Dari Sembako ke Bioskop: Bahaya Monopoli Terselubung Proyek Pemerintah

Sebuah usulan yang cukup unik baru saja datang dari ruang rapat Komisi VII DPR RI. Rahmawati, seorang legislator dari Fraksi Gerindra, melemparkan ide untuk membangun 1.000 layar bioskop di wilayah pedesaan menggunakan dana APBN 2027.

Alasan di baliknya terdengar sangat estetik dan berpihak pada industri kreatif, yaitu memberikan ruang tayang bagi rumah produksi lokal kecil yang selama ini kesulitan menembus jaringan bioskop raksasa seperti XXI atau Cinepolis. Di saat yang sama, ada juga usulan revisi UU Perfilman 2009 agar lebih modern.

Sekilas, rencana ini tampak seperti angin segar bagi perkembangan budaya dan industri film daerah, ya, Sobat Yoursay? Namun, apakah layar bioskop yang megah itu memang jawaban atas doa-doa rakyat desa selama ini?

Sobat Yoursay, kalau kalian berkunjung ke desa-desa saat ini, keluhan apa yang paling sering terdengar? Apakah mereka mengeluh karena tidak bisa menonton film lokal terbaru, atau mereka sedang pusing tujuh keliling memikirkan harga sembako yang makin mahal, biaya pendidikan anak yang mencekik, dan akses kesehatan yang masih berbelit-belit?

Sungguh terasa aneh dan di luar nalar jika kebutuhan dasar yang mendesak seperti pangan murah, sekolah gratis, dan fasilitas medis yang layak justru dianaktirikan demi mendanai sebuah proyek hiburan.

Rakyat sebenarnya bukan anti pada pembangunan atau kemajuan seni budaya, rakyat hanya merasa kecewa ketika prioritas anggaran negara terasa sangat jauh dari realita kehidupan masyarakat kecil.

Jika kita perhatikan polanya belakangan ini, ada kecenderungan yang cukup menyesakkan dari pemerintah kita. Sobat Yoursay menyadarinya tidak? Hampir semua sektor pasar swasta dan usaha mandiri kelas menengah ke bawah tampaknya ingin diintervensi oleh negara.

Ketika ada UMKM seperti warung Madura, grosir, atau toko kelontong yang hidup mandiri, pemerintah mendatangkan kompetitor baru berupa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Saat ada kantin sekolah, penjual nasi uduk, nasi kuning, cilok, hingga tukang bakso yang mengais rezeki harian, ruang gerak mereka terganggu oleh skema program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekarang, urusan hiburan dan bioskop pun mau ikut dicampuri dengan mendirikan bioskop plat merah di desa-desa.

Kalau semua pasar yang sudah hidup mandiri ini diambil alih atau diganggu oleh proyek pemerintah, lantas bagaimana uang bisa berputar di kalangan masyarakat menengah ke bawah?

Intervensi yang kebablasan ini justru berisiko mematikan ekosistem ekonomi mikro yang selama ini menjadi jaring pengaman rakyat kecil. Pemerintah seolah lupa bahwa fungsi utama negara adalah menjadi regulator dan fasilitator kesejahteraan, bukan berubah wujud menjadi konglomerasi yang ingin menguasai semua lini bisnis dari hulu hingga hilir.

Alih-alih memperkuat ekonomi desa dari sektor agraris atau produk lokal, anggaran negara malah dihambur-hamburkan untuk proyek sekunder yang urgensinya sangat patut dipertanyakan.

Ditambah lagi, di tahun 2026 ini, kita masih dihadapkan pada realitas pahit seperti melemahnya nilai tukar Rupiah dan maraknya kasus korupsi yang terus menggerogoti uang pajak kita.

Di tengah situasi darurat ekonomi seperti ini, memaksakan proyek pembangunan bioskop desa terasa seperti sebuah lelucon yang kurang empati.

Ironi lain yang sering kali membuat kita mengelus dada adalah perubahan sikap para pemimpin kita. Sobat Yoursay pasti ingat, betapa banyak tokoh politik yang sebelum berkuasa terlihat sangat merakyat, gemar blusukan, dan berjanji akan mendengarkan setiap jeritan wong cilik. Namun, begitu mereka masuk ke dalam sistem kekuasaan, perspektif mereka mendadak berubah drastis. Mereka menjadi lebih sibuk memikirkan mega proyek, estetika visual, atau panggung-panggung seremonial daripada membenahi urusan perut rakyatnya sendiri.

Sobat Yoursay, rencana pembangunan 1.000 bioskop desa ini perlu dikaji ulang secara total sebelum APBN 2027 diketok palu. Jangan biarkan uang rakyat habis untuk program mercusuar yang hanya indah di atas kertas presentasi para pejabat, namun hampa manfaat bagi ketahanan hidup warga desa.

Bagaimana menurut pandangan kalian, Sobat Yoursay? Apakah di tempat tinggal kalian saat ini fasilitas kesehatan dan pendidikan sudah terpenuhi dengan baik sehingga sudah siap untuk menyambut kedatangan bioskop desa, atau kalian merasa anggaran tersebut sebaiknya dipakai untuk menurunkan harga beras dan menyekolahkan anak-anak putus sekolah?