Saat Menkeu Minta Rakyat Diam: Matinya Nalar Kritis di Balik Anggaran

Pernahkah Sobat Yoursay merasa sedang sangat mengagumi seseorang karena integritasnya, lalu tiba-tiba orang tersebut mengeluarkan pernyataan yang membuat kamu ingin berteriak, "Lho, kok jadi begini?"

Perasaan itulah yang kini sedang menyelimuti banyak netizen Indonesia terhadap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Pria yang sebelumnya dipuji-puji karena dianggap berpihak pada rakyat ini, mendadak menjadi sasaran kritik tajam setelah meminta publik untuk "jangan kebanyakan protes" soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam sebuah forum di pertengahan Februari 2026, Purbaya menyebut bahwa MBG adalah bagian dari strategi "Sumitronomics" yang mencakup pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial politik.

Namun, alih-alih meredakan suasana, pernyataan "jangan kebanyakan protes" ini justru terasa seperti upaya membungkam kegelisahan publik di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak baik-baik saja. Sobat Yoursay, di negara demokrasi, apakah meminta hak untuk mempertanyakan penggunaan uang pajak sendiri itu dianggap berlebihan?

Narasi yang dibawa Purbaya adalah bahwa tanpa MBG, pilar stabilitas sosial dan pemerataan tidak akan tercipta, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini adalah logika ekonomi yang sangat ambisius, atau mungkin terlalu puitis untuk sebuah realita di lapangan.

Publik bukannya memprotes niat memberi makan rakyatnya, melainkan memprotes skala prioritas yang terlihat sangat jomplang. Bagaimana mungkin kita diminta tidak banyak protes saat anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp 217,86 triliun, sementara anggaran pendidikan dasar dan menengah kita justru berada di posisi buncit dengan hanya Rp 33,65 triliun?

Sobat Yoursay, rasanya sulit untuk tidak bersikap skeptis ketika melihat data anggaran tahun 2026 ini. Kita seolah sedang diajak membangun rumah megah dengan stok makanan yang melimpah di kulkas, tapi fondasi bangunannya—yaitu pendidikan—dibuat dengan bahan yang paling murah.

Jika Purbaya menyebut MBG adalah pilar stabilitas, lantas di mana letak stabilitas masa depan bangsa jika pendidikan teknis dan sains kita hanya mendapat jatah anggaran "recehan" dibandingkan dengan program makan-makan tersebut?

Kritik publik yang menyebut bahwa "bawahan akan selalu nurut pada atasan" memang terdengar sinis, tapi ada benarnya. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya tentu berada dalam posisi sulit untuk menyebut program mercusuar sang presiden sebagai beban negara, meskipun angka-angka di atas kertas menunjukkan potensi pengurasan anggaran yang luar biasa besar.

Namun, kehilangan kepercayaan publik adalah ongkos yang sangat mahal bagi seorang pejabat selevel Menkeu. Sekali publik merasa bahwa menterinya sudah tidak lagi objektif dalam mengelola dompet negara, maka setiap kebijakan ke depan akan selalu dipandang dengan penuh kecurigaan.

Mari kita lihat pilar "pemerataan" yang disebut oleh Purbaya. Pemerataan seperti apa yang ingin dicapai jika kita melihat ratusan pasien cuci darah terancam nyawanya karena kartu BPJS mereka mendadak mati, sementara di saat yang bersamaan, negara bersikeras menggelontorkan ratusan triliun untuk program gizi baru yang infrastrukturnya bahkan belum teruji.

Sobat Yoursay, apakah ini yang disebut pemerataan? Mengenyangkan satu sisi dengan cara membiarkan sisi lain menderita karena administrasi yang kaku?

Publik memiliki hak penuh untuk protes, karena setiap rupiah yang dialokasikan ke Badan Gizi Nasional adalah rupiah yang mungkin "dicuri" dari perbaikan sekolah yang roboh atau pembiayaan rumah sakit yang tertunggak.

Meminta masyarakat untuk diam adalah tindakan yang berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita. Sobat Yoursay, apakah kamu setuju jika suara kritis kita dianggap sebagai penghambat pembangunan, sementara kita sendiri melihat ada ketimpangan yang begitu nyata dalam pembagian "kue" anggaran negara?

Sumitronomics atau istilah ekonomi keren lainnya tidak akan berarti apa-apa jika rakyat tetap merasa cemas saat jatuh sakit karena kuota bantuan kesehatan dibatasi, atau saat melihat anak-anak mereka belajar di ruang kelas yang tidak layak.

Pak Purbaya mungkin benar bahwa ini adalah strategi pembangunan presiden, namun beliau harus ingat bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat berhak tahu ke mana setiap keping koin pajak mereka bermuara.

Jangan salahkan publik jika mereka kini memandang skeptis setiap pidato Anda, Pak. Karena bagi rakyat kecil, stabilitas adalah kepastian publik bisa berobat saat kritis dan kepastian anak mereka bisa sekolah tinggi dengan biaya terjangkau.

Menurut Sobat Yoursay, apakah permintaan Menkeu agar kita tidak banyak protes ini adalah hal yang wajar demi "pertumbuhan ekonomi", ataukah ini awal dari hilangnya nalar kritis birokrasi kita dalam mengelola kekayaan negara?