Sebanyak 97 dari 118 armada utama Trans Jogja telah berusia lebih dari 10 tahun dan membutuhkan peremajaan. Dinas Perhubungan (Dishub) DIY kini mengkaji skema sewa bus listrik bersama pihak ketiga untuk memperbarui armada di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, dalam acara Good Talk Off Air Yogyakarta bertajuk “Menata Ulang Cara Kita Bergerak, Sudahkah Transportasi Publik Menjadi Pilihan Kita?” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM pada Selasa (17/11/2026).
Chrestina mengakui kondisi sejumlah bus Trans Jogja masih menjadi keluhan masyarakat. Salah satu persoalan yang disorot adalah kondisi fisik kendaraan, termasuk asap pekat dari gas buang yang berkaitan dengan pemeliharaan armada.
“Ada 97 armada bus Trans Jogja yang saat ini beroperasi usianya sudah lebih dari 10 tahun dan perlu diremajakan. Keterbatasan anggaran APBD memang menjadi tantangan, namun kami berupaya mencari solusi melalui skema sewa bus listrik (electric bus leasing) agar peremajaan armada dapat berjalan tanpa membebankan investasi awal,” ungkap Chrestina.
Saat ini, Trans Jogja mengoperasikan 118 bus utama dengan 12 unit sebagai armada cadangan. Dishub DIY juga menyiapkan langkah pengendalian emisi melalui pengujian berkala. Bus yang tidak memenuhi ketentuan uji emisi akan dikandangkan oleh operator.
Dalam pemaparannya, Chrestina menyebut pemerintah daerah sedang mengkaji skema sewa untuk peremajaan tahap pertama sebanyak 40 unit bus. Opsi tersebut dipertimbangkan karena pengadaan armada baru membutuhkan anggaran besar, sementara kebutuhan pembaruan kendaraan terus mendesak.
Chrestina mengatakan keterbatasan armada juga berdampak terhadap jangkauan layanan Trans Jogja. Saat ini, jarak antarhalte rata-rata masih di atas 500 meter. “Evaluasi rute dan pembaruan sistem aplikasi terus kami koordinasikan bersama pihak operator (PT STI),” ujarnya.
Persoalan Trans Jogja juga berkaitan dengan kemudahan akses dan kepastian layanan bagi penumpang. Dalam sesi diskusi, salah satu peserta mengeluhkan waktu tunggu bus yang panjang serta informasi posisi kendaraan di aplikasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Chrestina mengatakan jarak antarhalte Trans Jogja saat ini rata-rata masih di atas 500 meter. Dishub DIY, menurutnya, terus mengevaluasi rute dan berkoordinasi dengan operator untuk memperbarui sistem informasi perjalanan.
“Kami memantau dinamika kemacetan secara real-time melalui CCTV di kantor Dishub untuk memastikan validitas estimasi waktu di aplikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, pengembangan transportasi publik juga membutuhkan keterhubungan antarmoda. Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan fokus layanan kereta api kini diarahkan pada kemudahan konektivitas dengan moda transportasi lain.
“Pasca-pandemi COVID-19, fokus utama KAI bergeser dari sekadar modernisasi fisik menjadi penyedia solusi konektivitas tanpa hambatan (seamless connectivity). KAI berkolaborasi erat dalam ekosistem transportasi publik bersama Pemda DIY,” kata Feni.
KAI Daop 6, lanjut Feni, juga tengah membangun kawasan integrasi moda atau intermodal hub di sisi selatan Stasiun Yogyakarta, kawasan Jalan Pasar Kembang. Fasilitas tersebut dirancang untuk memudahkan penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan taksi daring, bus listrik, maupun Trans Jogja.
Sementara itu, Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota, Dishub DIY juga menerapkan kebijakan tarif parkir disinsentif. Chrestina menjelaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan kantong parkir resmi sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum atau berjalan kaki.
“Kebijakan disinsentif tarif parkir di pusat kota adalah untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia memindahkan kendaraannya ke kantong parkir dan beralih ke angkutan umum atau berjalan kaki menikmati keindahan Yogyakarta,” pungkas Chrestina.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kendati demikian, pembenahan transportasi publik tetap perlu berjalan beriringan dengan peremajaan armada, pengurangan emisi, serta peningkatan akses dan kepastian layanan bagi penumpang.
Baca Juga
-
Polemik Hari Ayah Nadin Amizah: Etika Bercerita Keluarga ke Ruang Publik
-
Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?
-
Memahami Mono no Aware, Filosofi Jepang untuk Menghargai Hal yang Sementara
-
Ulasan Buku Menjadi Penulis: Sebuah Seni untuk Peka pada Kehidupan Sekitar
-
Potterhead Wajib Tahu! Ini 5 Detail Menarik di Cuplikan Serial Harry Potter
Artikel Terkait
News
-
Daendels Humanis atau Kejam? Perdebatan Hangat di Balik Peluncuran Buku Jalan Raya Pos
-
Nyesek! Ijazah S1 dan S2 Hanya Disimpan, Sarjana Rela Jadi Ojol Demi Bertahan Hidup
-
Mengenal Stamp Hunter Indonesia: Tempat Berkumpulnya Para Pemburu Cap di Tanah Air
-
Euforia Kirim PMI ke Jepang: Awas Jebakan "Pengangguran Terdidik" di Masa Depan!
-
Menggugat Standar Ganda: Kenapa Loker Admin Butuh Sarjana, Tapi Pembuat UU Cukup Lulusan SMA?
Terkini
-
4 Tone Up Sunscreen Fragrance-Free Andalan Buat Glowing pada Kulit Sensitif
-
Mudah Dibuat Tapi Nol Makna, Mengapa AI Slop Jadi Ancaman Baru di Dunia Digital?
-
Review Streaming: Film Korea yang Menyoroti Sisi Gelap Dunia Live Streaming
-
Prabowo Tampil Mencolok dengan Jas Abu-abu di Tengah Barisan Pemimpin Dunia, Disengaja?
-
Skip and Loafer Season 2 Kenalkan Dua Karakter Baru, Tayang April 2027