Diskusi Geopolitik, UPN Veteran Jakarta Gelar Program Adjunct Professor Bersama Akademisi Malaysia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN "Veteran" Jakarta menyelenggarakan program Adjunct Professor dengan menghadirkan Prof. Dr. Mohd Kamarulnizam Bin Abdullah. Ia merupakan Director of Malaysian and International Studies (IKMAS) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (2/3/2026) hingga Kamis (5/3/2026), dan dilaksanakan di Auditorium FISIP UPN "Veteran" Jakarta.

Kehadiran Prof. Dr. Mohd Kamarulnizam Bin Abdullah menjadi bagian dari upaya FISIP UPN "Veteran" Jakarta dalam memperkuat kerja sama akademik internasional. Melalui program Adjunct Professor ini, para mahasiswa dan civitas akademika mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi serta memperoleh wawasan dari akademisi luar negeri.

Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Musa Maliki, Ph.D, menyampaikan rasa antusiasnya terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menyambut baik kehadiran Prof. Dr. Mohd Kamarulnizam Bin Abdullah dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta memperkaya pengalaman akademik di lingkungan FISIP UPN "Veteran" Jakarta.

"Saya sangat bahagia karena dapat mengundang dan menyambut Prof. Dr. Mohd Kamarulnizam Bin Abdullah dalam program Adjunct Professor ini. Prof. Kamarulnizam adalah ilmuwan yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah akademisi keamanan global yang membahas urgensi krisis geopolitik seperti Board of Peace, Krisis Palestina, penculikan Presiden Venezuela dan Serangan Israel-Amerika terhadap Iran," ucap Musa Maliki.

Pada hari pertama, program dimulai dengan Public Lecture dengan tema "Board of Peace: The Malaysian Perspective" yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Prodi Hubungan Internasional. Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Kamarulnizam menyebut bahwa Board of Peace membawa dunia hari ini memasuki fase Global Disorder.

"PBB sebagai institusi global sudah tidak dianggap lagi," tutur Prof Kamarunizam.

Ia menjelaskan bahwa fase ini bisa dilihat dari pendekatan bisnis Trump terhadap solusi internasional—dengan membayar 1 miliar dolar AS untuk turut terlibat. Menurutnya, hal ini dapat menjadi ancaman jangka panjang terhadap kerangka kerja PBB. Di samping itu, tidak terlibatnya perwakilan Palestina dalam Board of Peace menjadi pertanyaan penting dalam pembentukan dewan perdamaian ini.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Kamarulnizam menjelaskan beberapa pertimbangan yang bisa diambil untuk keluar dari situasi global yang berada di bawah dominasi Amerika Serikat, di antaranya mempertahankan pendekatan multilateral tradisional yang saat ini di bawah PBB mengenai isu Palestina melalui Two State Solutions Resolution (1947) dan Resolusi 3236 (1974), mematuhi arsitektur global yang saat ini berada di bawah PBB, bahwa Board of Peace tidak memiliki kedudukan hukum internasional yang sah, hingga ekspansi regional Israel.

"Di tengah situasi global yang semakin memanas, saya pikir ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara-negara, seperti terus mempertahankan pendekatan multilateral di bawah PBB mengenai isu Palestina melalui Two State Solutions Resolution. Di samping itu, negara-negara mesti mematuhi arsitektur global yang saat ini berada di bawah PBB. Dan harus digarisbawahi, bahwa Board of Peace hari ini tidak memiliki kedudukan hukum internasional yang sah," jelasnya.

Di akhir sesi, Prof. Kamarulnizam menawarkan langkah ke depan, yakni mencari cara mematahkan poros antara Amerika Serikat dan Israel, menunjuk Arab memimpin pengumpulan dana rekonstruksi Gaza, membingkai ulang inisiatif Perdamaian Arab 2002 berdasarkan prinsip pertukaran tanah untuk perdamaian, mendukung pengakuan negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967, hingga mengupayakan Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Selain itu, setiap kehadiran entitas internasional di Gaza harus berada di bawah wewenang PBB, memberi dukungan atas inisiatif pemulihan lokal yang berkelanjutan, hingga mengambil tindakan hukuman terhadap Israel dan membangun upaya diplomatik terkoordinasi di Dewan Keamanan untuk menghentikan operasi di Gaza.

Serangkaian program Adjunct Professor kembali dilanjutkan dengan Faculty Workshop on Policy Brief dengan tema "National Security Policy Design: From White Paper to Implementation” pada Selasa (3/3/2026). Sesi ini membahas tentang proses perumusan kebijakan keamanan nasional, dimulai dari proses penyusunan dokumen strategis hingga implementasi di tingkat operasional.

Selanjutnya, program dilanjutkan dengan Interactive Classes dengan tema “Non-Traditional Security: Climate, Migration, and Maritime Risk in Southeast Asia" yang dilaksanakan pada Rabu (4/3/2026). Dalam sesi ini, seluruh peserta akan diajak untuk memperdalam pemahamannya terhadap isu non-traditional security seperti perubahan iklim, migrasi, dan risiko maritim dalam konteks keamanan kawasan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Program Adjunct Professor ditutup dengan Curriculum Consultation Forum yang bertemakan “Curriculum Alignment and Global Benchmarking” yang diselenggarakan pada hari terakhir dan bertempat di Auditorium FISIP UPN "Veteran" Jakarta. Dalam agenda ini, peserta diajak untuk menyelaraskan kurikulum dengan konteks global dan penguatan kompetensi lulusan agar semakin adaptif terhadap dinamika keamanan regional.

Melalui program ini, FISIP UPN "Veteran" Jakarta menunjukkan komitmen yang serius dalam upaya mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi sekaligus mampu berkontribusi secara nyata terhadap dinamika global, khususnya di kawasan Asia Tenggara.