Scroll untuk membaca artikel
Hernawan | Budi Prathama
Massa gabungan GPI, HMI dan PMII menggelar aksi demo tolak BBM naik di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut]

Entah apa yang dipikirkan para pemangku kebijakan bangsa ini, hingga dengan mudahnya secara mendadak, membuat keputusan yang kontroversial dengan kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat golongan menengah ke bawah. Tepat pada hari Sabtu, 3 September 2022, pemerintah pusat resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar. 

Padahal, pada tanggal 1 September 2022 telah diwacanakan untuk dinaikkan tetapi sempat ditunda. Itu menandakan bahwa pemerintah sengaja untuk mengalihkan isu demi menghindari aksi penolakan dari mahasiswa dan masyarakat. Artinya pemerintah malah diam-diam menaikkan harga BBM usai para mahasiswa menggelar aksi demonstrasi. 

Bangsa Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaannya ke-77 tahun, yang menyatakan bahwa kemerdekaan sebagai wujud dari bangsa bermartabat dan berdaulat seperti yang telah dicita-citakan. Kemerdekaan adalah salah satu upaya untuk melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan untuk menuju kepada kemerdekaan seutuhnya. 

Para pemangku kebijakan sebagai orang yang telah dipercaya untuk mengisi kursi kekuasaan di pemerintahan harusnya berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan dan kebijakan. Harusnya dan memang wajib bahwa setiap kebijakan demi kepentingan rakyat, bukan malah memenuhi kepentingan para oligarki yang hanya bisa merampok di negeri sendiri. 

Sebab mengapa? Tentu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak pada pedagang kecil, para kaum buruh, petani, mahasiswa, nelayan, dan masyarakat pada umumnya demi untuk mencari kebutuhan hidupnya. 

Iming-iming pemerintah melakukan pemberian  Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) sebagai pengalihan subsidi, sebenarnya itu juga perlu kajian mendalam oleh pemerintah. Jangan sampai itu tidak tepat sasaran dan lagian tidak mampu mengurangi beban masyarakat. Kenaikan harga BBM jelas akan beriringan naiknya semua harga barang dan sewa akses transportasi pun ikut naik. Kondisi ini memang sangat memprihatinkan, rakyat makin sengsara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara para pemangku kebijakan dengan mudahnya memutuskan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. 

Padahal kenaikan harga BBM ini jelas-jelas menuai penolakan yang keras dari berbagai pihak oleh masyarakat, dari pusat kota hingga daerah berbagai aksi mahasiswa secara lantang menolak harga BBM nqik. Akan tetapi, pemerintah seakan buta atas penolakan tersebut dan menganggap semuanya tidak ada terjadi apa-apa. 

Pikirku menaikan harga BBM bukanlah solusi untuk mengatasi konsumsinya yang makin membengkak. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bisa mengurangi gaji para anggota DPR-RI yang besar itu, dan memangkas setiap belanja anggaran di masing-masing Kementerian dan beberapa lembaga lainnya yang dinilai tidak produktif sampai pada tingkatan kabupaten. 

Kemudian yang paling penting, pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh pihak BPH Migas sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi distribusi Migas. Pemerintah dan pihak yang berwenang harus berani mengusut tuntas para mafia Migas sampai ke akar-akarnya. Bukan malah menaikkan harga BBM yang membuat masyarakat makin tercekik. 

Budi Prathama