Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membacakan putusan atas permohonan pengubahan batas usia minimal capres dan cawapres, pada Senin (16/10/2023). Hasilnya pun, MK menolak menerima permohonan tersebut.
Berikut hasil putusan MK tentang usia cawapres:
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Anwar Usman di gedung MK, Jakarta, Pusat, seperti dikutip dari akun X atau Twitter @narkosun.
Sebelumnya MK membacakan, gugatan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar MK mengubah batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang semula 40 tahun.
BACA JUGA: Bukan Cuma Kamaruddin Simanjuntak, 70 Ribu Pengacara Bakal Pasang Badan Bela Jessica Wongso
Adapun pertimbangan MK menolak gugatan itu ialah karena permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebelumnya, hakim anggota, Saldi Isra menyampaikan sejumlah pertimbangan MK dalam menentukan putusan tersebut.
MK berpendapat kalau urusan batas usia capres-cawapres itu merupakan ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskan terkait dalam pembentukan undang-undang.
Melansir dari suara.com, berdasarkan dalam Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal batas usia capres dan cawapres termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Dari dasar itulah, menurut MK batas minimal usia capres dan cawapres yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan berbenegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya.
BACA JUGA: Mahasiswi Ini Cuekin Ganjar Pranowo dan Asyik Makan, Netizen: Mantap Mbak
Di antara perkara lain yang juga permohonan batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu:
- Perkara 55/PUU-XXI/2023. Adapun pihak yang menggugat, yaitu Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wabup Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Sidoarjo Muhammad Albarraa.
- Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika.
- Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023/, 92/PUU-XXI/2023/, dan 105/PUU-XXI/2023/. Mereka menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu yang berbunyi “persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.
Para pemohon ini meminta agar setidaknya batas usia capres dan cawapres dapat diatur menjadi 35 tahun. Adapun asumsi yang mereka lontarkan bahwa pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman dan potensi untuk menjadi capres dan cawapres.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Baca Juga
-
Antara Jurnal Scopus dan Kerokan: Membedah Pluralisme Medis di Indonesia
-
Berdamai dengan Keresahan, Cara Menerima Diri Tanpa Perlu Jadi Motivator Karbitan
-
Mens Rea Pandji Pragiwaksono dan KUHP Baru: Ketika Tawa Lebih Jujur dari Hukum
-
Beli Bahagia di Toko Buku: Kenapa Novel Romantis Jadi Senjata Hadapi Kiamat
-
Dilema Fatherless di Indonesia: Ayah Selalu Sibuk, Negara Selalu Kaget
Artikel Terkait
-
Respon FX Rudy Usai MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres
-
Profil Anwar Usman, Ketua MK Sekaligus Ipar Jokowi yang Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
-
PAN Makin Optimis Duet Prabowo-Erick Thohir Usai MK Tolak Gugatan Turunkan Usia Capres/Cawapres
-
MK Tolak Ubah Batas Usia Capres-Cawapres, Gibran: Mangkanya Jangan Menuduh-nuduh...
-
Sempat Berhadapan, Massa Aksi Tolak dan Dukung Usia Minimal Capres-Cawapres di Patung Kuda Bubarkan Diri
News
-
Lingkaran Setan Side Hustle: Antara Tuntutan Hidup dan Ancaman Burnout Anak Muda
-
Darurat Arogansi Aparat: Menilik Dampak Kerugian Pedagang karena Es Gabus Dikira Spons
-
Fresh Graduate Jangan Minder! Pelajaran di Balik Fenomena Open To Work Prilly Latuconsina
-
Transformasi AI dalam Ekonomi Kreatif Indonesia: Peluang Emas atau Ancaman?
-
Milenial vs Gen Z: Mengapa Generasi Milenial Dinilai Lebih Awet Muda?
Terkini
-
Kasus Penipuan Eks Karyawan Fuji Resmi Disidik, Diduga Tak Bekerja Sendiri?
-
Board of Peace dan Paradoks Diplomasi Indonesia
-
Mengenal Filsafat dengan Cara yang Menyenangkan lewat Novel Dunia Sophie
-
Cha Eun-woo Rilis Permintaan Maaf Imbas Kasus Penggelapan Pajak Rp200 M
-
Di Antara Tembang dan Perang: Membaca Cerita Panji Nusantara