Bimo Aria Fundrika | Yayang Nanda Budiman
Ilustrasi konser musik (Pixabay)
Yayang Nanda Budiman

Festival musik kini menjelma lebih dari sekadar perayaan bunyi dan kerumunan. Ia telah menjadi penanda zaman tentang bagaimana kota dikelola, ruang publik diperebutkan, dan kebudayaan dikemas sebagai komoditas ekonomi. Dari konser berskala kecil hingga festival raksasa berkarcis mahal, ruang-ruang yang semestinya inklusif perlahan berubah fungsi. Bukan lagi sebagai milik bersama, melainkan sebagai arena transaksi.

Fenomena ini tidak sesederhana hitam-putih. Festival musik memang menghidupkan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja temporer, dan menggerakkan sektor pariwisata. Namun, di balik gemerlap panggung dan sorot lampu, terdapat persoalan mendasar tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersisih ketika ruang publik dikomersialisasi atas nama hiburan.

Festival Musik dalam Logika Industri Kreatif

Dalam satu dekade terakhir, industri festival musik tumbuh seiring dengan narasi ekonomi kreatif yang didorong negara dan pemerintah daerah. Kota-kota berlomba menjadi destinasi event, menawarkan taman kota, lapangan terbuka, hingga kawasan bersejarah sebagai lokasi festival. Ruang publik diposisikan sebagai aset ekonomi yang dapat diaktifkan melalui acara bersponsor.

Logika ini sejalan dengan cara pandang neoliberal terhadap kebudayaan. Seni dan ekspresi kolektif dinilai dari daya jualnya. Musik tidak lagi dipahami semata sebagai medium ekspresi atau kritik sosial, melainkan sebagai produk pengalaman yang dapat dikemas dan dijual. Penonton berubah menjadi konsumen yang membeli akses, citra, dan identitas gaya hidup.

Masalah muncul ketika orientasi ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan festival. Harga tiket yang terus meningkat menciptakan batas kelas yang tegas. Ruang yang sebelumnya dapat diakses siapa saja berubah menjadi ruang eksklusif berbasis kemampuan bayar. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir dari ruang yang sejatinya merupakan milik bersama.

Ruang Publik sebagai Arena Eksklusi Sosial

Secara ideal, ruang publik adalah ruang terbuka, egaliter, dan memungkinkan perjumpaan antarwarga tanpa syarat ekonomi. Namun dalam praktik festival musik, ruang publik kerap dipagari secara fisik dan simbolik. Jalan ditutup, taman dibatasi, dan akses dijaga ketat demi memastikan kenyamanan penonton berkarcis.

Warga sekitar sering kali hanya menjadi penonton pasif dari luar area acara. Mereka harus menanggung dampak kebisingan, kemacetan, dan terganggunya aktivitas sehari-hari, tanpa selalu dilibatkan dalam proses perencanaan. Dalam banyak kasus, manfaat ekonomi justru lebih banyak mengalir ke promotor dan sponsor ketimbang ke komunitas lokal.

Komodifikasi ruang publik juga memengaruhi isi dan arah kebudayaan itu sendiri. Kurasi festival cenderung mengikuti selera pasar dan kepentingan komersial. Musik yang dianggap aman, populer, dan menguntungkan mendapat ruang utama, sementara ekspresi alternatif atau kritis semakin tersingkir. Ruang publik kehilangan fungsinya sebagai arena demokratis bagi keberagaman ekspresi budaya.

Mencari Model Festival yang Lebih Inklusif

Mengkritik komodifikasi ruang publik bukan berarti menolak keberadaan festival musik. Yang perlu dipersoalkan adalah cara pengelolaannya. Festival dapat dirancang lebih adil dengan menyediakan program gratis, melibatkan komunitas lokal, serta membuka ruang bagi musisi independen tanpa tekanan komersial berlebihan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai penjaga kepentingan publik. Bukan sekadar sebagai pemberi izin, negara seharusnya menetapkan batasan yang jelas atas penggunaan ruang publik untuk kepentingan komersial. Transparansi, partisipasi warga, serta evaluasi dampak sosial perlu menjadi prasyarat utama dalam setiap penyelenggaraan festival.

Budaya festival musik seharusnya memperkuat fungsi ruang publik, bukan menggerusnya. Ia bisa menjadi medium perjumpaan lintas kelas, lintas generasi, dan lintas selera jika tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar. Tanpa kritik dan pengaturan yang adil, festival musik berisiko menjadi simbol kota yang ramah investor, tetapi asing bagi warganya sendiri.

Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan apakah festival musik perlu ada, melainkan bagaimana ia dihadirkan. Apakah sebagai perayaan kolektif yang memperluas akses budaya, atau sebagai etalase komersial yang menyempitkan makna ruang publik. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah kota dan kebudayaan kita ke depan.