Kebijakan soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik jadi 12% itu ibarat tamu tak diundang yang bikin suasana baru ribet. Semua orang kena dampaknya, tapi pertanyaannya, siapa sih yang paling terasa beratnya?
Dari pedagang cilok di pinggir jalan sampai anak muda hits yang rajin ngopi di kafe Instagramable, semua kini dihitung ulang strategi bertahannya. Peningkatan ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi efek domino ke masyarakat luas tidak bisa dianggap enteng.
Bagi pekerja informal, seperti tukang ojek online, pedagang kaki lima, atau buruh harian, ini bukan sekadar angka. Beberapa barang pokok ikut naik harga bikin penghasilan harian makin gak cukup. Mereka enggak punya keistimewaan buat "nabung di akhir bulan," karena uang yang ada langsung habis buat makan dan bayar kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, mereka juga paling jarang mendapat perlindungan langsung dari kebijakan ini.
Di sisi lain, milenial urban, generasi yang katanya paling adaptif juga enggak kebal. Sebelum naik pajak aja, mereka sudah berjibaku sama biaya hidup di kota besar yang enggak masuk akal. Mulai dari sewa apartemen yang selangit sampai ngopi cantik tiap sore yang kini harus dipikirkan ulang karena kenaikan harga. Padahal, gaya hidup ini sering kali bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari pekerjaan atau pergaulan sosial mereka.
Sementara itu, pelaku UMKM ikut ketar-ketir. Mereka harus memutar otak buat tetap kompetitif di pasar yang semakin keras. Naikkin harga? Resiko kehilangan pelanggan setia. Enggak naikkin harga? Margin keuntungan bisa hilang entah ke mana.
Efek lain yang tidak kalah menarik adalah pada pola konsumsi masyarakat. Orang-orang mulai beralih ke barang substitusi yang lebih murah atau bahkan nekat mengurangi konsumsi sama sekali. Akibatnya, sektor perdagangan dan jasa juga mengalami dampak buruk. Apa artinya? Sebuah siklus yang saling berkaitan, daya beli turun, ekonomi lesu, yang rugi ya kita-kita juga.
Yang lebih bikin gemes, alasan kenaikan ini kerap dibungkus manis dengan kata-kata "demi kesejahteraan rakyat." Tapi kenyataannya, tidak ada transparansi soal mana pajak ini akan menonjol. Wajar aja kalau masyarakat jadi skeptis dan merasa kalau kebijakan ini lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan rakyat kecil.
Jadi, siapa yang paling tertimpa? Jawabannya, semua, tapi dengan kadar yang berbeda. Yang jelas, kebijakan ini jadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap keputusan pemerintah mempunyai konsekuensi nyata bagi masyarakat. Dan seperti biasa, yang paling lemah sering kali adalah yang paling menderita.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Baca Juga
-
Malam Tanpa Layar! Seni Menjaga Kesehatan Tidur di Era Digital
-
Menari di Antara Batas! Kebebasan Berekspresi di Sekolah vs Kampus
-
Menyusuri Lorong Ilmu! Buku Perpustakaan vs Jurnal Akademik
-
Seragam vs Streetwear! Pencarian Diri di Antara Aturan dan Kebebasan
-
Susu Mak Tam Rasa Kopi Klasik: Pelipur Tugas yang Menyulut Semangat Belajar
Artikel Terkait
-
Perbedaan PPN dan PPh, Admin Akun TikTok Gerindra Dinilai Keliru Bedakan
-
Sikap PDIP Menolak PPN 12 Persen Dinilai Tidak Konsisten dan Politis Belaka
-
PPN 12% untuk Pendidikan Internasional: Langkah Tepat atau Beban Baru?
-
Ustaz Felix Siauw Analogikan Kenaikan PPN 12 Persen dengan Game Crusader
-
Cobaan Presiden Prabowo Jelang Akhir Tahun: PPN 12 Persen, Kasus Hasto, dan Lukisan 'Terbredel'
Kolom
-
Pancasila di Ujung Jari: Refleksi Hari Lahir 1 Juni di Era Digital
-
PHK Tanpa Akhir, Buah dari Transformasi Zaman?
-
Program 3 Juta Rumah: Solusi atau Beban Baru Rp14,4 Triliun per Tahun?
-
Menimbang Peran Artificial Intelligence dalam Kontestasi Pemilu Masa Depan
-
Penerapan Pancasila: Menjawab Tantangan Bangsa di Tengah Era Digital
Terkini
-
5 Anime Isekai Terbalik Wajib Ditonton, Terbaru Nihon e Youkoso Elf-san
-
Review Film 100 Yards: Konflik Dua Murid, dan Seratus Yard Kehormatan
-
5 Karakter Terkuat One Piece yang Tidak Pernah Terlihat Bertarung, Siapa?
-
AFF Cup U-23: Bisa Jadi Ajang Pemanasan Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Asia U-23
-
GEF SGP Gandeng Universitas Ghent untuk Bangun Indonesia Berkelanjutan