Prabowo di PBB: Titik Balik Konflik Israel-Palestina dan Tawaran 20.000 Pasukan Perdamaian

Melalui pidatonya di PBB, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan dirinya sebagai sosok yang memiliki suara khas dan menyambut peran baru negaranya sebagai kekuatan global, tulis Jean-Paul Laborde, mantan Asisten Sekretaris Jenderal PBB.

Pada tanggal 23 September 2025, sebelum sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato dengan intensitas yang jarang terjadi. Langka, karena ia berhasil merangkai memori sejarah, visi strategis, dan proposal konkret—singkatnya, sebuah visi yang ditandai oleh kepemimpinan multilateral sejati. Langka juga karena kata-katanya menggemakan alasan utama keberadaan PBB: untuk membangun tatanan yang didirikan bukan atas hukum yang terkuat, melainkan atas keadilan, martabat, dan keseimbangan di antara bangsa-bangsa—dengan kekuasaan mengabdi pada hukum, bukan sebaliknya.

Dengan secara langsung menantang pepatah Thucydides—"Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menanggung apa yang harus mereka tanggung"—kepala negara Indonesia memilih untuk menegaskan bahwa hukum, bukan kekuasaan, harus tetap menjadi landasan hubungan internasional.

Titik balik isu Israel-Palestina

Pidato tersebut juga menandai titik balik terkait konflik Israel-Palestina. Jakarta menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara, sekaligus menekankan bahwa keamanan Israel harus dijamin sepenuhnya. Kata-kata ini, yang diucapkan oleh presiden negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki bobot simbolis yang sangat besar. Dan ketika beliau menutup pidatonya dengan "Shalom", itu merupakan sinyal rasa hormat dan keseimbangan yang ditujukan kepada seluruh dunia.

Komitmen Konkret

Namun, di luar simbol-simbol, Indonesia telah membuat komitmen konkret. Presiden Subianto mengusulkan pengerahan 20.000 pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan PBB ke Gaza, menunjukkan bahwa negaranya tidak akan puas dengan postur moral tetapi akan memikul tanggung jawab operasional. Indonesia telah menjadi salah satu kontributor utama bagi operasi penjaga perdamaian PBB, dan militernya terkenal akan profesionalismenya dalam konteks yang menantang. Tawaran ini menegaskan kembali kesiapan seorang aktor yang bersedia bertindak di mana pun perdamaian terancam.

Lebih lanjut, pidato tersebut tidak terbatas pada keamanan internasional. Presiden juga menyoroti pencapaian nyata negaranya: rekor produksi beras, ekspor ke negara-negara yang dilanda krisis (termasuk Palestina), program biofuel, dan koridor investasi untuk industri hijau. Beliau mengingatkan dunia bahwa aksi multilateral dapat memberikan hasil nyata dan bahwa Indonesia bertujuan untuk berkontribusi tidak hanya pada stabilitas tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Suara Global Baru

Majelis Umum dengan demikian mendengar suara sebuah bangsa yang mengemban peran global, bukan lagi sekadar peran regional. Indonesia di bawah Prabowo Subianto memposisikan diri sebagai mediator yang kredibel, kekuatan penyeimbang, dan model negara berkembang di belahan bumi selatan yang menolak sinisme politik kekuasaan dan berupaya menghidupkan kembali semangat pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dunia yang ditandai oleh fragmentasi dan perpecahan yang semakin dalam, suara baru ini layak untuk didengar.

Sebagai mantan pejabat PBB, saya jarang merasakan sejelas ini kemungkinan bahwa sebuah negara dengan bobot demografis, ekonomi, dan strategis yang meningkat dapat mengusulkan jalan rekonsiliasi antara prinsip dan realitas. Indonesia tidak mengklaim akan mewujudkan revolusi secara instan. Namun, Indonesia mengingatkan kita bahwa perdamaian melalui hukum tetap mungkin—jika negara-negara sekelasnya memilih untuk menjadi juru bicara dan pembangunnya. Satu hal yang pasti: di mimbar PBB, seorang raksasa baru telah bangkit untuk memberi tahu kita apa yang dapat ditawarkannya kepada dunia.

Jean-Paul Laborde adalah mantan Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau memimpin Direktorat Eksekutif Antiterorisme Dewan Keamanan PBB, memegang beberapa posisi senior di PBB dan peradilan Prancis, dan saat ini menjabat sebagai Duta Besar untuk Majelis Parlemen Mediterania, di mana beliau bekerja untuk mempromosikan dialog dan kerja sama regional.