M. Reza Sulaiman | Sukatman Sukatman
Ilustrasi kantor atau gedung pemerintahan yang merefleksikan lingkungan birokrasi daerah. (Foto: Pexels / Daniel Nouri)
Sukatman Sukatman

Kabar mengejutkan kembali mencoreng wajah birokrasi daerah kita. Komnas Perempuan dengan tegas mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM. Yang membuat kasus ini kian miris bukanlah sekadar status terlapor sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di daerah, melainkan modus operandi yang digunakan: memanfaatkan kerentanan ekonomi lewat "iming-iming pekerjaan".

Saat publik sibuk menghujat secara emosional—yang tentu saja wajar mengingat betapa bejatnya dugaan perbuatan tersebut—ada satu celah struktural krusial yang luput dari sorotan tajam. Modus ini menguak borok laten yang selama ini dibiarkan menganga di tubuh birokrasi daerah: lemahnya sistem pengawasan terhadap rekrutmen nonformal di lingkungan eksekutif. Hingga kapan ruang-ruang kekuasaan di daerah terus beroperasi layaknya kerajaan mini tanpa standar pengawasan yang jelas?

Bahaya Laten "Diskresi Tanpa Batas" di Sektor Informal Pemerintahan

Selama ini, diskresi yang melekat pada seorang kepala daerah sering kali ditafsirkan secara kebablasan. Mulai dari urusan pengangkatan staf khusus, ajudan, tenaga kontrak, hingga pegawai harian lepas (PHL) di lingkungan instansi daerah, banyak yang berjalan tanpa melalui koridor meritokrasi yang transparan.

Ketika seorang pimpinan daerah memiliki wewenang absolut untuk merekrut siapa saja secara personal tanpa seleksi terbuka, di situlah zona abu-abu tercipta. Hubungan kerja yang seharusnya bersifat profesional berubah menjadi relasi kuasa yang timpang. Pencari kerja muda, terutama mahasiswa atau lulusan baru yang terhimpit kebutuhan ekonomi, berada pada posisi paling rentan. Janji-janji manis terkait kepastian karier atau pekerjaan sering kali dijadikan umpan empuk untuk menundukkan martabat korban.

Kasus di Kupang ini seharusnya membuka mata kita bahwa "iming-iming pekerjaan" bukanlah kebetulan kasuistik semata, melainkan buah pahit dari sistem rekrutmen nonbaku yang dibiarkan hidup subur di berbagai sudut pemerintahan daerah.

Menghapus Kultur "Asal Bos Senang" lewat Digitalisasi Rekrutmen Terpusat

Bagaimana kita bisa memutus rantai patronase yang berbahaya ini? Jawabannya terletak pada reformasi tata kelola kepegawaian yang radikal, namun sangat rasional untuk diterapkan hari ini.

Pertama, sudah saatnya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menutup total celah rekrutmen mandiri yang bersifat personal di lingkungan kepala daerah. Seluruh tenaga pendukung, staf kontrak, atau pekerja penunjang di kantor-kantor pemerintahan harus dimasukkan ke dalam sistem rekrutmen yang terstandardisasi, terbuka, dan terdokumentasi secara digital.

Kedua, tidak boleh ada lagi ruang bagi seorang kepala daerah untuk merekrut orang di luar sistem meritokrasi yang transparan. Keterlibatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) harus diperketat untuk mengaudit setiap pengangkatan tenaga non-ASN, sehingga prosesnya dapat diawasi publik secara akuntabel. Jika seluruh pintu rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi, modus penjeratan dengan kedok "bantuan pekerjaan" otomatis akan kehilangan ruang gerak.

Menyelamatkan Birokrasi dari Krisis Integritas

Kekerasan berbasis relasi kuasa ini tidak hanya merusak masa depan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika kantor atau rumah dinas pemerintah—yang notabene dibangun dari uang rakyat—disalahgunakan sebagai arena eksploitasi, negara telah gagal melindungi warganya di rumah mereka sendiri.

Memperketat pengawasan dan membenahi ulang sistem kepegawaian daerah bukanlah bentuk pelemahan terhadap kewenangan kepala daerah, melainkan bentuk penyelamatan martabat birokrasi itu sendiri. Pejabat publik harus dikembalikan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa feodal yang bisa memperlakukan fasilitas dan kesempatan kerja negara seperti properti pribadi.

Sudah saatnya kita berhenti sekadar terkejut oleh berita-berita viral dan mulai menuntut perubahan sistemik yang nyata. Pertanyaannya sekarang: seberapa lama lagi kita akan membiarkan ruang-ruang kekuasaan daerah beroperasi tanpa kontrol, sementara generasi muda kita terus menjadi korban dari sistem patronase yang sakit ini?