Kena Skakmat Rakyat! 5 Anggota DPR Dinonaktifkan Buntut Ucapan dan Tingkah Nirempati

Drama di Senayan belum juga kelar. Setelah tembok Gedung DPR dibanjiri coretan dan demo anarkis meletus, akhirnya para partai politik mengambil tindakan tegas. Bukan cuma janji manis, tapi bukti nyata: total ada 5 anggota DPR yang resmi dinonaktifkan dari jabatannya di parlemen.

Keputusan ini diambil secara mendadak oleh PAN dan NasDem, serta Golkar, per Minggu (31/8/2025). Jelas ini adalah buntut langsung dari amarah rakyat yang memuncak gara-gara isu gaji fantastis, tunjangan rumah Rp50 juta, dan yang paling parah, aksi joget-joget di tengah penderitaan.

Siapa saja yang kena skakmat dan harus rehat dulu dari kursi dewan? Ini dia daftar lengkapnya, lengkap dengan kasus yang menyeret mereka.

1. Ahmad Sahroni (Partai NasDem)

Kasus: Julid kepada Rakyat yang Minta DPR Dibubarkan

Ahmad Sahroni, yang dikenal dengan julukan Crazy Rich Tanjung Priok, jadi sasaran utama kemarahan publik. Bukan soal duitnya, tapi soal mulutnya yang terlalu pedas.

Sebelumnya, Sahroni sempat menyindir keras seruan pembubaran DPR. Ia menganggap ide pembubaran lembaga legislatif itu adalah "ide orang tolol sedunia."

Pernyataan yang sangat melukai perasaan rakyat ini langsung disambut teriakan keras massa saat demo. Sahroni sendiri sebenarnya sudah lebih dulu dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III. Namun, kini NasDem mengambil langkah ekstrem dengan menonaktifkannya sebagai anggota DPR RI terhitung 1 September 2025. Mungkin ini balasan semesta atas ucapan yang kelewat batas itu.

2. Nafa Urbach (Partai NasDem)

Kasus: Pembelaan Tunjangan Rp50 Juta dan Keluhan 'Macet Bintaro'

Nafa Urbach adalah anggota DPR kedua dari NasDem yang harus dinonaktifkan. Kesalahannya ada pada pernyataan yang sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Nafa membela habis-habisan tunjangan rumah anggota dewan senilai Rp50 juta per bulan.

Pembelaannya semakin blunder ketika ia mengeluh soal macet yang ia rasakan. “Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa,” keluhnya.

Kontras sekali dengan ribuan rakyat yang baru saja viral berdesakan dan hampir pingsan di Stasiun Tanah Abang akibat demo. Netizen menganggap keluhan ini sangat tone deaf. Ucapan yang menyinggung perasaan rakyat inilah yang membuat karir legislatifnya harus rehat sejenak.

3. Eko Patrio (Partai PAN)

Kasus: Joget-Joget Manja Usai Sidang Tahunan

Eko Patrio, komedian yang kini duduk di Komisi VI, jadi salah satu wajah yang paling dikenali dalam video viral joget di Sidang Tahunan MPR. Meskipun Eko sudah memberikan klarifikasi bahwa joget itu adalah aksi spontan untuk mengapresiasi orkestra dari Universitas Pertahanan setelah acara selesai, publik sudah terlanjur geram.

Di mata rakyat, aksi joget-joget ini dianggap sebagai pesta pora dan tertawa di atas penderitaan masyarakat yang sedang berjuang melawan ekonomi sulit dan biaya hidup mahal. Eko sendiri sudah meminta maaf secara terbuka bersama Pasha Ungu, namun sanksi penonaktifan dari PAN tetap berjalan per 1 September 2025.

4. Uya Kuya (Partai PAN)

Kasus: Ikutan Joget dan Korban Narasi 'Gaji Rp3 Juta'

Senasib dengan Eko Patrio, Uya Kuya juga ikut dinonaktifkan dari PAN. Uya juga terekam asyik bergoyang di Sidang Tahunan MPR.

Meskipun Uya sudah berusaha membela diri bahwa ia adalah korban narasi hoaks soal video "Gaji Rp3 juta per hari dikira banyak," partisipasinya dalam aksi joget-joget itu sudah cukup membuat partainya mengambil keputusan tegas.

Uya juga sudah menyampaikan permintaan maaf tulus kepada masyarakat Indonesia, mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya kurang hati-hati dalam bersikap. Sanksi ini menunjukkan PAN ingin menjaga kepercayaan kepada Presiden Prabowo di tengah gejolak politik.

5. Adies Kadir (Partai Golkar)

Kasus: Mulut Keceplosan Bocorin Kenaikan Tunjangan

Adies Kadir dari Golkar dinonaktifkan dalam rangka pendisiplinan etika. Kasusnya adalah ketika ia memberikan pernyataan yang sangat sensitif di tengah kemarahan publik soal tunjangan dewan. Adies sempat menyebut komponen tunjangan DPR, seperti tunjangan beras (naik jadi Rp12 juta) dan transportasi (naik jadi Rp7 juta), mengalami peningkatan.

Walaupun sehari setelahnya Adies buru-buru menganulir pernyataannya dan mengklaim salah data, nasi sudah menjadi bubur. Pengakuan soal kenaikan tunjangan, meskipun diralat, sudah telanjur melukai dan memicu kemarahan massa. DPP Golkar pun memutuskan untuk menonaktifkannya sebagai bentuk tanggung jawab etika.

Keputusan menonaktifkan lima anggota dewan ini menunjukkan adanya tekanan politik yang sangat besar dari publik. Ini adalah sinyal bahwa suara rakyat, meskipun disampaikan lewat demo yang keras, akhirnya didengar oleh pimpinan partai politik.