BPNT: Senjata Jokowi Lawan Kemiskinan, Akankah Berlanjut di Era Prabowo?

Selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) serta program-program bantuan sosial.

Salah satu program yang menjadi andalan dalam upaya ini adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang secara khusus bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Program BPNT diluncurkan oleh Jokowi pada tahun 2017 sebagai pengganti program Raskin (beras untuk keluarga miskin). BPNT merupakan inisiatif strategis yang didesain untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin melalui metode non-tunai.

Dalam pelaksanaannya, bantuan ini disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang memungkinkan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong, atau warung elektronik yang terdaftar.

Dengan cara ini, keluarga miskin dapat memilih jenis bahan pangan yang mereka butuhkan, sekaligus membantu pemerintah memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat guna.

Sejak peluncurannya, program BPNT mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 22 juta KPM di seluruh Indonesia.

Namun, meskipun BPNT telah membantu banyak keluarga mengatasi dampak buruk ekonomi, terutama selama masa pandemi Covid-19, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya.

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya akses ke e-warong, terutama di daerah terpencil. Banyak KPM di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam menggunakan KKS untuk membeli bahan pangan yang diperlukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang (11,25% dari total populasi).

Sejak saat itu, angka kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 juta orang (9,41%) pada Maret 2019.

Namun, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal 2020 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 26,42 juta orang (9,78%) pada Maret 2020, dan terus naik menjadi 27,54 juta orang (10,14%) pada Maret 2021.

Untuk mengatasi dampak pandemi ini, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dan mendukung pendidikan.

Bersamaan dengan itu, BPNT memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan di masa krisis.

Selama pandemi, nilai bantuan BPNT juga ditingkatkan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per bulan, dengan tujuan memperbaiki asupan gizi dan memberikan lebih banyak pilihan bahan pangan kepada KPM.

Namun, meski program BPNT telah memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal distribusi yang tepat sasaran.

Beberapa penerima manfaat melaporkan kesulitan dalam menggunakan KKS di e-warong, sementara sebagian lainnya mengeluhkan akses yang terbatas ke warung tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Seiring dengan akan dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, harapan besar muncul agar program BPNT dapat diperluas cakupannya.

Prabowo diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat ke e-warong, khususnya di daerah terpencil, sehingga bantuan pangan bisa lebih mudah didapatkan oleh mereka yang berhak.

Selain itu, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi, agar masyarakat lebih memahami cara menggunakan bantuan ini dengan efektif.

Ke depannya, distribusi BPNT juga harus lebih diperhatikan agar tepat sasaran. Kerja sama antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa program ini benar-benar mencapai masyarakat yang paling membutuhkan.

Riset dan evaluasi rutin diperlukan untuk meninjau dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan, sehingga BPNT dapat terus memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dengan peningkatan akses, sosialisasi yang lebih baik, dan distribusi yang tepat, program BPNT dapat menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS