Peningkatan Angka Kemiskinan di Tengah Pandemi yang Tak Kunjung Selesai

Pertengahan Juli 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan kondisi Maret 2020. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tren penurunan.

Pandemi Covid-19 muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Setelah kemunculan pertama, beberapa kasus covid di Indonesia terus bermunculan sehingga akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebijakan PSBB mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas terbatas di luar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Tetapi, bagi sebagain orang khususnya masyarakat yang bekerja di sektor informal, himbauan tersebut kerap tidak dipatuhi karena kebutuhan untuk hidup harus tetap terpenuhi.

Masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak memiliki pilihan untuk diam di rumah tanpa melakukan aktivitas pekerjaan. Hasil Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa kurang lebih terdapat 12,15 juta orang penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Penduduk ini merupakan kelompok penduduk hampir miskin yang paling terkena dampak pandemi Covid-19.

 Terhambatnya aktivitas perekonomian menyebabkan proses bisnis sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia terganggu sehingga mengakibatkan munculnya gelombang PHK masal. Menurut Kadin Indonesia, jumlah pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 6-7 juta pekerja. Angka tersebut kemungkinan meningkat pada semester II 2020.

Peluang peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia dapat memicu peningkatan jumlah penduduk miskin pada September 2020 mendatang. Selain berkurangnya pendapatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, penyebab lain adanya peningkatan kemiskinan adalah kenaikan harga beberapa bahan-bahan pokok di tengah pandemi.

Hal tersebut tercermin dari data BPS periode September 2019 – Maret 2020, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, yaitu beras (1,78 persen), daging ayam ras (5,53 persen), minyak goreng (7,06 persen), gula pasir (13,35 persen) dan telur ayam ras (11,10 persen).

Kenaikan harga bahan-bahan pokok di tengah pandemi menjadi salah satu pemicu kenaikan nilai garis kemiskinan khususnya garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan per kapita per bulan pada Maret 2020 sebesar Rp 454.652 dengan komposisi Rp 335.793 (73,86 persen) merupakan garis kemiskinan makanan dan Rp 118.859 (26,14 persen) merupakan garis kemiskinan non makanan. Dari komposisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa garis kemiskinan makanan menjadi penentu utama nilai garis kemiskinan secara keseluruhan.

Jika dilihat lebih detil, komoditas terbesar di dalam pembentukan garis kemiskinan makanan adalah beras. Besaran persentase beras di daerah perkotaan adalah 20,22 persen, begitu juga di di daerah perdesaan sebesar 25,31 persen, sedangkan rata-rata persentase komoditas lainnya berada bawah 10 persen.  Komoditas lainnya yang memiliki persentase di atas 10 persen dan terbesar kedua pembentuk garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter.

Besarnya persentase komoditas beras terhadap garis kemiskinan menunjukkan bahwa beras masih menjadi komoditas utama dalam konsumsi masyarakat Indonesia. Apabila terjadi guncangan pada harga beras seperti kenaikan harga yang cukup drastis, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai garis kemiskinan. Dampak lainnya, jika kenaikan nilai garis kemiskinan tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat Indonesia, maka dapat menimbulkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Salah satu solusi untuk meminimalkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah dengan menjaga ketersediaan pangan khususnya untuk bahan-bahan kebutuhan pokok rumah tangga. Hal lain tentu dengan pembukaan lapangan pekerjaan baru dan stimulus ekonomi berupa bantuan dan subsidi fasilitas kesehatan dan listrik.

Di tengah pandemi Covid-19, sebagian besar penduduk Indonesia yang terkena dampaknya mengalami pengurangan pendapatan secara rill. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II diprediksi sebesar -5,1 persen hingga -3,5 persen. Jika pertumbuhan ekonomi masih tetap negatif pada kuartal III, maka Indonesia akan masuk ke dalam masa resesi akibat pertumbuhan negatif di 2 kuartal terakhir. Pemerintah tentu tidak ingin hal itu terjadi, berbagai upaya telah dan sedang dilakukan guna menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi.

Di dalam struktur PDB metode pengeluaran, konsumsi rumah tangga memiliki andil terbesar. Tercatat, pada kuartal IV 2019, proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 57,32 persen, sedangkan pada kuartal I 2020, terjadi peningkatan menjadi 58,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penopang terbesar perekonomian Indonesia adalah konsumsi masyarakatnya. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga konsumsi masyarakat Indonesia tetap stabil di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Mulai berlakunya new normal di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi langkah awal untuk segera menyelamatkan perekonomian Indonesia. Aktivitas perekonomian yang mulai berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan memberikan secercah harapan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

Upaya lainnya yang pemerintah lakukan adalah dengan membangun food estate atau lumbung padi di Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan salah satu strategi di dalam meningkatkan ketersediaan pangan di tengah ketidakpastian selesainya masa pandemi Covid-19.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yaitu beras. Apalagi beras menjadi komoditas utama di dalam pembentukan garis kemiskinan. Harapannya, melalui pembangunan food estate, ketersediaan pangan di Indonesia tetap stabil untuk menjaga supply dan demand komoditas beras.