Kasta 'HP Kentang': Saat Spek Gadget Jadi Penentu Nilai di Sekolah

Sobat Yoursay, bicara soal sekolah di tahun 2026 ini rasanya sudah jauh berbeda dibanding zaman kakak atau orang tua kita dulu. Kalau dulu musuh terbesar kita adalah kapur tulis yang bikin batuk atau buku paket setebal bantal, sekarang musuh kita lebih modern, yaitu ketimpangan teknologi alias digital divide.

Kita sering banget dicekoki narasi kalau sekolah negeri itu sudah gratis tis tis. Tapi coba deh cek ke lapangan, atau minimal cek isi tas siswanya. Di balik label gratis itu, ada tuntutan terselubung untuk memiliki gawai yang kalau speknya cuma "ecek-ecek", bisa dipastikan masa depan akademik kita bakal penuh dengan loading yang tidak berkesudahan.

Aku punya cerita nih, Sobat Yoursay. Di salah satu sekolah yang katanya favorit—tempat yang fasilitasnya lengkap banget kayak mall baru buka—ada fenomena unik. Label gratis di sini hanya berlaku untuk SPP, tapi urusan tugas, kita seolah dipaksa jadi content creator dadakan.

Guru-guru sekarang keren, mereka nggak lagi minta tugas dikumpul pakai kertas folio bergaris yang beli di warung depan. Sekarang, instruksinya berubah jadi, "Anak-anak, tugasnya dibuat dalam bentuk video sinematik ya, edit yang bagus, lalu upload ke cloud atau tag ke Instagram sekolah." Kedengarannya emang kekinian dan maju banget, kan? Tapi buat siswa yang HP-nya punya memori internal cuma cukup buat simpan satu aplikasi WhatsApp dan beberapa foto keluarga, ini adalah awal dari bencana.

Bayangkan perjuangan seorang siswa yang HP-nya sering disebut "HP kentang". Ketika teman-temannya yang punya privilege bisa santai edit video pakai aplikasi berbayar di tablet terbaru sambil ngopi cantik, siswa ini harus bertarung dengan kenyataan kalau HP-nya bakal freeze setiap kali mau buka aplikasi editing.

Belum lagi urusan "Tugas di Cloud". Istilah cloud atau penyimpanan awan ini terdengar sangat estetik dan modern, tapi mereka lupa kalau untuk mengakses awan itu kita butuh "tangga" berupa kuota internet yang nggak murah dan perangkat yang mumpuni. Kalau spek HP-nya rendah, boro-boro mau upload file bergiga-giga ke awan, baru mau buka browser aja HP-nya sudah panas bisa buat goreng telur.

Sobat Yoursay, fenomena ini menciptakan kasta baru di sekolah. Ada kasta "Siswa Ultra Pro Max" yang tugasnya selalu mulus karena perangkatnya memang spek dewa, dan ada kasta "Siswa Ram Pas-pasan" yang harus rela mengungsi ke warnet atau meminjam laptop saudara demi mendapatkan nilai yang setara.

Aku sering banget lihat pemandangan siswa yang masih bertahan di teras perpustakaan sampai sore hari, bukan karena rajin baca buku, tapi karena cuma di situ mereka bisa dapat Wi-Fi gratis yang stabil buat kirim tugas. Ini kan sarkas banget ya, sekolahnya gratis tapi biaya operasional buat punya "alat belajar" digitalnya bisa buat cicilan motor.

Sebenarnya, aku hanya mempertanyakan arah kebijakan pendidikan kita. Kita semua setuju kalau digitalisasi itu penting, biar kita nggak ketinggalan zaman sama negara tetangga. Tapi, apakah adil jika standar penilaian disamakan tanpa melihat alat perang yang dimiliki tiap siswa?

Rasanya agak lucu, atau mungkin agak tragis, melihat seorang guru memberikan nilai rendah hanya karena resolusi video tugas seorang siswa pecah-pecah, padahal si siswa sudah berjuang mati-matian pinjam HP tetangga buat merekam. Seolah-olah kualitas otak kita sekarang diukur dari berapa banyak core di prosesor gadget kita.

Jujur saja, melihat kondisi pendidikan kita sekarang, narasi pemerataan itu rasanya masih kayak mimpi di siang bolong. Gimana mau rata, kalau standar tugasnya sudah setinggi langit sementara bantuan perangkatnya masih di bawah tanah? Tampaknya ada gap komunikasi yang lebar antara pembuat kebijakan yang pakai laptop spek dewa dengan realitas siswa di daerah yang HP-nya cuma punya sisa memori beberapa megabyte. 

Harapannya, pemerintah jangan cuma bangga sama angka partisipasi sekolah yang naik, tapi tutup mata soal kualitas aksesnya. Solusinya bukan sekadar kasih bantuan dana yang sering kali 'menguap' entah ke mana, tapi pengadaan inventaris gadget sekolah yang bisa dipinjamkan ke siswa prasejahtera. Kita butuh kepastian bahwa nggak akan ada lagi siswa yang harus berhenti bermimpi jadi programmer atau desainer grafis cuma karena mereka nggak sanggup beli laptop. 

Jadi, buat kalian para pejuang "HP kentang" di luar sana, jangan berkecil hati dulu. Ketangguhan kalian dalam mengakali sistem digital ini sebenarnya adalah soft skill yang mahal harganya. Tapi ya, tetap saja, kita harus terus bersuara. Karena pendidikan adalah hak yang harus diperjuangkan hingga ke akses yang paling dasar, termasuk akses ke kabel data dan sinyal internet yang stabil tanpa harus menguras tabungan orang tua.

Gimana menurut kalian, Sobat Yoursay? Apakah sekolah kalian juga sudah mulai "digital" tapi dompet tetap "manual"? Jangan lupa suarakan keresahan kalian, ya! Karena perubahan nggak akan datang dari mereka yang diam sambil nunggu loading tugas yang nggak kelar-kelar.