Scroll untuk membaca artikel
Haqia Ramadhani
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara soal TikToker Awbimax dilaporkan usai mengkritik Lampung tak maju-maju.

Mahfud menyatakan bahwa Awbimax atau Bima Yudho Saputro mempunyai hak konstitusional untuk menyampaikan kritik.

BACA JUGA: Laporkan TikToker Awbimax, Mobil dalam Konten Pengacara Gindha Ansori Diduga Pernah Tabrak Lari Pejalan Kaki

"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu hanya kritik bukan laporan aparat penegak hukum," kata Mahfud MD dilansir dari kanal YouTube R66 Newlitics, Minggu (16/4/2023).

Menurut Mahfud, Bupati Lampung memiliki kewajiban moral untuk menerima kritikan dari warganya. Tidak seharusnya seorang bupati seolah anti kritik.

Dibeberkan oleh Menko Polhukam ini sebenarnya banyak bupati maupun gubenur lainnya di Indonesia  yang mau mulai terbuka menerima kritikan. 

"Tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung kalau dikritik lalu yang ngritik," ucap Mahfud.

"Banyak loh sebenarnya bupati, gubenur sekarang yang terbuka kalau ada orang kayak Bima. 'Buktikan, saya minta bukti, bantu saya'," sambungnya.

BACA JUGA: TikTokers Bima Akui Keluarganya Diintervensi, Hotman Paris Sigap Turun Tangan

Mahfud MD akan melakukan pengecekan apabila aparat penegak hukum ikut andil dalam mengintervensi keluarga Bima. Seperti diketahui Bima mengungkapkan kalau orangtuanya mendapat intervensi dari bupati dan gubenur hingga pihak kepolisian Lampung.

"Tentu saya akan komunikasi kalau ada APH yang ikut menekan," tuturnya.

Mahfud MD berjanji akan melakukan pendalaman terkait kritik Bima terhadap kemajuan Provinsi Lampung justru mendapat intervensi dari sejumlah pihak.

"Iya ini kan baru 14 April kan hari ini. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap. Tentu saya tidak bisa diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan soal itu ya," terang Mahfud MD.

Cek berita dan artikel yang lain di GOOGLE NEWS