Menyoal Pungutan Galon dan Redefinisi Infak Pembangunan di Madrasah

Di sebuah Madrasah Tsanawiyah yang terletak di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, kemegahan adalah hal pertama yang menyapa mata setiap pelintas. Sebuah gedung baru berdiri kokoh dengan arsitektur modern—seolah menjadi monumen keberhasilan branding sekolah "favorit" yang memikat.

Namun, bagi mereka yang bersedia menilik lebih dalam, kemegahan itu menyimpan batas tak kasat mata. Di balik tembok yang rapi, ada privilese eksklusif yang memisahkan antara "si anak emas" dan mereka yang dianaktirikan melalui skema hidden cost atau biaya tersembunyi yang kerap luput dari perhatian.

Janji Manis di Atas Brosur

Masih lekat dalam ingatan bagaimana brosur sekolah ini beredar dengan janji fasilitas yang menggiurkan: ruang kelas ber-AC yang sejuk hingga jaringan WiFi yang menjangkau seluruh area. Sayangnya, janji-janji tersebut seolah hanya menjadi instalasi pemanis untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat.

Realitanya, fasilitas "jos" tersebut menjadi privilese yang hanya bisa dinikmati oleh siswa boarding school, sementara siswa kelas reguler harus menelan kenyataan pahit setiap harinya.

Alih-alih mendapatkan fasilitas penunjang pembelajaran digital yang mutakhir, siswa reguler justru disambut oleh pemandangan yang menyesakkan: kursi-kursi yang sudah copot, ketiadaan LCD, hingga pintu ruang kelas yang bahkan tidak bisa tertutup rapat.

Dinding kelas tampak kusam dengan cat yang mengelupas dan retakan menjalar, sangat kontras dengan kemilau gedung asrama. Di beberapa sudut, kipas angin mati hanya menjadi pajangan berdebu, sementara ruang kelas tambahan hanya dibatasi sekat triplek bolong tanpa plafon yang membuat suasana belajar terasa kian gersang.

Matematika Galon: Pungutan Mungil yang Menjadi Bukit

Ketidakadilan ini merembes hingga ke urusan kerongkongan. Salah satu hidden cost yang paling tidak masuk akal adalah iuran galon sebesar Rp1.000 per hari per siswa. Mari kita gunakan kalkulator sederhana untuk membedah "uang receh" ini. Jika satu kelas berisi 30 siswa, maka terkumpul Rp30.000 per hari. Dalam satu bulan sekolah (25 hari), satu kelas menyetor Rp750.000.

Bayangkan jika sekolah tersebut memiliki puluhan kelas reguler; angkanya bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun! Angka yang sangat fantastis untuk sekadar urusan air minum yang ironisnya sering dikeluhkan pahit, berbau, bahkan galonnya dibiarkan utuh tak tersentuh hingga berlumut di sudut kelas karena siswa lebih memilih membawa tumbler sendiri.

Pernah didiskusikan ibu-ibu di grup kelas, karena tidak diberikan surat edaran resmi. Serta tidak tercantum di kwitansi pembayaran. Anehnya, meski air tidak diminum, tagihan tetap jalan. Saat dikritik, jawaban pihak sekolah selalu berlindung di balik kata sakti: "Anggap saja sedekah untuk pembangunan gedung X." Gedung X yang dimaksud tidak lain adalah fasilitas mewah untuk anak-anak asrama.

Infak yang Memaksa dan KBBI yang Terlupakan

Kejanggalan manajemen ini makin diperparah dengan istilah "Infak Pembangunan" yang dibebankan kepada setiap wali murid dengan nominal mencapai Rp2 juta lebih per tahun. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infak adalah pemberian harta untuk kepentingan keagamaan yang sifatnya sukarela dan tidak dibatasi oleh aturan tertentu.

Namun, di madrasah ini, makna infak bergeser menjadi kewajiban yang kaku dengan nominal minimal dan tenggat waktu yang mengikat, persis seperti tagihan utang. Mengapa sekolah tidak berterus terang saja menyebutnya sebagai "Uang Pembangunan"?

Penggunaan label agama yang "manis" ini seolah menjadi strategi untuk membungkam kritik; seakan-akan siapa pun yang mempertanyakan transparansi biaya ini tengah menolak untuk beribadah. Padahal, memaksakan nominal pada sesuatu yang berlabel infak bukan hanya salah secara bahasa, tapi juga mencederai esensi ketulusan dalam berderma.

Muak yang Terpendam: Hidup Segan, Mati Tak Mau

Ketimpangan yang telanjang ini pada akhirnya melahirkan rasa muak yang mendalam di sanubari para siswa reguler. Setiap hari mereka harus berangkat sekolah dengan perasaan yang compang-camping; melihat teman satu almamater masuk ke gedung ber-AC dengan fasilitas lengkap, sementara mereka harus berkeringat di balik sekat triplek yang rapuh. Rasa iri itu nyata, namun mereka tidak punya daya untuk bersuara.

Kondisi ini menciptakan mentalitas "hidup segan, mati pun tak mau". Mereka ingin protes, namun label "sekolah agama" sering kali digunakan untuk membungkam kekritisan dengan dalih ketaatan. Ingin pindah sekolah, namun masa studi sudah kepalang tanggung dan biaya administrasi yang sudah masuk tak mungkin kembali.

Akhirnya, mereka hanya bisa bertahan dalam kepasrahan yang pahit, belajar di tengah rasa dianaktirikan yang kronis. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menumbuhkan rasa percaya diri, justru menjadi tempat di mana siswa belajar bahwa martabat mereka ditentukan oleh seberapa besar biaya "asrama" yang mampu dibayar orang tua.

Kasta Guru dan Pencatutan Nama

Ketimpangan ini juga merambah ke kualitas instruksional. Ada kesan bahwa metode pembelajaran inovatif lebih diutamakan untuk kelas boarding, sementara kelas reguler harus berpuas diri dengan pola pengajaran konvensional satu arah.

Puncaknya terjadi saat momen berbagi takjil di bulan Ramadan. Seluruh murid diminta iuran, namun saat diunggah ke media sosial, spanduk yang terbentang hanya menuliskan nama boarding school. Kontribusi siswa reguler seolah dianggap tidak ada, hilang ditelan demi mempercantik citra kelas unggulan sempurna.

Pendidikan bukan hanya soal bangunan megah di depan jalan, tapi soal keadilan yang dirasakan hingga ke sudut kelas paling belakang. Jangan sampai label "sekolah favorit" hanya digunakan untuk menutupi praktik pungutan tersembunyi yang tidak manusiawi.

Sekolah seharusnya menjadi tempat pertama anak belajar tentang integritas, bukan laboratorium yang mengajarkan bahwa "sedekah" bisa dipaksakan demi membangun kasta sosial yang baru.