi Mengotori Kota
-
Di Balik Penyadapan: Saat Empat Poros Kekuasaan Saling Membaca Arah
-
Sekolah Tak Lagi Ramah Anak: Senioritas dan Geng Toksik Berkedok Candaan
-
Teror Toxic Positivity: Saat Kesedihan Dianggap Dosa dan Kurang Ibadah
Artikel Terkait
Kolom
-
Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum
-
Ironi di Tengah Ekonomi Sulit: Mengapa Kita Lebih Rela 'Bakar Uang' untuk Rokok daripada Makanan?
-
Lelaki Pakai Sunscreen Dianggap Tabu, Ada yang Salah dengan Stereotipnya!
-
Tak Cuma Jadi Istri dan Ibu: Perempuan Gen Z Buktikan Kebahagiaan Punya Banyak Bentuk
-
Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan
Terkini
-
Dari Penasaran Jadi Pengalaman: Perjalanan Pertama Mengenai Investasi Lewat New BIONS
-
Api di Tangan Istri
-
5 Exfoliating Toner PHA Lokal yang Cocok untuk Kulit Sensitif
-
The Wealth Money Can't Buy: Kekayaan yang Tidak Bisa Dibeli dengan Uang
-
Siap-siap Fangirling Lagi, Anime Tamon's B-Side Resmi Dapatkan Season 2