BTS dan Kontroversi Wajib Militer Korea: Sistem Pengecualian yang Tak Adil

Dalam audit Komite Pertahanan Nasional baru-baru ini terhadap Administrasi Tenaga Kerja Militer, keadilan sistem pengecualian dinas militer Korea Selatan kembali dipertanyakan.

Melansir Allkpop pada Selasa (21/10/2025), pada tanggal 20 Oktober KST, dalam audit parlemen yang diadakan di Majelis Nasional di Yeouido, Anggota DPR Sung Il Jong, ketua Komite Pertahanan dan anggota Partai Kekuatan Rakyat, menyuarakan kekhawatiran atas inkonsistensi undang-undang pengecualian militer yang berlaku.

Menurut Sung, BTS seharusnya bisa mendapatkan pengecualian wajib militer, jika saja keputusan penegakan hukum diubah atau direvisi. Ia menilai bahwa pencapaian global yang diraih BTS sudah cukup untuk dianggap sebagai kontribusi besar terhadap citra dan ekonomi nasional.

“BTS bisa saja dikecualikan jika saja keputusan penegakannya direvisi,” ujar Sung, mengkritik keras ketimpangan dalam penerapan sistem yang seharusnya menilai prestasi dan kontribusi individu terhadap negara tanpa bias terhadap jenis bidang yang digeluti.

Sung kemudian mengusulkan adanya amandemen terhadap keputusan penegakan Undang-Undang Dinas Militer, yang memungkinkan seniman pop internasional seperti BTS untuk diakui sebagai “personel seni dan olahraga.” Dengan begitu, mereka dapat memenuhi syarat untuk mengganti wajib militer dengan dinas alternatif selama 34 bulan.

Dalam sistem yang berlaku saat ini, hanya individu yang memenangkan penghargaan di kompetisi seni dalam negeri yang diakui pemerintah atau kompetisi internasional tertentu yang dapat memperoleh pengecualian. Mereka yang masuk kategori ini disebut telah memberikan kontribusi budaya luar biasa bagi bangsa.

Namun, sistem tersebut dianggap tidak seimbang. Ketika ditanya apakah pemenang Hadiah Nobel di bidang sains atau sastra bisa mendapatkan pengecualian yang sama, Komisaris Administrasi Tenaga Kerja Militer, Hong So-young, dengan tegas menjawab bahwa hal itu tidak dimungkinkan dalam sistem saat ini.

Anggota DPR Sung menyoroti ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan tersebut. Ia mengungkapkan fakta bahwa meskipun seseorang memenangkan penghargaan musik bergengsi seperti Grammy, Billboard Music Awards, atau American Music Awards, mereka tetap tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan dari wajib militer.

Sebaliknya, sekitar 210 orang dalam 10 tahun terakhir telah menerima pengecualian, meski hanya memenangkan kompetisi yang disebut 'internasional,' padahal kompetisi tersebut diadakan di Korea Selatan dan pesertanya sebagian besar warga lokal.

“Jika 91% dari semua individu yang mendapat pengecualian berasal dari acara lokal yang hanya berlabel ‘internasional,’ bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa sistem ini adil?” kata Sung tegas dalam sidang tersebut.

Mendengar hal itu, Komisaris Hong mengakui bahwa memang terdapat keraguan terhadap keadilan sistem dan bahwa isu ini perlu dikaji lebih lanjut.

Sung juga menegaskan bahwa kontribusi BTS terhadap negara seharusnya tidak diabaikan begitu saja. Ia menyebut bahwa BTS telah memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, mencapai sekitar 56 triliun won Korea (sekitar 39 miliar dolar AS), berkat pengaruh global mereka terhadap pariwisata, budaya, hingga ekspor produk Korea.

“BTS membawa manfaat ekonomi dan diplomatik yang luar biasa bagi Korea Selatan, namun mereka tetap tidak mendapatkan pengecualian, sementara individu dengan kontribusi yang jauh lebih kecil justru diberi keringanan. Apakah ini bisa disebut adil?” ujar Sung dengan nada menekan.

Kritik ini bukan pertama kalinya muncul. Selama bertahun-tahun, wacana tentang pengecualian wajib militer bagi artis K-pop terus menjadi perdebatan di Korea Selatan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa para artis yang sukses secara internasional, terutama BTS, telah membantu meningkatkan citra Korea di dunia dan pantas mendapatkan perlakuan khusus.

Sebagai tanggapan terhadap kritik yang dilayangkan, Komisaris Hong So-young menyatakan bahwa pemerintah akan mengupayakan perbaikan sistem dengan melibatkan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Ia berjanji akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan bahwa ke depannya sistem pengecualian dapat diterapkan dengan lebih transparan dan adil.

“Kami akan secara aktif mengupayakan perbaikan melalui diskusi dengan kementerian terkait agar kebijakan ini dapat lebih mencerminkan keadilan dan nilai kontribusi bagi negara,” ujarnya.

Isu ini menegaskan kembali bahwa di tengah perkembangan budaya pop Korea yang semakin mendunia, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan wajib militer agar tetap relevan dengan zaman.

Sebab, kontribusi terhadap negara tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari panggung global yang mampu mengharumkan nama bangsa. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini?