M. Reza Sulaiman | Siti Nuraida
Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, dalam pertemuan di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin (27/1/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden RI.
Siti Nuraida

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak hingga ke negara tetangga. Kali ini, pemerintah Malaysia mengusulkan penguatan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas yang semakin mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Usulan tersebut muncul ketika kabut asap dilaporkan memengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Bahkan, penutupan sekolah di beberapa negara bagian dan wilayah Malaysia menjadi salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mengurangi risiko paparan polusi udara.

Dalam pemberitaan CNN Indonesia pada 19 Oktober 2026, Anwar mendorong negara-negara ASEAN memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan karhutla yang dampaknya tidak berhenti di wilayah Indonesia.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan kini menjadi persoalan regional. Ketika asap bergerak melewati batas negara, upaya pemadaman dan pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan satu pemerintah.

Malaysia pun menyatakan kesediaannya untuk membantu Indonesia menangani bencana tersebut melalui kerja sama yang lebih terarah.

Anwar Ibrahim Akui Upaya Pemerintah Indonesia

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kabut asap, Anwar Ibrahim juga menyampaikan pengakuan atas kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla.

Dikutip dari laporan ANTARA News Bali yang terbit pada 19 Oktober 2026, Anwar menyebut pemerintah Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel serta berbagai aset udara untuk mengatasi kebakaran yang semakin mengkhawatirkan.

Pengakuan itu menjadi bagian penting dalam membaca sikap Malaysia. Di satu sisi, pemerintah negara tersebut menghadapi tekanan akibat memburuknya kondisi udara. Di sisi lain, Anwar mengakui bahwa penanganan kebakaran di wilayah Indonesia bukan pekerjaan sederhana.

Luas wilayah yang terdampak, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta tantangan dalam proses pemadaman membuat penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang besar.

Kebakaran di kawasan hutan dan lahan juga tidak selalu mudah dikendalikan. Pada wilayah tertentu, kondisi lahan dan cuaca dapat menyulitkan petugas menjangkau titik api maupun mencegah kebakaran kembali meluas.

Karena itu, pengakuan terhadap upaya pemerintah Indonesia berjalan beriringan dengan dorongan agar negara-negara tetangga ikut mengambil peran.

Anwar menilai, hubungan baik antarnegara di Asia Tenggara seharusnya menjadi dasar untuk saling membantu ketika bencana menimbulkan dampak lintas batas.

Malaysia, menurut laporan tersebut, tetap terbuka untuk memberikan bantuan sebagaimana yang telah ditawarkan sebelumnya.

Pendekatan ini membuka peluang bagi kerja sama yang lebih konkret, terutama jika dukungan negara tetangga dapat diselaraskan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

Kabut Asap Ganggu Aktivitas Masyarakat Malaysia

Persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Dampaknya juga menjalar ke kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan belajar hingga aktivitas ekonomi.

Laporan Warta Ekonomi berjudul Tak Tahan Lagi Hadapi Kiriman Asap, PM Malaysia Minta Negara ASEAN Turun Tangan Urusi Karhutla RI! pada 19 Oktober 2026 menyebutkan bahwa kabut asap berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas warga Malaysia.

Penutupan sekolah di sejumlah negara bagian dan wilayah menjadi salah satu gambaran nyata dari gangguan tersebut.

Ketika kualitas udara memburuk, kelompok rentan, termasuk anak-anak dan orang yang memiliki gangguan pernapasan, dapat menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar. Aktivitas di luar ruangan pun berpotensi terganggu apabila paparan polusi meningkat.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran hutan tidak hanya menghasilkan kerusakan pada ekosistem di lokasi kebakaran. Asap yang terbawa angin dapat menciptakan persoalan baru bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sumber api.

Dampak lintas batas inilah yang membuat karhutla Indonesia kembali menjadi perhatian pemerintah Malaysia.

Bagi Kuala Lumpur, penanganan persoalan tersebut bukan semata-mata tentang hubungan diplomatik dengan Jakarta. Ada kepentingan langsung untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga agar kegiatan sosial serta ekonomi tidak terus terganggu.

Namun, penanganan kabut asap juga memerlukan ketelitian. Pergerakan asap dipengaruhi berbagai faktor, termasuk arah angin, kondisi atmosfer, intensitas kebakaran, dan lokasi titik api. Karena itu, respons yang efektif membutuhkan informasi yang akurat dan koordinasi yang berkelanjutan.

ASEAN Didorong Memperkuat Koordinasi dan Kesiapsiagaan

Anwar Ibrahim mengusulkan mekanisme kerja sama ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan kolektif dalam menghadapi kabut asap lintas batas.

Usulan ini menempatkan persoalan karhutla dalam kerangka tanggung jawab bersama negara-negara Asia Tenggara.

Selama ini, kebakaran hutan dan lahan kerap dipandang sebagai persoalan domestik negara tempat kebakaran terjadi. Padahal, ketika asap menyebar ke wilayah negara lain, dampaknya menjadi lebih luas dan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.

Kerja sama regional dapat diarahkan pada beberapa bidang, seperti pertukaran informasi mengenai titik api, pemantauan kualitas udara, koordinasi bantuan pemadaman, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim rawan kebakaran.

Pertukaran data yang cepat, misalnya, dapat membantu negara-negara terkait memahami perkembangan situasi dan menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan.

Sementara itu, koordinasi operasional diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dukungan personel, peralatan pemadaman, maupun kemampuan pemantauan udara perlu diselaraskan dengan strategi penanganan yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Meski demikian, usulan kerja sama tersebut perlu dibedakan dari keputusan operasional yang telah disepakati bersama. Pernyataan Anwar menunjukkan dorongan untuk memperkuat mekanisme ASEAN, tetapi rincian pelaksanaan, pembagian tugas, dan bentuk dukungan masing-masing negara tetap memerlukan tindak lanjut.

Dengan kata lain, tantangan berikutnya bukan hanya menyatukan pandangan, melainkan menerjemahkan kesepakatan menjadi tindakan yang terukur.

Tantangan Penanganan Karhutla Tidak Berhenti pada Pemadaman

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang memerlukan penanganan dari berbagai sisi. Pemadaman titik api memang mendesak ketika kebakaran berlangsung, tetapi upaya jangka panjang juga dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Pencegahan menjadi salah satu bagian penting dalam strategi tersebut.

Pemantauan kawasan rawan kebakaran, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pengelolaan lahan yang lebih baik dapat membantu menekan risiko kebakaran.

Selain itu, kondisi ekosistem juga perlu menjadi perhatian. Lahan gambut, misalnya, memiliki karakteristik yang membuat kebakaran dapat menjadi sulit dikendalikan ketika api menjalar ke lapisan tanah. Penanganannya membutuhkan metode yang sesuai dengan kondisi wilayah dan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dari permukaan.

Faktor cuaca juga berpengaruh terhadap perkembangan kebakaran. Pada periode kering, vegetasi yang mudah terbakar dan rendahnya kelembapan dapat meningkatkan risiko api meluas.

Karena itu, kesiapsiagaan sebaiknya dibangun sebelum kebakaran mencapai skala besar. Sistem peringatan dini, pemetaan wilayah berisiko, serta koordinasi antarlembaga dapat membantu mempercepat respons ketika muncul titik api baru.

Dalam konteks regional, negara-negara ASEAN dapat saling berbagi pengalaman dan kemampuan teknis untuk memperkuat langkah pencegahan tersebut.

Kerja sama juga perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing negara. Dukungan regional akan lebih efektif jika dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar menjadi respons diplomatik ketika kabut asap sudah menyebar.

Hubungan Indonesia-Malaysia Diuji oleh Persoalan Lingkungan

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat sebagai negara bertetangga di Asia Tenggara. Kedekatan geografis membuat keduanya berbagi kepentingan dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Persoalan kabut asap menjadi salah satu ujian bagi hubungan tersebut karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di kedua negara.

Dorongan Anwar untuk memperkuat kerja sama ASEAN memperlihatkan bahwa jalur diplomasi masih menjadi pilihan penting dalam menghadapi masalah ini. Pengakuannya terhadap upaya pemerintah Indonesia juga menunjukkan adanya ruang bagi dialog, meskipun tekanan akibat dampak kabut asap terus berlangsung.

Laporan Arrahmah.id mengenai usulan kerja sama ASEAN dalam menangani kabut asap akibat karhutla Indonesia turut menempatkan persoalan ini sebagai isu yang membutuhkan keterlibatan negara-negara kawasan.

Sementara itu, pemberitaan Suara Independent News mengenai penutupan sekolah di Malaysia menggambarkan bagaimana dampak lingkungan dapat meluas hingga mengganggu layanan publik.

Kedua aspek tersebut saling berkaitan. Ketika dampak kabut asap semakin terasa, kebutuhan terhadap tindakan bersama menjadi semakin mendesak.

Meski demikian, kerja sama regional tetap perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab masing-masing negara dalam mengendalikan kebakaran di wilayahnya.

Indonesia memiliki peran utama dalam penanganan kebakaran di dalam negeri, sedangkan negara-negara tetangga dapat mendukung melalui koordinasi, bantuan teknis, dan pertukaran informasi sesuai kesepakatan bersama.

Menunggu Langkah Nyata di Tingkat Regional

Usulan Anwar Ibrahim menjadi pengingat bahwa karhutla tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan yang terjadi di satu wilayah. Dampak asap dapat menjalar melewati perbatasan dan mengganggu kehidupan masyarakat di negara lain.

Pengakuan Malaysia terhadap upaya pemerintah Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan komunikasi yang terbuka, dukungan yang tepat, dan komitmen jangka panjang.

Bagi ASEAN, tantangan utamanya adalah memastikan dorongan kerja sama tersebut menghasilkan langkah yang nyata. Koordinasi yang lebih kuat perlu diikuti pertukaran informasi yang cepat, kesiapan bantuan, serta strategi pencegahan yang konsisten.

Sementara itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berkurangnya asap dalam jangka pendek. Perlindungan kawasan hutan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, dan pencegahan kebakaran berulang juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Masyarakat di Indonesia maupun negara tetangga sama-sama membutuhkan udara yang lebih bersih dan lingkungan yang aman. Harapan itu hanya dapat diwujudkan melalui tindakan yang berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan dukungan ketika krisis terjadi.

Kerja sama ASEAN kini menghadapi ujian nyata: mengubah kepedulian bersama menjadi langkah konkret agar kabut asap tidak terus menjadi persoalan tahunan yang merugikan masyarakat di Asia Tenggara.