#IndonesiaTerserah Salah Siapa?

 Belum lama ini, media sosial digemparkan dengan tagar “Indonesia Terserah” yang kini menjadi salah satu berita yang banyak disoroti publik.

Awalnya berita ini muncul karena banyak yang beranggapan bahwa tagar viral tersebut merupakan bentuk kekecewaan tenaga medis kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat yang menganggap remeh Covid-19.

Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mulai keluar rumah dengan tidak mengikuti protokol kesehatan dan melanggar kebijakan pemerintah mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Masyarakat yang tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing mulai terlihat di jalanan, termasuk pusat perbelanjaan yang ramai serta bandara dan transportasi publik yang sudah mulai beroperasi sehingga menyebabkan timbulnya krumunan orang.

Kurangnya public trust terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai labil dan bahkan membuat masyarakat bingung serta merasa dipermainkan menjadi salah satu alasan masyarakat seolah tidak penduli dengan apa yang sedang terjadi alih-alih mengabaikan kebijakan pemeritahan Presiden Jokowi .

Selain itu, permasalahan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 dinilai tidak ada satu komando yang jelas. Hal ini terlihat dari kementerian dan lembaga pemerintahan yang masih manggunakan kebijakannya masing-masing tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu.

Padahal konsep atau prinsip dasar dalam menangani permasalahan nasional seperti ini adalah bersatu dan adanya satu komando yang jelas agar seluruh pihak tidak merasa dirugikan. Namun kenyatannya, banyak instansi dan lembaga yang memiliki kebijakan dan kepentingan masing-masing sehingga tak jarang kebijakan tersebut saling bertolak belakang. Hal ini lah yang menjadikan masyarakat merasa dipermainkan oleh pemerintah.

Jika dilihat dari permasalahan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, gaya kepemimpinan menurut Gary Yukl yang dianut oleh Presiden Jokowi adalah kepemipinan partisipatif dengan bentuk pendelegasian, yaitu memberikan tanggung jawab dan kekuasaan kepada seluruh instansi dan lembaga pemerintahan untuk mengambil keputusan yang nantinya akan disetujui terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi.

Munculnya #IndonesiaTerserah sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah karena ini merupakan bentuk suara masyarakat. Maka dari itu, Presiden Jokowi perlu mengkoreksi ulang kebijakan PSSB agar lebih jelas dan konsisten, serta mengkaji ulang kebijakan mengenai kelonggaran PSBB dengan disertakan data dan bukti yang jelas yang dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, meminimalisir kebijakan yang bertolak belakang antar instansi dan lembaga juga menjadi salah satu cara agar masyarakat tidak merasa dipermainkan.