Krisis Etika Komunikasi Pejabat: Negara Asbun dan Rakyat yang Kian Letih

Maraknya pernyataan pejabat publik yang bersifat asal bunyi mencerminkan lemahnya kesadaran akan dampak sosial dari setiap ucapan yang mereka lontarkan. Tidak jarang, pertanyaan publik dijawab dengan pengakuan “tidak tahu”, seolah isu yang ditanyakan memang berada di luar tanggung jawabnya.

Pola ini menimbulkan kesan ketidakcakapan dan minimnya kompetensi, sekaligus menunjukkan absennya etika komunikasi yang seharusnya melekat pada jabatan publik.

Saat Pejabat Bicara Asal, Rakyat Menanggung Dampaknya

Cara pejabat negara berkomunikasi berdampak langsung pada ketenangan hidup dan kesehatan batin publik. Periode 2019-sekarang menjadi titik refleksi bagi banyak orang, bahwa stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi atau keamanan, tetapi juga oleh kualitas bahasa dan sikap para pemegang kekuasaan.

Presiden dan pejabat tinggi negara, dalam konteks ini, bukan hanya aktor administratif. Mereka adalah simbol negara. Setiap pernyataan, gestur, dan respons mereka di ruang publik memiliki makna politik dan psikologis.

Dalam ilmu komunikasi politik, pemimpin berperan sebagai agenda setter dan tone setter. Mereka menentukan arah diskursus sekaligus suasana emosional masyarakat.

Masalah muncul ketika komunikasi pejabat kehilangan kedisiplinan etik. Pernyataan yang bersifat asal bunyi, defensif, atau bernada meremehkan pertanyaan publik, perlahan dinormalisasi.

Ketika Keasbunan Pejabat Menggerus Kualitas Ruang Publik

Ada kecenderungan menjadikan gaya komunikasi informal yang lazim di media sosial sebagai standar komunikasi kenegaraan. Padahal, relasi antara pejabat publik dan warga negara bukan relasi personal, melainkan relasi konstitusional yang menuntut akuntabilitas.

Ketika pejabat menjawab pertanyaan publik seolah sedang menanggapi rasa ingin tahu pribadi, yang hilang adalah rasa hormat terhadap posisi warga sebagai pemilik kedaulatan. Dalam jangka panjang, pola ini mengikis kepercayaan publik dan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.

Peran presiden dalam hal ini sangat krusial. Presiden adalah figur pemersatu, terutama dalam situasi sosial yang rentan. Gaya komunikasi yang tenang, konsisten, dan terukur mampu menciptakan rasa aman psikologis. Sebaliknya, pernyataan yang berubah-ubah, emosional, atau terlalu reaktif berpotensi memperbesar kecemasan publik, bahkan ketika substansi kebijakan sebenarnya tidak berubah.

Ketika Negara Bicara Tanpa Pertimbangan

Hal serupa berlaku pada menteri luar negeri. Dalam diplomasi internasional, komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga mengelola persepsi. Kata-kata yang tidak presisi dapat memicu salah tafsir, merusak hubungan bilateral, atau menurunkan posisi tawar negara. Karena itu, di banyak negara, komunikasi pejabat luar negeri dirancang secara sistematis: berbasis data, berhati-hati, dan menghindari improvisasi yang tidak perlu.

This is exactly how a president and a foreign minister should communicate: jelas, konsisten, tidak reaktif, dan tidak mencari popularitas jangka pendek.

Sayangnya, ekosistem media turut memperparah persoalan ini. Pernyataan kontroversial lebih cepat menjadi judul dibanding penjelasan kebijakan yang kompleks. Media dan pejabat kemudian terjebak dalam siklus yang sama: sensasi memproduksi atensi, atensi memicu sensasi baru. Di titik ini, fungsi utama informasi publik yakni memberikan kejelasan menjadi terpinggirkan.

Dari Informasi ke Sensasi: Martabat Bahasa dalam Kepemimpinan Publik

Ruang publik hari ini kian dipenuhi oleh tayangan dan pemberitaan viral yang didominasi dua hal: keasbunan pejabat dan gosip perselingkuhan. Alih-alih menyajikan informasi strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, media justru ramai mengamplifikasi pernyataan serampangan serta urusan personal elite.

Fenomena ini bukan hanya menurunkan kualitas diskursus publik, tetapi juga mengaburkan prioritas bersama. Seolah persoalan substansial negara dapat dikalahkan oleh sensasi yang mudah memancing atensi sesaat.

Dampaknya tidak bisa diremehkan. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhi komunikasi pejabat yang tidak tertata, daya kritis publik melemah, orientasi bersama menjadi kabur, dan rasa percaya terhadap institusi negara menurun. Ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan persoalan kesehatan sosial.

Kerinduan terhadap pejabat yang kompeten dan bermartabat pada dasarnya adalah kerinduan terhadap negara yang bekerja dengan tenang. Negara yang tidak menjadikan kegaduhan sebagai metode komunikasi. Negara yang memahami bahwa stabilitas psikologis warga adalah bagian dari tanggung jawab pemerintahan.

Komunikasi publik yang profesional bukan berarti kaku atau tidak manusiawi. Justru sebaliknya, harus berasal dari empati dan kesadaran akan dampak kata-kata. Dalam negara demokratis, martabat bahasa mencerminkan kualitas kepemimpinan, dan dari sanalah, ketenangan hidup masyarakat dapat dibangun secara perlahan namun berkelanjutan.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS