Reshuffle dan Hilangnya Ruang untuk Teknokrat

Setiap kali kabar reshuffle kabinet muncul di Indonesia, biasanya yang masuk lebih banyak orang partai, sedangkan yang keluar sering kali para teknokrat.

Sekilas mungkin terlihat sepele, hanya pergantian kursi, toh setiap Presiden punya hak prerogatif untuk memilih pembantunya. Tapi, apakah ini tanda makin sempitnya ruang bagi figur independen dan teknokrat di pemerintahan kita?

Kalau kita ingat-ingat, reshuffle seperti ini memang sering terjadi. Di era SBY, ada beberapa teknokrat yang cukup dominan di kabinet, seperti Boediono, Mari Elka Pangestu, hingga Sri Mulyani sendiri.

Jokowi di periode pertama juga mencoba mengisi kursi penting dengan figur profesional seperti Ignasius Jonan atau Bambang Brodjonegoro. Tapi seiring waktu, kursi teknokrat makin tergerus oleh politisi partai. Dan di era Prabowo, pola itu tampaknya kembali terulang.

Pertanyaannya, kenapa kita harus peduli pada teknokrat? Bukankah orang partai juga punya legitimasi politik?

Betul, orang partai memang punya basis politik. Tapi teknokrat membawa kompetensi spesifik, relatif bebas dari kepentingan politik jangka pendek, dan fokus pada kualitas kebijakan. Ketika ruang teknokrat mengecil, risiko yang muncul adalah kebijakan publik lebih ditentukan oleh kalkulasi politik ketimbang kebutuhan masyarakat.

Mari ambil contoh soal kebijakan fiskal. Seorang teknokrat seperti Sri Mulyani bisa dianggap keras, kadang tidak populer, tapi ia berani menjaga disiplin anggaran meski harus berhadapan dengan kritik partai.

Bandingkan dengan menteri dari partai yang, meski kompeten, sering kali tidak bisa sepenuhnya lepas dari tekanan politik fraksi atau kepentingan elektoral. Dalam jangka panjang, ini berpengaruh pada kualitas konsistensi kebijakan.

Lebih jauh, hilangnya ruang teknokrat juga mempersempit ruang dialog antara pemerintah dan dunia profesional. Universitas, komunitas riset, hingga praktisi bisnis, biasanya lebih mudah menjalin komunikasi dengan menteri-menteri yang punya latar belakang akademis atau profesional. Ketika kursi teknokrat hilang, jembatan itu ikut terputus. Pemerintah jadi makin tertutup dalam lingkaran politiknya sendiri.

Sebagian orang mungkin berargumen, “Tapi teknokrat juga tidak selalu pro rakyat.” Memang benar. Kritik terhadap Sri Mulyani misalnya, datang dari kebijakan-kebijakan yang dianggap terlalu berpihak pada stabilitas makro dan investor, sementara rakyat kecil merasa terbebani. Tapi meski begitu, kehadiran teknokrat tetap penting sebagai penyeimbang. Mereka bisa menjadi suara rasional di tengah tarik-menarik kepentingan politik.

Namun masalah muncul ketika ruang teknokrat itu benar-benar hilang. Bayangkan jika semua pos menteri strategis hanya diisi oleh kader partai. Apa yang terjadi?

Pertama, kebijakan publik akan lebih rentan berubah-ubah sesuai arah angin politik. Kedua, potensi conflict of interest membesar karena kebijakan bisa diarahkan untuk kepentingan partai, bukan publik. Ketiga, publik kehilangan sosok yang bisa dianggap relatif independen sehingga kepercayaan terhadap pemerintah makin tergerus.

Fenomena ini juga menciptakan budaya reshuffle yang tidak sehat. Ketika menteri lebih dilihat sebagai jatah kursi partai, maka stabilitas kebijakan makin sulit dijaga. Hari ini kita bisa bicara soal reformasi besar, besok ganti menteri, kebijakan balik lagi.

Padahal, kebijakan publik butuh konsistensi jangka panjang. Reformasi birokrasi, reformasi pajak, hingga transisi energi, semua itu tidak bisa selesai dalam satu-dua tahun. Butuh keberanian teknokrat untuk menjaga arah meski tidak populer. Ketika kursi teknokrat habis, siapa yang akan mengambil peran itu?

Reshuffle seharusnya jadi momentum memperkuat kualitas kabinet, bukan sekadar merapikan koalisi politik. Tapi dengan makin sedikitnya ruang teknokrat, reshuffle justru sering menegaskan bahwa yang utama bukanlah kepentingan rakyat, melainkan kalkulasi politik.

Mungkin inilah ironi terbesar dari demokrasi kita hari ini, yaitu ketika rakyat memilih lewat pemilu, tapi setelah itu, kursi-kursi penting lebih sering diisi berdasarkan kompromi politik ketimbang kompetensi. Dan teknokrat, yang seharusnya bisa jadi jembatan antara kepentingan rakyat dan stabilitas kebijakan, justru makin tersingkir.

Reshuffle kali ini mungkin hanya satu episode dari perjalanan panjang. Tapi kalau sistem terus begini, jangan heran kalau suatu hari nanti kabinet Indonesia lebih mirip dewan partai ketimbang tim profesional negara.